Kejadian lucunya lainnya adalah pada saat penyusunan prognosa penerimaan pajak. Perkiraan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun di KPP. Prognosa awalnya dibuat sesuai dengan asumsi kemampuan penggalian potensi rutin dan non rutin berdasarkan situasi yang sesungguhnya. Tetapi biasanya yang terjadi adalah atasan langsungnya akan mengatakan begini, “Apa ini, saya tidak mau angka ini, saya maunya 100 persen dari target, malah walaupun sedikit harus lebih dari 100 persen”.
Dan pada akhirnya, the boss is always right, if the boss is wrong, see article one. Selanjutnya prognosa selalu disesuaikan dengan keinginan atasan, demikian yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Bilang bisa salah, bilang tidak bisa salah lagi, serba salah. Hahaha. Dari sudut pandang manajerial secara positif, hal ini dilakukan sebagai motivasi seluruh jajaran pegawai DJP untuk melakukan usaha semaksimal mungkin dalam usaha mencapai target penerimaan pajak. Tapi bukankah ini lucu, kita bisa 80 persen, dipaksa untuk membuat prosentase pencapaian 90 persen. Begitu diikuti, dan realisasi hanya mencapai 80 persen, kita juga yang disalahkan.
Namanya juga tuntutan pekerjaan, paham. Apalagi kalau tuntutannya sudah berbau politis, dimana jabatan masih sangat ditentukan secara subjektif, maka jangan berharap orang akan bekerja dengan professional. Tinggal ditulis kamu disitu atau kamu jangan disitu, dan terjadilah seperti apa yang dikatakan para politisi tersebut, maka jangan banyak berharap banyak perubahan yang berarti dapat terwujud. Tidak ada argumentasi dan diskusi frontal untuk bisa bicara kebenaran, yang ada adalah saling menyalahkan dan menyelamatkan posisi masing-masing. Sangat realistis, karena memang eranya masih demikian.
Kementerian Keuangan mendapatkan predikat A sebagai penilaian atas akuntabilitas kinerjanya yang meliputi sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja. Untuk sebuah prestasi kinerja yang sudah memuaskan tersebut, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa masih perlunya dilakukan pembenahan administrasi, utamanya administrasi perpajakan. Salah satunya melalui sistem informasi untuk pemeriksaan pajak. Awalnya saya berpikir, bahwa pernyataan Darmin ini terkait dengan administrasi pemeriksaan yang sudah dilaksanakan dengan Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan, dimana semua kegiatan awal sampai penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya dapat diketahui dengan rinci.
Tetapi sepertinya kali ini saya salah, bahwa ternyata yang dipermasalahkan adalah orangnya, pemeriksanya. Tanpa mengesampingkan adanya seorang Gayus Tambunan, sang pengkhianat DJP, maka reformasi di DJP dengan perubahan paradigma telah dilakukan besar-besaran. Fundamental and structural, quite revolution. Begitu kata Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil reformasi sumber daya manusia bisa dilihat dari hasil survei persepsi korupsi atas Integritas Publik (Interaksi Suap dan Probabilitas Suap) di Kanwil Ditjen Pajak Propinsi bahwa probabilitas suap sebesar 17 %, masih dibawah Kementerian keuangan (24%) dan Kepolisian (44%). Walaupun prosentase tersebut masih diatas PELNI (1%) dan Universitas/IAIN/Poltekkes (13%).
Maka sudah selayaknya seorang pemimpin bangsa ini bekerja dengan melihat situasi sesungguhnya di lapangan, melihat dengan detil, karena devil is in the detail. Seimbang, sisi positif dan negatif. Perencanaan dan pelaksanaan bukan hanya sekedar angka, hitam putihnya, tetapi mengapa dan bagaimana, sedikit lebih mendalam dalam sebuah tinjauan. Jika kita hanya bicara hasil, maka kita tidak akan bisa menyentuh prosesnya menjadi lebih baik. Bicara proses, artinya harus memahami keadaan di lapangan dari awal sampai akhir, dan kita akan bisa mengerti bagaimana melakukan pembenahan sebuah proses. Dimana kelemahannya, dimana kekuatannya, dimana yang harus dibenahi. Jika perencanaannya benar, prosesnya benar, Insya Allah, hasilnya akan benar juga. Mulailah mengurangi budaya instan, budaya berpikir negatif. Selalu melihat permasalahan untuk menuju arah yang positif, dengan disertai perasaan mengayomi, yang dapat memotivasi orang untuk bekerja baik dengan penuh perasaan nyaman.
Sudah saatnya memberi ruang agar DJP dapat mandiri dan semakin professional dalam mengemban amanah berat, terkait dengan keberlangsungan hidup bernegara. Perlunya pemimpin memisahkan ruang politis dan professional terkait dengan bidang-bidang yang dianggap vital bagi Negara.
Salam Profesionalisme
Metik Marsiya
