Perlukah Kita Belajar Penerimaan Pajak ke AS?

Kembali kepada masalah internal di pajak, bahwa keterbatasan data silang untuk menguji kebenaran transaksi wajib pajak saat ini belum ada, maka petugas pajak harus berjuang keras untuk mencari data-data sebagai penunjang penggalian potensi. Maka wacana melakukan keterbukaan transaksi bank patut diapresiasi, sebagai langkah bagus dari pemerintah mendukung kelancaran dan kebenaran dalam penghitungan pajak. Bisa juga dilakukan pembatasan transaksi tunai, misalnya, transaksi di atas Rp 25 juta harus dilakukan transfer  antar rekening bank. Selain faktor keamanan, faktor pajak, juga faktor menghemat pencetakan uang di BI.

Berikutnya adalah kebatasan daya jangkau petugas pajak. Pajak sepertinya bekerja sendiri, berusaha sendiri. Jika ada kesalahan menjadi tanggung jawab pajak sepenuhnya, tetapi jika ada keberhasilan beberapa pihak akan berebut untuk mengakuinya, bagaikan telor mata sapi. Telornya punya ayam, sapinya yang mengakuinya, emang sapi punya telor, Namun demikianlah kepemimpinan politik yang saat ini terjadi. Miris.

Kantor Pelayanan Pajak rata-rata hanya ada 1 di setiap kabupaten yang ada di Jawa, kecuali untuk kota-kota besar dan wilayah DKI Jakarta Raya. Sedangkan di luar Jawa, satu kantor pelayanan pajak bisa membawahi wilayah kerja yang mencakup sekaligus 2–3 kabupaten dalam satu propinsi. Dari sini dapat dilihat tingkat kesulitan petugas pajak dalam mengawasi wajib pajak yang masih sangat harus ditingkatkan kesadarannya.

Meski jumlah penduduk 250 juta orang, yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak hanya 28 juta orang atau sedikit di atas 10 persen. Yang menyampaikan SPT rutin hanya 10 juta WP dan yang membayar penuh sesuai ketentuan cuma 900 ribu orang. Itu WP Orang Pribadi. Sementara kondisi serupa juga dialami Direktorat Jenderal Pajak di sisi WP Badan Usaha. Ini masih merupakan ungakapan  Menteri Keuangan saat ini, artinya memang sudah saatnya kita juga melakukan pembenahan internal. Bicara tarif, bicara pelayanan publik, bicara kualitas pengelolaan negara. Tidak bisa bicara hanya pada masing-masing sektor. Karena sesungguhnya, jika kita memandang permasalahan secara utuh, maka satu bagian akan terkait dengan bagian lainnya. Bagaimana kita menarik benang merahnya dan mengimplementasikannya. 

Bisa dibayangkan tarif zakat sebesar 2,5% yang dijanjikan surga sebagai upahnya saja orang masih suka enggan membayarnya, hal ini akan sangat njomplang jika dibandingkan dengan tarif pajak yang lebih tinggi dari tarif membayar zakat  yang imbalannya jelas-jelas tidak bisa diterima secara langsung. Kondisi pelayanan publik dan kualitas pengelolaan negara yang belum memuaskan wajib pajak. 

Maka sudah saatnya kita bicara penurunan tarif untuk jenis-jenis pajak tertentu, supaya basis wajib pajak menjadi lebih besar. Memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk berpartisipasi kepada negara dengan benar, lebih rela, walaupun belum tentu ikhlas. Perlunya meningkatkan kualitas IT  sebagai pendukung pelaksanaan pemungutan pajak, meningkatkan kesadaran WP, dan seterusnya.

Jadi Pak Menteri, silakan belajar dari Amerika Serikat, tetapi tidak ada salahnya kalau kita memahami situasi dan keadaannya dulu. Karena menurut saya itu bukan salah satu penyelesaian masalah.

 

Cerita Filosofi Barat dan Filosofi Timur

Ingatlah, bahwa negeri ini negeri tempe dan bukan negeri keju, besar karena jamu dan bukan karena susu, negeri spiritual dan bukan negeri kapitalis

Bahwa negeri ini timur dan bukan negeri barat, adat istiadat dan budayanya adalah budaya timur. Kehidupan di sini sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di barat. Contoh sederhana cerita barat adalah cerita Cinderella, dongeng beauty and the beast, snow and white. Bermakna mimpi dan  kebahagiaan seseorang manusia adalah sebuah tahta, kekuasaan, kekayaan, kecantikan, ketampanan dengan budaya instan, menawarkan mimpi.