Ketimpangan Pembebanan Pajak dan Penilaian Buruk World Bank Terhadap Penghimpunan Pajak Indonesia

Langkah Menuju Reformasi Pajak

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah memperkenalkan berbagai inisiatif, termasuk penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak melalui Government Technology (GovTech).

Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Namun, reformasi teknologi saja tidak cukup. Masalah mendasar seperti ketimpangan beban pajak dan kebijakan insentif yang kurang tepat sasaran harus menjadi fokus utama.

Pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penutup: Harapan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Adil

Kritik Bank Dunia terhadap sistem perpajakan Indonesia seharusnya tidak hanya dianggap sebagai cambuk, tetapi juga peluang untuk introspeksi dan perbaikan.

Dengan reformasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan pajak, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan rasio pajaknya sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Masyarakat juga diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan mendukung kebijakan yang adil dan transparan. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya lebih adil tetapi juga lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, reformasi perpajakan bukan hanya soal meningkatkan angka rasio pajak, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang selama ini dirasa kurang berpihak kepada mereka. Inilah tantangan sekaligus peluang besar yang perlu dijawab bersama.

Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)