Berbeda dengan BRICS, OECD merupakan organisasi yang lebih fokus pada negara-negara maju dan menekankan pada standar tata kelola, transparansi, dan reformasi kebijakan.
Bergabung dengan OECD bisa memberikan kepercayaan tambahan bagi investor asing karena keanggotaan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional yang lebih tinggi. Indonesia akan mendapat bimbingan dalam memperbaiki sistem ekonomi dan tata kelola yang baik, yang pada gilirannya bisa memperkuat daya saing nasional.
OECD juga menawarkan akses lebih luas ke pasar global dan fasilitas perdagangan yang lebih baik, membuka peluang bagi produk-produk Indonesia untuk berkompetisi di pasar negara maju. Selain itu, dengan masuknya Indonesia ke OECD, akan terbuka lebih banyak kesempatan kerjasama dalam hal teknologi dan inovasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.
Meski demikian, bergabung dengan OECD bukan tanpa hambatan. Indonesia harus siap menjalani proses reformasi yang intens untuk memenuhi berbagai standar dan peraturan yang ditetapkan organisasi ini. Reformasi ini tentu memerlukan investasi besar, waktu, dan komitmen dari berbagai pihak, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Di sisi lain, ada risiko bahwa standar tinggi OECD mungkin tidak selalu selaras dengan kondisi dan prioritas domestik Indonesia, khususnya dalam beberapa aspek ekonomi yang masih berkembang.
Memilih Keduanya atau Hanya Salah Satu?
Bergabung dengan BRICS dan OECD sekaligus, jika memungkinkan, akan membuka pintu bagi Indonesia untuk meraih manfaat yang saling melengkapi. Di satu sisi, BRICS memberikan akses ke pendanaan alternatif serta dukungan dari negara-negara berkembang dalam mengangkat isu global yang menjadi kepentingan bersama.
Di sisi lain, OECD menawarkan manfaat yang lebih terarah dalam reformasi tata kelola dan standar ekonomi, yang dapat mendongkrak kepercayaan investor dan kualitas investasi di Indonesia.
Namun demikian, mengadopsi standar dan pendekatan dari dua organisasi yang cukup berbeda bisa memunculkan tantangan diplomatik dan strategis. Indonesia harus mampu menyeimbangkan komitmennya antara menjadi bagian dari Global South (kelompok negara berkembang) dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara-negara maju.
Dalam hal ini, pendekatan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat menjadi kunci keberhasilan, memungkinkan negara ini tetap berpartisipasi secara fleksibel di kedua forum tanpa harus memilih salah satu kubu secara eksklusif.
Kesimpulan: Mewujudkan Kebijakan Bebas Aktif di Kancah Global
Indonesia berada pada posisi yang menarik dengan peluang untuk memperkuat posisi globalnya melalui keanggotaan di BRICS dan/atau OECD.
