Sejarah cryptocurrency (mata uang kripto) berawal dari perubahan bentuk uang konvensional menjadi elektronik. Akan tetapi, tidak hanya sampai disitu, perubahan ini bukan lagi tentang bentuknya saja, melainkan sampai ke perubahan sistemnya. Awalnya masih tersentralisasi dan terdapat pihak ketiga, berubah menjadi terdesentralisasi saat ini, hingga akhirnya terciptalah cryptocurrency.
Perkembangan cryptocurrency berawal dari berkembangnya mata uang digital, seperti e--cash, token game, dan lain sebagainya. Kemudian cryptocurrency mulai bertumbuh secara masal di Amerika Serikat, khususnya di era pandemi Covid-19, bertepatan dengan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap fiat money terutama pada dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh pemerintah AS tanpa memiliki underlying asset. Seiring berjalannya waktu, fiat money sering mendapat kritikan sehingga para investor lebih tertarik pada crypto.
Crypto pertama kali diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang pengembang bernama Satoshi Nakamoto. Skema desentralisasi crypto pertamakali tanpa adanya pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Satoshi berupaya untuk menciptakan sistem blockchain agar nantinya bertujuan untuk melindungi setiap transaksi yang dilakukan. Blockchain adalah kumpulan block yang berisi data-data transaksi sehingga membentuk sebuah rantai. Sistem ini merupakan penjamin keamanan transaksi cryptocurrency yang cukup mendobrak industri keuangan konvensional.
Satoshi, setelah mengalami beberapa kegagalan, meluncurkan sebuah koin bernama Litecoin. Koin ini merupakan kurs keuangan pertama dan menggunakan sistem proof-of-work atau proof-of-stake. Sampai sekarang sistem ini masih relevan bagi cryptocurrency.
Di lain sisi, munculnya cryptocurrency yang tanpa otoritas negara bisa menjadi ancaman bagi mata uang kertas (fiat money) yang dikeluarkan oleh suatu negara berdaulat.
Sebagaimana banyak negara lain, Bank Indonesia, sebagai bank sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin sebagai cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu cryptocurrency dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.Â
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan cryptocurrency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Sumber: www.bi.go.id)
Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang keras campur tangan lembaga jasa keuangan dalam segala bentuk aktivitas perdagangan aset cryptocurrency di Indonesia. Larangan tersebut mencakup aksi seperti menggunakan, memasarkan, serta memfasilitasi kegiatan jual beli aset crypto. Selain itu, OJK juga mewanti-wanti masyarakat agar mewaspadai skema ponzi berkedok investasi crypto. (Sumber: Kompas)
Seperti di Indonesia, Cryptocurrency adalah aset digital yang tidak didukung oleh banyak pemerintah negara di dunia ini. Mata uang pemerintah, dikenal sebagai mata uang fiat (fiat money), didukung oleh kredit dari pemerintah nasional atau badan pemerintah mereka, seperti yang juga berlaku pada Federal Reserve atau pun Bank Sentral Eropa. Cryptocurrency hanya mendapatkan nilai dari komunitas yang menggunakannya.
Federal Reserve berfokus pada pengaturan bank dan dolar Amerika Serikat, sehingga cryptocurrency umumnya berada di luar lingkup pengaruhnya. Crypto dan Federal Reserve tumpang tindih ketika bank memegang cryptocurrency sebagai aset di neraca mereka. Oleh karena itu, Federal Reserve memutuskan bahwa aset terkait cryptocurrency harus diungkapkan secara terpisah oleh bank. Aktivitas aset cryptocurrency baru oleh perbankan memerlukan pemberitahuan kepada Federal Reserve.
Sebagai strategi penanganan ekonomi Amerika pada masa pandemi Covid-19, Federal Reserve mencetak uang kertas lebih dari USD 3 triliun atau 15 kali dari APBN Indonesia. Pencetakan banyak uang itu dikenal sebagai quantitative easing (QE). Dalam kondisi QE, selain mencetak lebih banyak uang  dan mendistribusikannya, Federal Reserve juga menambahkan obligasi dan instrumen perbendaharaan lainnya ke neraca.
Namun kemudian, pada Juni 2022, tiba-tiba terjadi pengetatan kuantitatif/quantitative tightening (QT) ketika Federal Reserve menghentikan pencetakan uang. Federal Reserve Amerika Serikat memulai proses memangkas kembali neraca $9 triliunnya yang menggelembung dalam beberapa tahun terakhir. Â
Dimulai pada Maret 2020, dampak QE atau mencetak uang pada pasar crypto sangat dramatis. Sebagian uang yang dicetak(10-15%) dibelikan cryptocurrency, sehingga pasar crypto yang merana hingga 2019 dan awal 2020, menjadi bersemangat dimulai pada akhir Maret 2020 ketika mesin pencetak uang menyala. Kapitalisasi pasar crypto total melonjak dari $162 miliar pada 23 Maret 2020, ke puncak lebih dari $3 triliun November 2021u.
Pada jangka waktu yang sama, neraca Federal Reserve meningkat 2,1 kali lipat dari $4,17 triliun pada 1 Januari 2020, menjadi $8,95 triliun pada 1 Juni 2022, dan merupakan tingkat kenaikan tercepat sejak krisis keuangan global terakhir yang dimulai pada tahun 2007.
Namun euforia tersebut tidak terlalu lama, ketika Federal Reserve kembali mengetatkan likuiditas pada Juni 2022, sekaligus mengakhiri pertumbuhan yang belum pernah terjadi di pasar crypto. Dengan demikian, dunia crypto pun kocar-kacir.
Mengapa bisa terjadi hal yang demikian?
Cryptocurrency, seperti bitcoin yang semakin popular dianggap menjadi ancaman dari kejayaan dollar di masa depan. Dan, hal itu bukan hanya sekedar masalah mata uang, tetapi menyangkut kedaulatan negara dan kekuatan Amerika sebagai negara adidaya bisa luntur.
Menurut banyak pakar, pencetakan uang berbasis short selling crypto merupakan taktik untuk memukul cryptocurrency sebagai musuh dollar. Uang beredar dijadikan sebagai alat untuk meningkataan produksi serta kebutuhan yang merupakan bagian dariperang currency dan pentingnya perang untuk survival of the nation. Dan perang itu, di jaman setelah perang dingin usai di tahun 1991 dengan bubarnya Uni Soviet, bukan lagi perang fisik secara militer, tetapi perang ekonomi dan currency.
Bagaimana pendapat para Kompasianer?Â
Silahkan tulis di kolom komentar...!!!
