Mohon tunggu...
Merina Puspita Sari
Merina Puspita Sari Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Aktif

Saya Merina Puspita Sari seorang mahasiswi prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi dan UKM di kampus, yakni ( Himpunan Mahasiswa, Law debate comunnity, Lembaga Pers Mahasiswa). Saya juga menjadi kontributor tulisan terkait isu-isu hukum nasional pada laman website @pinterhukum, dan Ar-rissalah. Tulisan saya terkait hukum merupakan wujud dari ketertarikan saya terhadap hukum sejak SMA, sehingga kecintaaan saya pada hukum menjadi semnagat dan motivasi untuk berkerja sebagai aparatur sipil negara.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pemilu 2024: Penuh Lika-liku dan Huru-Hara

23 Juli 2023   16:50 Diperbarui: 23 Juli 2023   17:13 327
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: radarsampit.jawapos.com

Kenyataan pahit ini menunjukkan buruknya transparansi dalam pemilu di Indonesia dan pemilu yang tidak sesuai prinsip yang diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu yang jujur dan umum.

Epilog Pemilu 2024: Wujudkan Pemilu yang Demokratis, Transparan, dan Adil bagi Seluruh Rakyat Indonesia!

Demokrasi di Indonesia akan diuji kualitasnya melalui Pemilu 2024. Melalui segudang permasalahan dalam menuju Pemilu 2024, menandakan bahwa terdapat sejumlah rintangan yang cukup berat dalam pemilu mendatang. Mulai dari peraturan yang tidak spesifik terkait masa kampanye, regulasi yang memangkas hak berpolitik perempuan, keterlibatan mantan terpidana korupsi dalam caleg, hingga tidak transparannya profil para calon yang akan maju.

Oleh sebab itu, pemerintah harus bertindak secara cepat dan tegas dalam menyelesaikan problematika tersebut demi terwujudnya siste demokrasi yang berkualitas!

Referensi:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 87/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 12/PUU-XXI/2023.

Basyari, I. (2023). Cegah "Banjir Sengketa Pendaftaran Caleg, Bawaslu Minta Akses ke Silon. Diterima dari Kompas: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/04/ cegah-banjir-sengketa-pendaftaran-bakal-caleg-bawaslu-minta-akses-silon. 

Basyari, I. (2023). Pelanggaran Kampanye di Luar Tahapan Makin Sulit Ditindak. Diterima dari Kompas:https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/28/pelanggaran-kampanye-di-luar-tahapan-makin-sulit-ditindak purnamasari

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun