Mohon tunggu...
MERAH BERANI
MERAH BERANI Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis berbagai isu untuk mencerahkan publik
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Saya menulis untuk mengedukasi masyarakat. Tidak atas dasar pesanan siapapun

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

BUMN Dapat Penugasan Layani Rakyat, BUMN Di-bully

27 Mei 2020   15:08 Diperbarui: 27 Mei 2020   15:29 296
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menegaskan, alokasi tersebut merupakan kompensasi atas penugasan pemerintah kepada Pertamina.

"Sesuai dengan laporan keuangan, terdapat piutang pemerintah atas penugasan dari 2017 yang dijadwalkan dibayar pemerintah di tahun-tahun berikutnya," ungkap Fajriyah.

Pemerintah memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun. Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.

Berita ini membuat rumor berkembang, bahwa dana itu semacam bantuan ke BUMN agar bisa bergeliat lagi: menjalankan usaha, mendapatkan profit, dan memberikan sumbangan pendapatan gede ke negara. Padahal, bukankah BUMN sepatutnya sudah harus untung dan tak disubsidi negara? Apalagi di saat harga minyak dunia lagi turun seperti saat ini.

Sesungguhnya, soalnya tak pernah sesederhana itu. Istilah bantuan kurang cermat dipakai untuk membungkus penggelontoran duit triliunan rupiah itu. Jelas-jelas terminologinya adalah 'kompensasi'.

Tapi, ya gitu. Karena dikucurin pas lagi pandemi gini, jadi dikirain itu bantuan.

Dari duit yang dikucurin ke BUMN, Pertamina kebagian 40 triliun rupiah. Duit ini sebetulnya bukan bantuan. Karena, kalau rajin sedikit membaca laporan keuangan Pertamina, ada piutang pemerintah atas penugasan dari 2017 yang dijadwalkan dibayar pemerintah di tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun. Dalam akuntansi, memang ini istilahnya utang sih. Utang itu berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.

Jadi, dengan atau tanpa adanya pandemi pun, utang itu harus dibayarkan Pemerintah ke Pertamina. Itu udah ada aturannya, di UU BUMN tahun No 19 2003. Hal yang sama berlaku untuk PLN dan Bulog.

Kompensasi ini tak lantas membuat Pertamina harus menurunkan harga BBM. Kompensasi itu nantinya akan dipakai untuk membantu cashflow Pertamina yang terdampak signifikan akibat Covid-19, khususnya operasional Pertamina.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun