Masyarakat sangat berharap bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, pengangkatan pejabat tinggi, terutama di kementerian-kementerian strategis, didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, bukan hanya sebagai bentuk balas jasa atau upaya melanggengkan kekuasaan.
Pengangkatan pejabat yang profesional dan berintegritas sangat krusial untuk keberhasilan pemerintahan. Tanpa tim yang kompeten dan berkomitmen pada kinerja yang baik, kebijakan terbaik sekalipun tidak akan bisa berjalan efektif.
Dalam hal ini, masyarakat berharap Prabowo dan Gibran mampu melepaskan diri dari tekanan politik yang mungkin datang dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan berani memilih orang-orang terbaik untuk mengisi pos-pos strategis.
Keberhasilan pemerintahan mereka tidak hanya akan dinilai dari kebijakan yang mereka buat, tetapi juga dari kemampuan mereka membentuk tim yang efektif dan profesional.
Reformasi birokrasi yang telah dimulai di beberapa periode sebelumnya harus terus dilanjutkan, dengan menekankan pentingnya meritokrasi dan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat.
7. Harapan akan Masa Depan yang Lebih Baik
Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia jelas berharap banyak dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dengan tantangan yang begitu besar, mulai dari masalah ekonomi, ketidakadilan, pengangguran, hingga isu-isu sosial seperti intoleransi, harapan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan.
Namun, dengan kerja keras, ketegasan, dan kebijakan yang tepat, pemerintahan baru ini memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan Prabowo dan Gibran dalam memimpin negara ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka mendengar suara rakyat, merespons kebutuhan nyata masyarakat, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta profesionalisme dalam setiap keputusan yang mereka ambil.
Dengan demikian, harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik bukan hanya menjadi impian, tetapi dapat terwujud dalam kenyataan.
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan elemen fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam segala bentuk pengambilan keputusan politik, termasuk dalam proses penunjukan menteri.
