Beberapa suku bahkan hanya terdiri dari ratusan atau ribuan orang bahkan ratusan orang saja, dan beberapa di antaranya terancam punah akibat modernisasi, pernikahan campuran, serta minimnya perhatian terhadap pelestarian budaya dan populasi mereka.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apakah adil jika program KB diterapkan secara merata kepada semua suku bangsa di Indonesia, tanpa mempertimbangkan jumlah populasi dan kondisi sosial budaya masing-masing suku.
Bagi suku-suku besar seperti Jawa, Sunda, atau Batak, penerapan program KB mungkin bisa dipahami sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan.
Namun, bagi suku-suku kecil yang populasinya sangat terbatas, penerapan program KB bisa dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi dan kelangsungan hidup mereka.
Suku-suku kecil yang populasinya sedikit seringkali berada di daerah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi. Selain itu, mereka juga masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang mungkin berbeda pandangan dengan konsep keluarga berencana.
Bagi mereka, memiliki banyak anak bisa dianggap sebagai sebuah berkah dan jaminan kelangsungan keturunan, sehingga penerapan program KB mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.
Perlunya Kebijakan yang Diferensiatif
Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya kebijakan yang diferensiatif dan sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan demografi masing-masing suku bangsa di Indonesia.
Pemerintah tidak bisa menerapkan program KB secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman yang ada. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing suku bangsa.
Bagi suku-suku besar yang populasinya mendominasi, penerapan program KB tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya.
Namun, bagi suku-suku kecil yang populasinya sangat sedikit dan terancam punah, penerapan program KB sebaiknya dilakukan dengan lebih bijaksana. Mungkin diperlukan pengecualian atau kebijakan khusus yang memungkinkan suku-suku kecil ini untuk berkembang terlebih dahulu sebelum program KB diterapkan kepada mereka.