Ketika hal ini terus terjadi, kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan akan menurun karena kesempatan yang seharusnya diberikan kepada individu yang cerdas dan berbakat justru jatuh ke tangan individu yang kurang kompeten.
4. Dampak Lebih Jauh terhadap Kemajuan Bangsa
Toleransi pura-pura tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Ketika suatu bangsa tidak mampu menghargai prestasi dan kecerdasan berdasarkan meritokrasi, melainkan lebih mengutamakan afiliasi kelompok, maka bangsa tersebut akan sulit berkembang.
Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman memiliki sistem yang menghargai prestasi individu tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau etnis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif.
Sebaliknya, di Indonesia, fenomena toleransi pura-pura ini justru memperlambat kemajuan. Dalam konteks beasiswa, misalnya, ketika individu yang kurang kompeten mendapatkan kesempatan, mereka mungkin tidak mampu memaksimalkan potensi pendidikan yang mereka peroleh.
Akibatnya, meskipun negara telah menginvestasikan dana besar untuk pendidikan mereka, hasil yang diharapkan tidak tercapai. Selain itu, hal ini juga menyebabkan kekecewaan di kalangan individu yang berprestasi tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang layak, yang pada akhirnya dapat mengurangi motivasi mereka untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.
5. Solusi Menghadapi Toleransi Pura-Pura
Untuk mengatasi masalah toleransi pura-pura ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga masyarakat umum. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:
Pendidikan Karakter yang Lebih Kuat: Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap perbedaan harus diperkuat di semua jenjang pendidikan. Anak-anak harus diajarkan untuk menghargai perbedaan dengan tulus dan mengembangkan empati terhadap orang lain yang memiliki latar belakang berbeda.
Sistem Meritokrasi yang Lebih Ketat: Dalam hal pendidikan dan pemberian beasiswa, pemerintah dan institusi pendidikan harus memastikan bahwa sistem seleksi didasarkan pada meritokrasi. Transparansi dalam proses seleksi harus ditingkatkan agar tidak ada ruang bagi diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau golongan.
Penguatan Hukum Anti-Diskriminasi: Pemerintah harus memperkuat undang-undang yang mengatur tentang anti-diskriminasi, terutama dalam hal kesempatan kerja dan pendidikan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini harus ditindak secara tegas untuk memberikan efek jera.
