Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini bisa berdampak positif maupun negatif. Di satu sisi, memberikan pekerjaan kepada lansia yang masih mampu dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi beban ekonomi negara dalam hal pengeluaran untuk jaminan sosial.
Lansia dengan pengalaman panjang di dunia kerja dapat memberikan kontribusi berharga di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan khusus atau pengetahuan yang mendalam.
Namun, ada juga tantangan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Menanggung biaya hidup lansia yang tidak bekerja akan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah.
Ini bisa meningkatkan tekanan pada anggaran negara, terutama jika jumlah lansia terus meningkat seiring dengan fenomena transisi demografi. Selain itu, ada risiko bahwa pasar tenaga kerja bagi generasi muda bisa terhambat jika lebih banyak posisi pekerjaan diisi oleh lansia, meskipun di sisi lain, kebutuhan akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu mungkin tetap tinggi.
3. Perspektif Kebijakan Publik
Implementasi dari kebijakan ini membutuhkan infrastruktur teknologi dan administrasi yang canggih, terutama dalam hal integrasi status pekerjaan dengan data kependudukan melalui aplikasi KTP. Sistem ini harus dapat diakses oleh semua lansia, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pekerjaan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kemampuan fisik dan mental lansia serta tidak menempatkan mereka dalam situasi yang berisiko.
Untuk pilihan jaminan sosial, pemerintah harus menyusun mekanisme yang transparan dan adil dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan dukungan penuh. Ini juga mencakup penyediaan akses kesehatan yang memadai bagi lansia yang tidak mampu bekerja lagi.
Dalam hal ini, peran asuransi kesehatan nasional dan program jaminan sosial lainnya menjadi sangat krusial.
Kesimpulan
Usulan untuk memberikan pilihan pekerjaan atau tanggungan kepada lansia merupakan langkah maju dalam mengatasi tantangan penuaan penduduk di Indonesia.
