Di tengah kebijakan subsidi minyak yang ada, terdapat pertimbangan yang mendasari bahwa manfaatnya justru cenderung dinikmati oleh golongan orang kaya.
Sebuah sepeda motor, yang umumnya dimiliki oleh mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, memiliki konsumsi minyak yang terbatas, berkisar antara 3-5 liter.
Sementara itu, kendaraan bermotor yang lebih besar seperti mobil dapat mengonsumsi hingga 40 liter.
Penting untuk mencatat bahwa individu yang berkecukupan secara finansial dan memiliki 3-5 mobil dapat menghabiskan minyak dalam jumlah yang mencapai 150-200 liter.
Namun, ironisnya, orang-orang kaya ini memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kenaikan harga minyak.
Mereka cenderung menggunakan kebijakan tersebut sebagai alat untuk melibatkan oknum mahasiswa dalam demonstrasi, dengan dalih menyuarakan kepentingan rakyat dan menciptakan kesan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesulitan ekonomi.
Dalam situasi ini, terlihat bahwa para oknum mahasiswa diarahkan untuk melakukan protes, seolah-olah mereka berjuang demi kesejahteraan rakyat.
Namun, di balik layar, agenda ini sebenarnya hanya menjadi alat untuk menekan pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan.
Para mahasiswa yang terlibat mungkin tidak menyadari bahwa mereka dimanfaatkan sebagai alat politik oleh kelompok tertentu.
Selain itu, kebijakan subsidi minyak ini juga memunculkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa, beberapa di antaranya bahkan merasa dirinya pintar tanpa memberikan kontribusi nyata pada masyarakat.
Mereka terjebak dalam keseharian yang didominasi oleh kemalasan (mager) dan ketergantungan pada teknologi, seperti hanya menghabiskan waktu dengan memegang ponsel.
Dengan demikian, hal ini menggambarkan bahwa kebijakan subsidi minyak dapat menjadi alat manipulasi bagi golongan tertentu, termasuk orang kaya yang cerdik dalam memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
Sementara itu, mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru terjebak dalam permainan politik yang tidak mereka sadari sepenuhnya.
Oleh karena itu, sebaiknya subsidi minyak dialihkan ke arah kebijakan yang lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti penghapusan biaya pendidikan di perguruan tinggi, seperti SPP atau UKT.
Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi, di mana sebagian oknum di perguruan tinggi memanfaatkan kebijakan UKT untuk mencari keuntungan pribadi.
Penghapusan SPP atau UKT di perguruan tinggi diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh orang tua mahasiswa.
Terkadang, jumlah UKT yang dikenakan dapat menjadi beban berat, bahkan hingga mencapai jumlah yang tidak proporsional.
Hal ini memaksa orang tua untuk terlibat dalam praktik korupsi atau terjebak dalam keterpurukan finansial demi melanjutkan pendidikan anak-anaknya.
Selain itu, tindakan tersebut diambil untuk mengatasi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum dosen.
Pungutan liar ini seringkali dilakukan dengan alasan terselubung, menciptakan lingkungan akademis yang tidak sehat dan merugikan mahasiswa.
Dengan mengalihkan subsidi minyak ke penghapusan biaya pendidikan, diharapkan mahasiswa dan orang tua dapat lebih fokus pada proses pembelajaran tanpa terbebani oleh biaya yang berlebihan atau praktik pungutan liar.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan berdaya dukung bagi seluruh lapisan masyarakat. Subsidi minyak yang diperuntukkan untuk kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
***
