Mengingat pegadaian adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, seharusnya pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur suku bunga pegadaian sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengembalikan pegadaian ke perannya sebagai pelarian ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat.
Bank Dalam Menyalurkan KUR
Pemerintah mengatakan KUR untuk membantu rakyat, dengan tanpa agunan dan persyaratan lainnya yang ringan, tetapi nyatanya praktik di lapangan itu berbeda. Agunan tetap diberlakukan oleh Bank dan syaratnya tetap seperti kredit biasa sehingga piring pecah di dalam rumah pun di catat oleh pihak Bank.
Mereka memberlakukan itu agar Bank tidak rugi dan tetap untung diatas penderitaan rakyat kecil. Mereka juga cenderung merendahkan pemerintah bahkan sampai presiden di panggil mereka dengan tidak sopan.
Padahal pemerintah memperhatikan rakyatnya tetapi Bank hanya mencari keuntungan dan begitu ramah dengan kelompok tertentu sehingga ujung-ujungnya triliunan rupiah di tilep untuk keuntungan pihak tertentu.
Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu mendirikan sebuah Bank khusus untuk membantu rakyat kecil seperti Bank Bumi Putera di Malaysia, yang bunganya ringan dan terjangkau.
Bantuan Sosial yang Tidak Selalu Tepat Sasaran
Pemerintah seringkali merespons masalah ekonomi dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, ada masalah besar yang muncul di sini, yaitu bantuan tersebut tidak selalu tepat sasaran.
Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah seringkali cenderung mengalir ke keluarga pegawai negeri, kelompok tertentu, kenalan politik, dan bahkan anak-anak atau istri pegawai negeri.
Hal ini memunculkan ketidakadilan sosial yang mendalam, karena mereka yang sebenarnya membutuhkan bantuan seringkali tidak mendapatkannya. Bahkan sering kita melihat berita di media sosial ada anggota Masyarakat yang meninggal karena kelaparan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara itu ada anggota Masyarakat yang mampu menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran (kita tahu untuk masuk kedokteran itu duitnya berapa?) tetapi mendapatkan bantuan sosial setiap bulan karena ada kong kalingkong dengan aparat desa.
