Telaah Krisis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Aceh Pasca Tsunami 2004

Pada waktu terjadi bencana terus tsunami sebenarnya perundingan Helsinki dalam tahapan persiapan dengan didahului berbagai pembicara informal tingkat tinggi pertemuan informal tingkat tinggi tersebut berupa pembicara Jusuf Kalla dengan pimpinan militer gam Muzakir Manaf. Dalam pembicara informal keduanya menyepakati beberapa isu penting seperti pelaksanaan otonomi khusus secara penuh, kompensasi ekonomi, pembangunan masjid dan amnesti, namun untuk keabsahannya perlu perundingan lebih lanjut dengan pimpinan GAM di Swedia.

Begitu terjadi tsunami game menyatakan gencatan senjata sepihak dan bersedia meneruskan agenda perundingan dengan pemerintah Indonesia serta bersedia bekerja sama dalam rehabilitas dan rekonstruksi Aceh pasca bencana terus tsunami. Pemerintah Indonesia memperhitungkan nasional image di dunia internasional dan jelas pemerintah Indonesia tidak mau mempertaruhkan nasional image tersebut. Sikap GAM dan pemerintah Indonesia di atas, yaitu sikap kedua belah pihak dalam menyikapi bencana atau tsunami Aceh merupakan respon terhadap situasi mutualifulting stalemen kedua belah pihak berada dalam        keadaan menderita karena kebutuhan konflik dan tidak bisa melanjutkan konflik karena hanya akan membawa pada kerugian lebih besar dan tidak mungkin membuat salah satunya keluar sebagai pemenang. Dalam perspektif demikian maka asumsi bahwa bencana terus tsunami merupakan penyebab adanya perdamaian Aceh dapat diterima.

Berangkat dengan kesadaran pentingnya perdamaian Aceh pasca bencana terus, Muhammad nazar (Ketua SIRA ) mengirim surat kepada presiden Indonesia dan perdana menteri GAM. Surat perdamaian dari nazar menggambarkan suasana batin masyarakat Aceh yang Akhirnya babak baru perdamaian Aceh terwujud dengan disepakatinya mau Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antar GAM dengan pemerintah Indonesia. Perdamaian Helsinki disambut dengan antusias oleh masyarakat Aceh. 

Masyarakat Aceh menganggap mau Helsinki sebagai harapan baru bagi masa depan perdamaian Aceh, mungkin masih di bayangi kegagalan seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. Namun harapan itu tumbuh bersama dengan implementasi kesepakatan perdamaian Helsinki. Namun keberhasilan pemerintah Indonesia baru dapat mewujudkan perdamaian negatif belum bisa mewujudkan perdamaian positif biarpun sudah 19 tahun silam perjanjian Helsinki disepakati dalam artian perdamaian Aceh baru dalam tahap tidak adanya konflik dengan menggunakan kekerasan dan menggunakan senjata atau tidak ada perang sementara perdamaian dalam makna persamaan keadilan dan kesejahteraan belum mampu diwujudkan setelah 19 tahun pasca bencana dan MoU Halsenki.

DAFTAR PUSTAKA

Mudjiharto. (2020). perdamayan aceh pasca bencana tsunami aceh 2004 dan mou helsinki telaahttps://scholar.google.com/scholar?start=10&q=konflik+yang+sekaran+sudah+berakhir+dan+menimbulkan+perdamayan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1677479664800&u=%23p%3D6ElCkefp7_QJh kritis diplomacy pemerintah indonesia dalam penyelesayan konflik. politik profeetik .

adryamarthanini, v. (2021, agustus 02). Gerakan aceh merdeka ;latar belakang perkembangan dan penyelesayan. kompas.com . https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian

IQBAL, H. &. (2021, agustus 11-30). konflik di aceh dan langkah langkah penyelesayannya . Digital librari UIN Sunan Gunung Djati . http://digilib.uinsgd.ac.id/41716/