Telaah Krisis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Aceh Pasca Tsunami 2004

Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.Dalam konflik tersebut, GAM memulainya dengan tiga tahap, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998.Sebelumnya.  Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM (Aceh Geurakan Acèh Meurdèka) merupakan dahulunya adalah sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. 

Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976-2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang selama hampir tiga dekade di Swedia.

Pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM,yakni( Hasan  Tiro)jga bersama beberapa pengikutnya mengadakan perlawanan terhadap pemerintah RI.mereka melakukan perlawanan tersebut di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie.Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung. Konflik Aceh di mulai pada tahun 1953 , koflik itu dimulai sejak gerakan dalul Islam /tentara Islam Indonesia (DI/TII) ,gerakan ini muncul karena adanya kebijakan pemerintah pusat Jakarta untuk menggabungkan provinsi Aceh dengan provinsi Sumatra utara.menurut masyarakat Aceh kebijalan ini bisa berakibat patal bagi masyarakat acek seperti ,masyarakat Aceh kehilangan hak mereka untuk mencurahkan pendapat mereka dan hak-hak mereka desegi apapun . kebijakan pemerintah pusat tersebut di respon dengan pemberontakan bersenjata karena dianggap merugikan masyarakat Aceh .

Dilihat dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa adanya ketegangan kehidupan di dalam  masyarakat Aceh yang di sertai dengan munculnya pembangunan yang tidak merata telah mendorong terjadinya konflik di wilayah Aceh. Konflik di Aceh bukan baru terbentuk dari beberapa tahun yang sudah berlalu tetapi konflik Aceh ini  telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, mulai dari masa Presiden Soekarno sampai dengan masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama dalam masa-masa tersebut telah di keruhkan berbagai cara atau berbagai upaya untukmenyelesaikan konflik. 

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, beliau telah mengerahkan  beberapa utusan untuk berbicara dari hati ke hati; beliau telah berusaha untuk mengambil hati para ulama namun tidak membuahkan hasil, akhirnya beliau mengambil  langkah dengan status penerapan Operasi Jaring Merah (OJM); Presiden BJ Habibie mengambil sikap mencabut DOM dan meminta maaf kepada masyarakat Aceh; kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, berusaha menawarkan alternatif yang lebih lembut dengan memberikan otonomi khusus, melalui diplomasi yang bertajuk Jeda Kemanusiaan yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC); lalu Presiden Megawati Soekarnoputri mengambil sikap pemberlakuan status daerah operasi militer; dan kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui pendekatan yang dicapai Muhammad Yusuf Kalla, di antara kedua belah pihak bersepakat mengakhiri konflik pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsenki. 

Pemberontakan dalul Islam berakhir pada tahun 1959 dengan diberikannya status istimewa bagi Aceh berupa otonomi luas yang  berupa  agama,adat,dan pendidikan.   Kemudian konflik Aceh muncul kembali pada tahun 1976,yaitu saat hasan tiro memproklamirkan kemerdekaan Aceh tepat pada tanggal 4 Desember 1976.Alasan utama Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia adalah karena GAM mengganggap pemerintah Indonesia telah melakukan ketidak adilan terhadap rakyat Aceh. 

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM,    konflik Aceh menjadi berlarut larut karena ada perbedaan pandangan secara pundamental tentang pemilik kedaulatan atas Aceh yang sah, sesuai dengan laporan internasional crisis grup ICG dalam laporan tersebutkan terjadi dalam beberapa tahap yakni:.pertama,konflik tersebut berangkat dari dua visi politik yang saling bertentangan.kedua persoalan terjadi dalam perubahan kontrol terhadap sumber daya alam dimana pemerintah Indonesia diangap mengeksploitasi Aceh tanpa memperhatikan kesejah teraan Aceh yangerasa lebih berhak atas sumber daya alam Aceh. Ketiga konflik juga terjadi berkaitan dengan pemberitaan rakyat Aceh ketidakadilan dan pelanggaran HAM oleh TNI dan pemerintah Indonesia.

Secara bersamaan disaat konflik aceh masih berkelanjutan bumi aceh di landa musibah yang sanngat besar dan membuat bumi Aceh hancur seketika dan masyarakat Aceh berduka atas terjadnya bencana trusunami yang melanda bumi aceh Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 ,19 tahun silam telah terjadi bencana bagi bangsa Indonesia ,khususnya masyarakat Aceh. 

Pada hari yang sama Aceh di hencang gpa bumi yang bermagnitudo 9,3 skala Richter di dasar laut dengan kedalaman 10 kilometer yang lokasinya berjarak 149 kilometer dari meuladon.setwlah gempa terjadi ,gelombang trusunami menyusul dengan kecepatan 800 kilometer per jam,menerjang daratan bumi aceh.perdamayan Aceh pasca trusunami dianggap dianggap bisa menjadi model buat resolusi konflik . terjadinya bencana ynaa melanda bumi Aceh ini juga bisa membaya perdamayan bagi bumi aceh dengan RI dan pemerintah Indonesia . setelah terjadi kejadian ini munculalah yang namanya perundingan Helsinki .

Perundingan Helsinki yang sudah dipersiapkan sebelum peristiwa bencana, menjadi berlangsung dengan keadaan baru, bahwa Aceh memang membutuhkan perdamaian untuk melanjutkan. 

Kedua, Aceh tidak saja membutuhkan rekonstruksi yang cepat dan, tetapi Aceh juga membutuhkan peace building karena tidak mungkin bantuan dunia internasional akan datang, sejarah kemudian mencatat bahwa perundingan holvinki berhasil mengakhiri konflik dan menghadirkan perdamaian bisa mengabaikan konflik tersebut dan tidak dapat meningkatkan sepihak untuk mendapatkan kemenangan dalam keadaan demikian perdamaian adalah satu keniscayaan dan pilihan terbaik. 

Pada waktu terjadi bencana terus tsunami sebenarnya perundingan Helsinki dalam tahapan persiapan dengan didahului berbagai pembicara informal tingkat tinggi pertemuan informal tingkat tinggi tersebut berupa pembicara Jusuf Kalla dengan pimpinan militer gam Muzakir Manaf. Dalam pembicara informal keduanya menyepakati beberapa isu penting seperti pelaksanaan otonomi khusus secara penuh, kompensasi ekonomi, pembangunan masjid dan amnesti, namun untuk keabsahannya perlu perundingan lebih lanjut dengan pimpinan GAM di Swedia.

Begitu terjadi tsunami game menyatakan gencatan senjata sepihak dan bersedia meneruskan agenda perundingan dengan pemerintah Indonesia serta bersedia bekerja sama dalam rehabilitas dan rekonstruksi Aceh pasca bencana terus tsunami. Pemerintah Indonesia memperhitungkan nasional image di dunia internasional dan jelas pemerintah Indonesia tidak mau mempertaruhkan nasional image tersebut. Sikap GAM dan pemerintah Indonesia di atas, yaitu sikap kedua belah pihak dalam menyikapi bencana atau tsunami Aceh merupakan respon terhadap situasi mutualifulting stalemen kedua belah pihak berada dalam        keadaan menderita karena kebutuhan konflik dan tidak bisa melanjutkan konflik karena hanya akan membawa pada kerugian lebih besar dan tidak mungkin membuat salah satunya keluar sebagai pemenang. Dalam perspektif demikian maka asumsi bahwa bencana terus tsunami merupakan penyebab adanya perdamaian Aceh dapat diterima.

Berangkat dengan kesadaran pentingnya perdamaian Aceh pasca bencana terus, Muhammad nazar (Ketua SIRA ) mengirim surat kepada presiden Indonesia dan perdana menteri GAM. Surat perdamaian dari nazar menggambarkan suasana batin masyarakat Aceh yang Akhirnya babak baru perdamaian Aceh terwujud dengan disepakatinya mau Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antar GAM dengan pemerintah Indonesia. Perdamaian Helsinki disambut dengan antusias oleh masyarakat Aceh. 

Masyarakat Aceh menganggap mau Helsinki sebagai harapan baru bagi masa depan perdamaian Aceh, mungkin masih di bayangi kegagalan seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. Namun harapan itu tumbuh bersama dengan implementasi kesepakatan perdamaian Helsinki. Namun keberhasilan pemerintah Indonesia baru dapat mewujudkan perdamaian negatif belum bisa mewujudkan perdamaian positif biarpun sudah 19 tahun silam perjanjian Helsinki disepakati dalam artian perdamaian Aceh baru dalam tahap tidak adanya konflik dengan menggunakan kekerasan dan menggunakan senjata atau tidak ada perang sementara perdamaian dalam makna persamaan keadilan dan kesejahteraan belum mampu diwujudkan setelah 19 tahun pasca bencana dan MoU Halsenki.

DAFTAR PUSTAKA

Mudjiharto. (2020). perdamayan aceh pasca bencana tsunami aceh 2004 dan mou helsinki telaahttps://scholar.google.com/scholar?start=10&q=konflik+yang+sekaran+sudah+berakhir+dan+menimbulkan+perdamayan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1677479664800&u=%23p%3D6ElCkefp7_QJh kritis diplomacy pemerintah indonesia dalam penyelesayan konflik. politik profeetik .

adryamarthanini, v. (2021, agustus 02). Gerakan aceh merdeka ;latar belakang perkembangan dan penyelesayan. kompas.com . https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian

IQBAL, H. &. (2021, agustus 11-30). konflik di aceh dan langkah langkah penyelesayannya . Digital librari UIN Sunan Gunung Djati . http://digilib.uinsgd.ac.id/41716/