Tantangan Visi 2045 dan Revolusi Industri 4.0

Terdapat dua tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang yang harus dihadapi oleh seluruh anak bangsa, yakni, pertama mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara madani yang maju, dan kedua melampaui tantangan Revolusi Industri 4.0. 

Khusus sebagai aparatur negara, harus siap memikul tugas membangun pemerintahan yang kuat, saling bersinergi, bersatu dan saling bahu-membahu guna mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek kehidupan.

Tugas itu sejalan dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia lewat gagasan besar yang dicetuskan oleh the founding father untuk keberlangsungan dan kemakmuran masa depan Indonesia. 

Pembangunan manusia Indonesia melalui karakter yang holistik sebagai satu anak bangsa yang menghidupkan mesin-mesin kebangsaan dan mengarahkannya pada satu tujuan bernama "kesejahteraan rakyat".

Mengapa demikian? Sebab pembangunan manusia sebagai infrastruktur dasar sangat penting untuk mendirikan pilar ekonomi yang kuat. Dan yang tak kalah pentingnya, juga dibutuhkan pembangunan pertahanan dan keamanan untuk mendirikan pilar kedaulatan bangsa.

Namun yang tidak terpisahkan dari pada semuanya itu adalah pembangunan sumber daya manusia melalui dua variabel kecerdasan dan karakter. Keberhasilan dari dua variabel tersebut dapat terlihat dari integritas, sebagai jaminan utama bagi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia.

Itulah intisari bergulirnya reformasi birokrasi nasional, untuk mengubah "zona nyaman" dari perahu pemerintahan negara. Selangkah demi selangkah menapaki pondasi birokrasi yang berbasis kinerja, hingga akhirnya mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan berkelas dunia.

Jika hal ini dapat tercapai, niscaya apa yang dicitakan dan diharapkan bangsa ini di masa depan akan dapat terwujud.

Sumber : jawapost.com

Harus ber-transformasi

Berbagai penelitian di banyak negara membuktikan bahwa, reformasi birokrasi difokuskan pada "menciptakan sistem", sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa. Reformasi birokrasi juga menuntut adanya komitmen besar dari seluruh anak bangsa untuk bersama mewujudkan integritas yang berstandar profesional.

Apalagi pemerintahan di zaman sekarang, sudah harus bertransformasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship. Yaitu, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terbuka menyerap peran warga dalam pemerintahan, adaptif mengadopsi kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerjanya transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, untuk percepatannya, dibentuklah zona integritas, yang melandasi pemerintahan bersih, birokrasi efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. 

Polanya, diawali oleh unit-unit kerja institusi yang berpredikat  Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), lalu menyebar dan dapat dicontoh oleh unit kerja lainnya, hingga akhirnya meluas ke seluruh institusi.

Dan membangun zona integritas dan unit kerja membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan.

Sekali lagi, bukan hanya pemimpin, namun semua individu harus menjadi agen perubahan yang mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. 

Yaitu, dapat lebih hadir di tengah masyarakat, menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dapat mensosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selanjutnya, ada enam area perubahan yang harus diwujudkan yaitu, 1) area manajemen perubahan, 2) area penataan tata laksana, 3) area penataan sistem manajemen sdm, 4) area akuntabilitas kinerja, 5) area penguatan pengawasan, 6) area peningkatan kualitas layanan. 

Hasil dari perubahan pada enam area tersebut, nantinya akan tercermin dalam survey persepsi anti korupsi dan survey persepsi kualitas pelayanan, sebagai tolak ukur penilaian masyarakat terhadap pemerintah.

Artinya, perubahan menunjukkan tingkat trust dan legitimasi publik terhadap institusi pemerintahan  -- suatu elemen utama dari civilian society yang dibutuhkan oleh setiap institusi publik (termasuk pemerintah) di era demokratisasi saat ini. 

Jika trust atau kepercayaan publik meningkat, maka pemerintah akan semakin percaya diri dalam menjalankan program-program pembangunan.

Oleh karenanya, pembangunan zona integritas adalah hal yang sangat penting, dan untuk itu, beberapa waktu lalu saya memberi penghargaan kepada 200 unit kerja berpredikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM, dari sebanyak 910 unit kerja pelayanan yang dievaluasi pada tahun 2018.

Sumber : menpan.go.id

Kemenkumham

Kinerja yang patut menjadi contoh adalah Kemenkumham yang mencatat sebanyak 10 unit kerja pada lembaga tersebut dapat meraih penghargaan yang prestisius ini. 

Pencapaian tersebut meningkat signifikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 18,32 poin menjadi 71,64 berpredikat BB (sangat baik). Selanjutnya, nilai reformasi birokrasi juga meningkat drastis, yaitu sebanyak 10,29 poin menjadi 76,33 berpredikat BB (sangat baik) pada tahun 2018.

Seluruh pencapaian tersebut harus mendapatkan apresiasi, namun selanjutnya harus dipertahankan dan diluaskan hingga ke semua jajaran internal, seluruh titik pelayanan serta unsur terdepan institusi kemenkumham yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Selain itu, posisi Kemenkumham sungguhlah strategis sebagai salah satu pilar yang menegakkan supremasi hukum, yang menopang keutuhan negara, yang membentengi pintu-pintu masuk perbatasan di wilayah darat, laut maupun udara Indonesia.

Pemerintah menitipkan amanah yang besar seiring dengan pencanangan komitmen untuk  membangun zona integritas di institusi Kemenkumham, yaitu sebagai mentari yang menumbuhkan tunas-tunas perubahan, sebagai pancaran cahaya yang memandu bergeloranya tata kelola dan sistem pemerintahan yang semakin profesional, serta untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang meningkatkan pertumbuhan kemakmuran di bumi nusantara.

Kita semua telah melampaui target kinerja pemerintahan di tahun 2018, dan harapan bersama memasuki tahun 2019, agar kita konsisten meningkatkan kinerja individu maupun organisasi sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. 

Apa yang dicapai Kemenkumham beserta seluruh jajarannya, merupakan momentum untuk menegakkan "tonggak" komitmen kinerja institusi semakin kuat ditanamkan melalui penandatanganan "pakta integritas", "piagam pencanangan zona integritas", serta "komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju "WBK dan WBBM".