Anak Muda Penjaga Keamanan dan Ketahanan Negara

Undang - undang nomor 5 / 2014 mengatur pengembangan karier PNS mendasari kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, serta integritas dan moralitasnya. Dibutuhkan 3 (tiga) jenis kompetensi yaitu: 1) teknis - diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja teknis; 2) manajerial - diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan); dan 3) sosial kultural - diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Integritas ASN dapat diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. sedangkan moralitas asn diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Inilah postur yang harus dicapai oleh para taruna, selama menempuh pendidikan di Poltekip dan Poltekim, agar begitu kelulusannya nanti, sudah siap menjadi ASN yang langung terjun bertugas di lapangan.

Tugas nyata oleh negara dan bangsa sudah menanti, kompleksitas, dinamika dan turbulensi akan dihadapi, maka anak-anak muda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, belajar dengan rajin, giat dalam berlatih, dan matangkan diri dengan berabagai pengetahuan teknis yang adoptable terhadap perubahan. kembangkanlah kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dll.

Saya menyampaikan hasil survei oleh delloite di 70 negara terhadap 1.200 pegawai pemerintah, hasilnya "teknologi digital telah berdampak signifikan bagi perubahan cara dan pola kerja pemerintah, sebanyak 76% dari pimpinan yang disurvei melihat teknologi digital mendorong terjadinya perubahan". I

ni menandakan kecenderungan pemanfaatan teknologi digital berkembang pesat, apalagi separuh lebih populasi indonesia adalah pengguna internet. Sehingga kunci utama keberhasilan merespon perubahan tentu terletak pada kemampuan asn dalam birokrasi dalam mengimplementasikan teknologi untuk inovasi - inovasi yang melayani rakyat.

Pada tanggal 5 november 2018, saya menghadiri Open Government Partnership (OGP) Regional Asia Pasifik, yang memberi inspirasi besar bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mendorong pemerintahan yang semakin transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh pimpinan delegasi saling berbagi pengalaman dan mengeksplorasi strategi menuju pemerintahan terbuka untuk memperbarui kepercayaan publik melalui inovasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor private, serta melalui pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik.