Resep Berantas Korupsi

Secara khusus, fokus pembangunan zona integritas tahun 2018 adalah pada sektor penegakan hukum (Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri) untuk mengintegrasikan sistem percepatan 6 penanganan perkara, serta unit pelayanan BPN/ATR (Kantor Pertanahan) dan kecamatan.

Kelembagaan dan tata laksana

Kemudian penataan kelembagaan dan tata laksana yang dilakukan sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan menghapus 23 lembaga non struktural yang tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani kementerian dan lembanga teknis. Selanjutnya, menata 24 kementerian dan lembaga, untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Lembaga yang melewati penataan adalah kementerian pada Bidang Polhukam. Antara lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembina Ideologi Pancasila; Polri; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,  Bawaslu; Komisi Pemilihan Umum.

Pada bidang perekonomian dan kemaritiman, telah dilakukan penataan terhadap tata kelembagaan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM; Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Siber dan Sandi Negara, BP Batam dan Badan Standarisasi Nasional.

Sementara pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah dilakukan penataan terhadap tata kelembagaan pada Kementerian Ristekdikti, Kementerian Agama,  Kementerian Pemuda dan Olahraga,  Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosiial, Badan POM, Badan Otoritas Borobudur dan Kembaga Administrasi Negara.

Kemudian berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sisem Pemerintahan Berbasis Eletronik,  telah didorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional, guna meminimalisir duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara, melalui pelibatan beberapa kementerian dan lembaga terkait yaitu Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Bappenas, BSSN, dan BPPT.

Peningkatan kualitas aparatur

Kementerian PANRB juga mengupayakan peningkatan kualitas SDM aparatur dengan menjalankan rekrutmen ASN secara lebih transparan, berintegritas dan menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan. Pada 

tahun 2017, tercatat sebanyak 2.433.656 pelamar, dan sebanyak 33.155 orang lolos seleksi CPNS dan sudah bertugas sesuai dengan jabatan yang ditentukan. Pada tahun 2018, jumlah pelamar mencapai 3.628.284 orang.

whatsapp-image-2018-11-13-at-10-12-13-1-5bea423e6ddcae3a031db964.jpeg

Terobosan penting lainnya yang disegerakan oleh kementerian PANRB adalah rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga-tenaga yang kompeten. Ini juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama untuk negara, namun tidak lolos dalam seleksi CPNS, atau menarik para diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri.