Membongkar Muslihat Elit Eks. PNPM dan Pentingnya Literasi Politik

Membongkar Muslihat Elit Eks. PNMP dan Pentingnya Literasi Politik

Oleh Hasim Adnan

Sebelum memutuskan untuk melanjutkan telaah terhadap tulisan ini, penulis menyarankan untuk terlebih dahulu merujuk tulisan sebelumnya berjudul “Sekali Lagi tentang Pendamping Desa” (http://www.kompasiana.com/menang/sekali-lagi-tentang-pendamping-desa5736e013b392736907a3685b). Hal ini penting penulis kemukakan di awal, agar tidak disalahpahami ketika mengambil kesimpulan.

Hasil pengamatan penulis terkait polemik mengenai pendamping desa ini bermula dari ketakutan segelintir elit pendamping Eks. PNPM Perdesaan yang menjadikan kerja-kerja pendampingan di tingkat akar rumput sebagai profesi belaka. Nah, ketika UU Desa terbit, eksistensi dan “jabatan” mereka sebagai fasilitator (istilah yang digunakan dalam program PNPM) Perdesaan tidak lagi terakomodasi.

Meski demikian, keberadaan fasilitator Eks. PNPM Perdesaan tidak serta merta dihentikan. Hal ini terbukti manakala para fasilitator tersebut masih diberikan beberapa kali perpanjangan kontrak dalam rangka mengisi kekosongan tenaga   pendamping desa selama masa transisi. Alih-alih berterima kasih, segelintir elit fasilitator Eks. PNPM melakukan manuver politik terkait program pendamping desa.

Manuver politik para elit eks. PNPM Perdesaan tersebut dimulai dengan melancarkan strategi dan taktik Belanda ketika menjajah nusantara, devide et impera, alias politik pecah belah. Hal ini tampak dengan sempat munculnya perseteruan antar dua kekuatan parpol, PKB dengan PDIP yang sejak awal berdarah-darah dan konsisten memperjuangkan pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres.

Beruntung perselisihan antara PKB dan PDIP tak berlarut lama yang ditandai dengan pernyataan Sekjend (Sekretaris Jendral) dari masing-masing partai tersebut untuk sama-sama mencounter serangan politik devide et impera yang dijalankan oleh segelintir elit eks. PNPM Perdesaan tadi. Sejak saat itu, publik tak lagi disuguhi aneka silang sengketa antar kedua parpol ini terkait program pendamping desa.

Rupanya, kegagalan untuk mengaplikasikan salah satu judul lagu Bang Haji Rhoma, “adu domba” antara PKB vis a vis PDIP tak menyurutkan langkah elit fasilitator Eks.PNPM untuk terus mengganggu laju program “Desa Membangun Indonesia” yang dicanangkan Kemendesa. Hal ini tampak dari upaya mereka menggalang kekuatan di luar parpol pendukung pemerintah dengan cara memprovokasi kepala daerah se Jawa melalui satkernya masing-masing untuk melakukan penolakan terhadap proses rekrutmen. Dan siapapun paham, bahwa Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur berafiliasi kepada partai yang tidak mendukung pemerintah.  

Manuver paling mutakhir yang dilancarkan elit Eks. PNPM adalah dengan melibatkan parpol pendukung pemerintah yang lain yang memiliki jaringan media massa cukup mapan. Hal ini tampak dari tayangan program Metro Realitas edisi 17/5/16 berjudul “Noda Perekrutan Pendamping Desa”. Tanpa mengurangi respek penulis terhadap profesionalisme jurnalis Metro TV yang bertugas, penulis menilai bahwa tayangan tersebut sangat tendensius, untuk tidak mengatakan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik.

Terlepas dari ada tidaknya pelanggaran kode etik pada program Metro Realitas termaksud, publik juga tidak mudah menutup mata pada fakta bahwa Realitas-nya pemilik Metro adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menarik untuk dicermati seperti apa kelanjutan dari babak baru muslihat segelintir elit Eks. PNPM ini untuk menghambat program “Desa Membangun Indonesia”. Dan apakah Bang Surya Paloh akan masuk ke dalam jebakan batman-nya elit Eks. PNPM?

“Politik” Korbankan Anak Buah

Selain politik adu domba, ada strategi politik lain yang dilakukan oleh segelintir elit Eks. PNPM Perdesaan yang belum sempat penulis kemukakan di atas. Strategi politik yang penulis maksud adalah mengorbankan anak buah demi kepentingan pribadi dan keamanan jabatannya. Hal ini perlu penulis kemukakan karena ketika para elit Eks. PNPM mengintimidasi jaringan PNPM di bawahnya untuk tidak mengikuti seleksi rekrutmen pendamping desa yang dilakukan Kemendesa secara transparan, mereka malah melakukan lobi-lobi agar nama mereka aman dan lolos otomatis menjadi pendamping desa. Wah, kalau ini benar adanya, maka istilah yang patut disematkan tidak lagi “Boa Edan, Wa?” melainkan edan beneran.

Nah, politik korbankan anak buah ini secara umum tidak banyak disadari di kalangan para fasilitator Eks. PNPM lainnya yang selama ini dengan mudah diorganisasi dengan tujuan seolah-olah memperjuangkan nasib mereka. Sentimen dan gerakan antipati terhadap Kemendesa tetap digalakan dengan menyebar opini bahwa Kemendesa ingin menghabisi pendamping desa “berpengalaman” (tanda kutip sengaja penulis gunakan) dengan cara menolak mengikuti seleksi rekrutmen terbuka dan menuntut agar mereka lolos otomatis. Padahal, logika yang mereka gunakan sangat mudah untuk dipatahkan, yaitu cukup dengan merujuk pada UU Desa yang memang tidak lagi menjadi payung hukum bagi keberadaan fasilitator Eks. PNPM Perdesaan.

Ingin ditegaskan di sini bahwa opini yang menuduh Kemendesa ingin menghabisi pendamping desa “berpengalaman” sebagaimana diteriakan elit Eks. PNPM Perdesaan sama saja seperti pepatah yang mengatakan, “Lempar Batu Sembunyi Tangan”. Dikatakan demikian, karena sesungguhnya segelintir elit Eks. PNPM lah yang tengah menghabisi kalangan mereka sendiri dengan mengintimidasi mereka yang hendak mengikuti seleksi rekrutmen pendamping desa. Belum lagi bila dibenturkan pada kenyataan bahwa tanpa Kemendesa pun, program PNPM memang sudah habis kontrak.

Melek Politik

Salah satu dosa warisan Orde Baru adalah pemberlakuan kebijakan floating mass (masa mengambang) yang dimulai sejak September 1971 dengan melarang aktivitas (partai) politik di tingkat desa, kecuali Golkar dan ABRI, membuat pertumbuhan demokrasi di tingkat desa mati suri. Kebijakan ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi (kemelekan) politik rakyat di tingkat akar rumput.

Sejatinya era reformasi memampukan publik untuk kembali menghidupkan semangat berpolitik yang sehat sebagai ikhtiar dalam rangka penguatan peran politik warga negara yang selama Orde Baru dikebiri. Namun, sejarah membuktikan momentum keterbukaan dan kebebasan politik dibajak oleh segelintir elit yang masih menguasai dan menentukan tegak tidaknya pilar-pilar demokrasi. Hal ini yang kemudian membuat proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi kerap terhambat. Bahkan, bagi sebagian kalangan menilai bahwa era reformasi lebih tepat disebut sebagai era democrazy, kegilaan yang didemonstrasikan di depan publik tanpa ada rasa (malu, simpati, empati dll).

Secara sarkastis Yasraf Amir Piliang (2003) mengistilahkan fenomena democrazy tersebut dengan transpolitik untuk menjabarkan sebuah kondisi politik yang sudah terkontaminasi oleh berbagai entitas lainnya yang bukan merupakan jagat, alam, prinsip, atau dunia politik. Pemandangan ini kemudian mengguratkan garis lintas politik yang berbaur dengan entitas di luar dirinya yang pada perkembangan selanjutnya melahirkan jaringan yang saling berkelindan. Positif tidaknya jaringan tersebut sangat bergantung pada motif di balik entitas-entitas yang berinteraksi dan berhubungan di dalamnya.

Nah, di sinilah pentingnya rakyat Indonesia memiliki tingkat literasi politik yang tinggi. Menjadi tidak heran jika seorang penyair Jerman, Bertolt Brecht, pernah berkata, “Buta yang terburuk adalah BUTA POLITIK. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, dll semua tergantung pada KEPUTUSAN POLITIK”.

Terakhir, penulis sekadar mengajak kepada siapapun untuk secara cermat menilai bahwa gerakan para elit Eks. PNPM yang selalu meminta Kemendesa untuk tidak mempolitisasi program Pendamping Desa itu sebagai muslihat dalam rangka mempertahankan statusnya sebagai pendamping desa dengan tetap mempertahankan embel Eks. PNPM. Kalau tidak percaya, coba aja tanya langsung kepada yang bersangkutan.***