Pada dasarnya Batam memiliki potensi bisnis yang sangat baik dalam merumuskan model Kawasan Ekonomi Khusus. Baik secara lokasi, sumber daya alam, maupun secara demografi. Dari segi sumber daya manusia, Batam termasuk salah satu daerah yang berpotensi memanen faktor demografi yang berlimpah. Dan faktor demografi ini sangat penting dan mendasar dalam mendorong perkembangan bisnis Batam, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja. Dari total penduduk kepulauan Riau sekitar 1.817.604 jiwa, sebanyak 60% di antaranya bermukim di Batam[3]. Keberadaan tenaga kerja yang berlimpah ini adalah kebutuhan utama bagi perusahaan sebagai faktor utama dalam produksi.
Di tingkat Asia Tenggara, hanya beberapa negara yang memiliki potensi ini, selain Indonesia seperti Batam, juga Thailand dan Vietnam sebagai ladang tenaga kerja yang berlimpah.
Berdasarkan komposisi angkatan kerja, diketahui jumlah tenaga kerja di Batam didominasi pada umur produktif yakni antara umur 20-39 tahun. Dari total kerja tersebut 35% bekerja di sektor industri. Kuantitas angkatan kerja ini tergolong didukung dengan kualitas yang memadai. Secara kualitas indeks pembangunan manusia kota Batam juga meningkat setiap tahunnya. Angka IPM kota Batam pada tahun 2014 telah mencapai 79,13 meningkat dibanding pencapaian pada tahun 2013 sebesar 78,65. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan dengan rata-rata pertumbuhan IPM mencapai  0,6% per tahun.
Selain SDM, sumber daya alam Batam juga sangat menunjang. Contohnya saja keberadaaan  laut yang berlimpah. Tidak hanya menunjang industri perkapalan, maupun industri tambang di dasar laut. Perairan laut di Batam juga bisa berfungsi strategis sebagai  sarana transportasi yang menghubungkan antarpulau, bahkan antarnegara. Dengan fasilitas modal transportasi yang menunjang, hal ini bisa mempercepat arus lalu lintas bisnis antarpulau maupun negara.
Tax Heaven dan Kepercayaan pada Hukum Pasar
Dalam menjawab persoalan-persoalan Batam kaitannya dengan lambannya pertumbuhan bisnis yang ada dan belum maksimalnya penggunadayaan terhadap potensi Batam. Penulis mengajukan suatu argumentasi konseptual terhadap model Kawasan Ekonomi Khusus yang digagas pemerintah, dengan menekankan tawaran pada penerapan kebijakan tax heaven yang berbasis pada kepercayaan hukum pasar (laissez faire).
Laisse faire istilah yang berarti pasar bebas, merujuk pada ide dasar Adam Smith (TheWealth ofNation,1776). Ide ini percaya pada kekuatan pasar sebagai stabilitator dalam mendorong perkembangan perekonomian global. Negara dengan berbagai perangkatnya diposisikan sebagai security pasar yang tidak seharusnya mengambil porsi terlalu dalam untuk mengintervensi alur pasar yang berjalan. Intervensi negara justru bisa berarti menghambat perkembangan pasar itu sendiri.
Dalam konteks bagaimana suatu wilayah bisnis mencapai efisiensi, maka arus perdagangan yang bebas menjadi niscaya. Masing-masing wilayah bisnis akan membentuk jejaring bisnis yang saling menopang untuk mencapai efisiensi. Dengan fokus pada keunggulan wilayah masing-masing. Begitupun dalam konteks pembangunan wilayah, dipahami akan terjadi secara natural mengikuti ritme dan perkembangan kepentingan bisnis yang ada, tanpa harus meletakkan kewajiban pembangunan itu pada negara sebagai satu-satunya subjek pembangun. Baik dalam ranah sektor moneter, maupun sektor rill seperti infrastruktur.
Menempatkan pasar sebagai subjek pembangunan, adalah bentuk antitesa dari konsep yang selama ini menempatkan pemerintah atau badan-badan yang mewakili pemerintah sebagai subjek utama pembangunan. Pemerintah atau badan yang mewakili tugas pemerintah, selama ini selalu berorientasi memperbesar pajak atau pungutan-pungutan lainnya, yang nantinya digunakan sebagai cost pembangunan. Pola-pola ini pada kenyataannya justru terlihat semakin tidak efisien, ia terkendala dalam banyak hal, baik birokrasi, anomali, hingga efisiensi pengelolaan. Hal itu dilihat dari lambannya perkembangan pembangunan infrastruktur di Batam sendiri.
Ini berbeda, ketika konsep pembangunan wilayah seperti Batam didesain dengan pendekatan laisse faire. Dimana kekuatan pasar dipercayai sebagai agen utama dalam pembangunan, tak terkecuali terhadap infrastruktur itu sendiri. pembangunan infrastruktur publik adalah efek yang sejalan dari kepentingan alamiah bisnis itu sendiri dalam pembangunan. Konsep ini hanya bisa terjadi kalau kebebasan investasi dalam ranah perdagangan bebas global diterapkan. Dengan cara menghilangkan batas-batas wilayah bisnis, menghilangkan atau meminimalisir peran pemerintah dalam mengintervensi pasar.
Lambannya perkembangan Batam hingga saat ini, terjadi karena sistem yang ada ditingkat regulasi masih selalu menempatkan pemerintah ataupun badan pengusaha sebagai subjek yang terlalu dalam mengintervensi pasar, bahkan sebagai satu-satunya subjek pembangunan. Akibatnya atas nama memperbesar dana pembangunan, regulasi-regulasi yang ada justru lebih banyak memberatkan perusahaan, ketimbang meringankan pasar untuk bekerja dengan sifat-sifat alamiahnya.
