Kenaikan UMP 6,5% dan PPN 12%: Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Serang, Banten
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada tahun 2024. Hal ini diikuti dengan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik menjadi 12%. Kedua kebijakan ini tentu membawa dampak yang berbeda bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.
Kenaikan UMP 6,5%: Langkah untuk Mengimbangi Inflasi
Kenaikan UMP Banten dari Rp2.661.280 menjadi sekitar Rp2.835.000 bertujuan untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi. Kebijakan ini memberikan sedikit kelonggaran bagi pekerja, terutama buruh sektor formal, agar memiliki daya beli yang lebih baik.
Di Kota Serang, sektor industri dan perdagangan menjadi penyokong ekonomi utama. Dengan kenaikan UMP, pekerja di sektor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Namun, tantangannya adalah apakah kenaikan 6,5% cukup signifikan untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup yang seringkali lebih tinggi dari angka resmi inflasi.
PPN 12%: Beban Baru bagi Konsumen
Sementara kenaikan UMP memberikan harapan, penerapan tarif PPN 12% dapat menjadi tantangan bagi masyarakat Kota Serang. Dengan meningkatnya PPN, harga barang kebutuhan pokok dan jasa diperkirakan akan mengalami kenaikan. Dampak ini akan lebih terasa pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang sebagian besar pendapatannya habis untuk konsumsi harian.
Misalnya, di pasar-pasar tradisional Kota Serang, harga bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng berpotensi naik akibat kenaikan biaya distribusi dan produksi. Selain itu, tarif PPN 12% juga memengaruhi layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang sebelumnya sudah menjadi beban signifikan bagi masyarakat.
Dampak terhadap Kesejahteraan
1. Daya Beli Pekerja
Kenaikan UMP memberikan tambahan pendapatan, tetapi kenaikan PPN dan inflasi dapat menggerus manfaat tersebut. Bagi pekerja yang bergantung pada upah minimum, tambahan 6,5% mungkin hanya cukup untuk menutupi kenaikan harga barang, sehingga kesejahteraan secara keseluruhan belum tentu meningkat.
