PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA 2045
Oleh Sultan Tuzagugu
Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya di ASIA sedang mengalami Bonus Demografi. Seperti kita ketahui keadaan dimana terjadi peningkatan kepadatan penduduk pada suatu negara, yang mana usia produktif berkisar antara 16 tahun hingga 65 tahun. Hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan ekonomi akibat perubahan struktur umur penduduk. Pasalnya, proporsi usia kerja lebih besar dari pada proporsi bukan usia kerja.
Persaingan tenaga kerja terampil antar negara akan terjadi dan tentunya akan membutuhkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. Kualitas tenaga kerja tersebut harus didukung dengan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang siap dalam dunia kerja.
Tahun 2015 lalu, data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) memproyeksikan penduduk Indonesia pada 2045 yang akan mengalami periode Bonus Demografi berlangsung sejak 2012 hingga 2036. Bonus Demografi menjadi sangat penting karena memiliki penduduk usia produktif berlimpah, ditandai oleh rasio ketergantungan dibawah 50, dan memiliki kesempatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga Bonus Demografi menjadi modal penting bagi Indonesia.
Melihat situasi diatas, pendidikan nasional Indonesia khususnya pada perguruan tinggi memiliki peranan yang penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Karena pada prinsipnya, perguruan tinggi harus menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar. Selain itu, perguruan tinggi yang berkualitas juga akan dapat melahirkan pemimpin dan pemikir suatu bangsa yang menentukan pembangunan negaranya di masa depan.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pada perguruan tinggi untuk menghadapi Indonesia 2045 antara lain; Visi misi, aturan, pedoman tata kelola, student body, sumber daya manusia, infrastruktur, tri dharma perguruan tinggi, kerjasama internasional, visiting lecture dan isu Asean. Seluruh faktor tersebut merupakan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.
Sehingga tata kelola perguruan tinggi dilihat dari faktor-faktor tersebut yang terintegrasi satu sama lain. Artinya, jika salah satu faktor kurang baik maka akan memiliki dampak yang kurang baik terhadap faktor lainnya dan tentunya menyebabkan tata kelola sebuah perguruan tinggi menjadi kurang baik. Oleh karena itu, tata kelola menjadi titik sentral, sebab hal ini menjadi tumpuan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan di sebuah perguruan tinggi.
Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional dan RPJP Daerah guna untuk menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Adapun Isu yang disoroti dalam RPJN ini meliputi; transisi demografi, transformasi struktural ekonomi dan perubahan lanskap pasar kerja, transformasi digital dalam pendidikan, pembiayaan dan tata kelola pendidikan.
Tidak sedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang menimbulkan masalah pengangguran, baik secara terbuka maupun secara terselubung pengangguran terselubung adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal atau diabawah 35 jam per minggu, sehigga menimbulkan masalah dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Prof. J. Tinbergen agar suatu perekonomian dapat mecapai pembangunan yang kontinyu, maka perekonomian tersebut, memiliki yang berupa adanya kepastian, serta stabilitas pada umumnya, dan khususnya yang meliputi soal-soal ekonomi.
Karena itu keberhasilan dalam menyelesaikan tantangan yang besar saat ini banyak dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan sampai seberapa jauh adanya kepastian hukum masyarakat dalam melakukan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek.
Salah satu kendala menuju Indonesia 2045 adalah ketidakmerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Hal ini pun menjadi fokus pembangunan jangka panjang. Ketidakmerataan itu mulai dari infrasturktur hingga sumber daya tenaga pendidik yang tersebar di wilayah tiga 3 T, hal ini perlu dioptimalkan oleh pemerintah untuk kepentingan menuju Indonesia Emas.
Optimalisasi Pendidikan Indonesia yang masih belum merata terutama di wilayah tertinggal. Misalnya, dibeberapa daerah masih belum memiliki gedung, akses internet yang tidak memadai dan sulit didapat. Data Kemendikbud menunjukkan ruang kelas rusak bertambah hingga 26% dalam satu tahun terakhir atau sekitar 250 ribu unit dari 2019 ke 2020. Pada tahun ajaran 2018/2019 terdapat total ruang kelas dari sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, SMA dan SMK) yang rusak di seluruh Indonesia mencapai 969.817 ruang kelas.
Jumlahnya bertambah menjadi 1.222.064 ruang kelas yang rusak pada tahun ajaran 2019/2020. Dengan demikian, setidaknya terjadi peningkatan ruang kelas yang rusak sebesar 26% selama masa pandemi setahun terakhir. Ruang kelas yang rusak ini mulai kategori ringan, sedang, berat hingga rusak total. Data Kemendikbud juga menyebutkan hanya sekitar 14% ruang sekolah yang ada di Indonesia dalam kondisi baik dari total 1.413.523 ruang kelas. Tahun 2021, pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan sebesar Rp17,7 triliun. Anggaran tersebut masing-masing diberikan kepada PAUD Rp398,3 miliar, SD Rp7 triliun, SMP Rp657,8 miliar, SKB Rp110,1 miliar, SMA Rp2,43 triliun, SLB Rp125,3 miliar dan SMK Rp3 triliun.
Minimnya tenaga pendidik dan kurang professional. Lebih parah lagi, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih tinggi, yang kaya mengakses pendidikan negeri dan yang si miskin memilih untuk pendidikan swata.
Situasi pendidikan nasional hari ini, tentu akan berdampak besar bagi masa depan Indonesia yang harapanya Bonus Demografi akan membawa kemajuan dalam perekenomian, jika pemerintah Indonesia belum mampu mengambil langkah untuk membereskan masalah di dunia pendidikan.
perguruan tinggi menyiapkan SDM bermutu
Suatu perguruan tinggi harus merumuskan standar tenaga kependidikan atau standar sumber daya manusia (SDM), di mana standar tersebut berkembang secara berkelanjutan (continuous improvement), semakin tinggi standar SDM yang di tetapkan semakin tinggi bermutu dosen dan tenaga penunjangnya. Standar ini merupakan acuan standar keunggulan mutu sumber daya manusia.
Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Dengan demikian akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Dalam mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat pemerintah maupun pihak swasta telah membangun banyak institusi perguruan tinggi.
Hari ini Indonesia memiliki kesenjangan serta kondisi, menurut hasil penelitian McKinsey tahun 2008 menemukan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan Indonesia dengan dunia kerja di Indonesia yaitu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna kerja. Sebagai mana telah dikemukakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di era global adalah pasokan dan permintaan tenaga kerja disuatu daerah atau negara yang dipengaruhi oleh situasi global karena dunia telah terkoneksi, disetai dengan peningkatan permintaan tenaga kerja terampil dan transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan.
Kemendikbudristek menyebutkan kurang lebih sebanyak 1,85 juta mahasiswa lulus kuliah pertahun, ternyata total lowongan kerja yang tercatat di kementrian ketenagakerjaan (kemenaker) hanya 10 % dari jumlah lulusan.
Program Praktisi Mengajar yang diselenggarakan oleh kemendikbudristek angkatan II tahun ajaran genap 2022/2023 sebanyak 10.577 praktisi menjadi pengajar di 245 perguruan tinggi yang bermitra dengan kemendikbudristek. Harapan dari program praktisi mengajar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dengan ketersediaan lulusan perguruan tinggi.
Upaya ini tentu adalah salah satu langkah dalam melihat situasi dan kondisi lulusan sarjana yang tidak relevenasi dengan dunia pekerjaan. Direktur Sumber Daya Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, M Sofwan Effendi berharap, program praktisi mengajar yang merupakan kolaborasi antara praktisi dan perguruan tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun kolaborasi ini akan melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.
Upaya pemerintah melalui kemendikbud harapnya mampu memberikan dampak pada peningkatan daya produktifitas dengan membangun keterampilan dan pengetahuan berorientasi industri dalam situasi Bonus Demografi saat ini.
Sebagai pembanding dalam pengupayaan bonus demografi, kita bisa melihat dari korea selatan dan cina. Korsel dalam kurun waktu Sembilan tahun, pada tahun 1996 korsel naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita 13.000 dollar AS. Cina memasuki bonus demografi tahun 1997 dengan pendapatan perkapita 750 dollar AS dibawah pendapatan perkapita Indonesia saat itu (1.000 dollar AS). Perlahan namun pasti, Cina mampu memanfaatkan periode bonus demografi dengan sangat baik sejak 1998 memiliki pendapatan perkapita diatas Indonesia.
Keberhasilan Cina bisa dilihat dari penciptaan industri rumah tangga yang memproduksi kompenen-kompenen peralatan elektronik sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas di negeri tirai bamboo. Sedangkan Korea Selatan berhasil mengarahkan industry-industri rumah tangganya untuk membuat kompenen-kompenen telepon genggam.
Jadi pemerintah Indonesia seharusnya bisa menerapkan pola yang sama seperti Cina dan Korsel dalam memanfaatkan Bonus Demografi sesuai dengan situasi keadaan masyarakat agar tidak menjadi bencana bagi Indonesia kedepan.
Hingga akhirnya relevansi lulusan sarjana dengan dunia pekerjaan adanya Link and Match Kesimpulanya adalah pengoptimalisasi dunia pendidikan Indonesia adalah kunci dalam mempersiapkan SDM yang berdaya saing sehingga relevansi  dengan lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu kualitas SDM yang baik mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.
Christo Maria Sultan Tuzagugu
Hubungan Perguruan Tinggi PP PMKRI 2022-2024
