Konflik Pulau Rempang: Perspektif Hukum Internasional dan Solusi Potensial

Perspektif Hukum Internasional dalam Penyelesaian Konflik

Konflik pulau rempang yang timbul antara bentrokan masyarakat setempat, aparat dan pemerintah dalam konteks nasional merupakan masalah yang menguji kebijakan kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan demokrasi. dalam hal ini, kita harus memahami bahwa bagaimana hukum internasional memandang dan mengatasi dinamika konflik semaam ini, yang menjadi pertanyaan penting dalam mencapai solusi yang adil.

Dalam perspektif hukum internasional ada beberapa prinsip-prinsip hukum internasional (non-interfence) yang sangat relevan dan dapat membantu kita dalam menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang adil, serta menghormati hak-hak individu dan masyarakat, salah satunya adalah :

• Prinsip kedaulatan negara : prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara asing. Dalam konteks konflik pulau rempang ini, prinsip ini bisa menekankan pentingnya menghormati integritas wilayah negara dan memperhatikan hak asasi manusia.
• Prinsip demokrasi : dalam hal ini, demokrasi menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat pulau rempang dalam mengambil keputusan politik yang diberikan pemerintah pusat. Upaya untuk menjalankan proses demokrasi dan mengakomodasi pendapat masyarakat lokal agar bisa membantu mencapai solusi yang lebih inklusif dan adil.
• Prinsip hak asasi manusia : dalam hal ini menegaskan bahwa pentingnya hak-hak dasar setiap individu atau masyarakat seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, dan hak keadilan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia menjadi pedoman dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu dan masyarakat loka setempat.

Sehingga dengan prinsip-prinsip tersebut sekiranya, dapat membantu memahami dan mengevaluasikan bagaimana konflik pulau rempang ini dapat diatasi dengan memperhatikan kebijakan kedaulatan negara, demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga bisa berupaya dalam berkontribusi mencari solusi yang adil dan seimbang.

Solusi Potensial

Dalam mencari solusi potensial penting untuk kita melihat kembalik jenis konflik ini terlebih dahulu, jenis konflik ini termasuk dalam jenis konflik seperti apa?! Dengan begitu, kita bisa mengetahui dan mencari solusi yang baik dalam penelesaian konflik ini. Dalam konteks konflik pulau rempang ini termasuk dalam jenis konflik agraria. Dalam jurnal stpn(sekolah tinggi pertanahan) menjelaskan bahwa Jenis konflik agraria merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan wilayah antara suatu kelompok masyarakat lokal pulau rempang dengan BP Batam (badan pengusahaan kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas).

Dalam konteks konflik pulau rempang ini, pentingnya pemerintah dalam mencari solusi potensial yang adil dan seimbang. Salah satu solusi potensial yang dapat dilakukan dam jenis konflik agraria adalah reformasi agraria. Reformasi agraria merupakan tindakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengubah reorganisasi kepemilikan, pengendalian dan penggunan sumber daya alam yang terkait tanah tersebut. Tujuan dilakukannya reformasi agraria supaya bisa mencapai berbagai hal positif yang baik termasuk :

• Pengentasan kemiskinan
• Menciptakan lapangan pekerjaan
• Meingkatkan akes masyarakat lokal setempat
• Mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan tanah
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
• Meningkatkan ketahanan pangan dan energi
• Mengtasi ketidaksetaraan berpendapat antara masyarakat lokal dan pemerintah.

Dengan demikian, hal -- hal ini dapat diperhatikan pemerintah dalam memberikan salah satu solusi yang baik dan positif agar tidak terciptanya perpecahan antara masyarakat dan pemerintah RI. Konflik pulau rempang yang terjadi mencerminkan kompleksitas sangketa wilayah antara masyarakat setempat dan pemerintah pusat RI. Dalam hal ini perlu di ingatkan bahwa penyelesaian konflik ini memerlukan perhatian yang serius terhadap kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat serta hak -- hak masyarakat pulau rempang dengan pemahaman tentang pentingnya reformasi agraria dalam mengatasi konflik semacam ini.