Mari Kita Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dengan Cara Mengenalinya

Penangan masalah krisis ekonomi tidak hanya bisa bertumpu dalam satu lembaga saja, karena lembaga itu pastilah memiliki hubungan kerjasama yang saling berkaitan dengan lembaga keuangan lainnya. Maka dari di sinilah kelebihan dari kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. 

Kebijakan moneter memiliki risiko ketidakmampuan menangkap sinyal pemupukan risiko yang bersumber dari perilaku ambil risiko elemen sistem keuangan. Pada tahun 2008 inilah penerapan kebijakan makroprudensial betul-betul dipikirkan untuk dapat melengkapi kebijakan moneter, mikroprudensial dan fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka dibentuklah Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) di Bank Indonesia. Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam UndangUndang (UU) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam perjalanannya, kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan telah diakui secara internasional. merupakan bentuk apresiasi atas kemampuan Bank Indonesia dalam mengarahkan industri perbankan Indonesia untuk menerapkan aturan berstandar internasional, serta kemampuan merespons gejolak perekonomian global pada saat krisis hingga mampu menghindari terjadinya risiko sistemik.

Maka dari itu Bank Indonesia terus menganalisis kebijakan ini dengan membuat kajian stabilitas keuangan agar masalah krisis ekonomi yang pernah melanda indonesia dapat diminimalisir proses dan pengaruhnya, ditambah lagi dengan adanya ketidakpastian ekonomi global. 

Sudah saatnya ekonomi Indonesia berbasis SDM serta SDA asli Indonesia diberi peluang lebih untuk membangun fondasi perekonomian Indonesia berbasis usaha mikro yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan serta dapat lebih memberdayakan tenaga kerja negara ini agar tingkat pengangguran semakin berkurang. 

Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, para ekonom Indonesia sudah seharusnya mengambil hikmah dari krisis 1998 dan 2008 agar jika krisis-krisis yang sama terulang di tahun-tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat serta antisipasi yang matang untuk menghadapinya.