Para Musuh Pancasila dan Terowongan Silaturahmi

Sumber akun @na_dirs

Hasil screenshot prribadi

Hasil screenshot pribadi

Hasil screenshot pribadi

Hasil screenshot pribadi

Hasil screenshot pribadi

Di negeri berflower, mendirikan rumah ibadah agama X harus memperoleh izin dari pemeluk agama Z yang sebagian umatnya adalah para PENDENGKI.

 Inilah awkward policy yang menjadi pangkal petaka dari segala masalah sengketa rumah ibadah di negeri +62.

Pemerintah pusat tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah daerah. Harus ada solusi di level policy. 

 Awkward policy tersebut HARUS diganti dengan kebijakan baru yang tegas eksplisit menghilangkan unsur akomodasi opini berbias dari para pendengki. Demi memberikan rujukan kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak tegas pada para perusak takdir keberagaman. Merekalah para musuh Pancasila yang dimaksud oleh Ketua BPIP. 

 Kalau tidak ada perubahan kebijakan, jangan salahkan interpretasi beragam dari pemerintah daerah. Karena kebijakan yang sekarang jelas-jelas mengakomodir keinginan para pendengki, para perusak keberagaman, para musuh Pancasila. 

 Ini memang tidak mudah. Belum ada satu pun Presiden negara berflower yang cukup bernyali mengubah kebijakan sumber petaka yang satu ini. 

 Namun, sepertinya masalah ini tidak bisa dihindari lagi di masa administrasi Presiden Joko Widodo. Saya membaca dan merasakan energi kemarahan kelompok minoritas plus kelompok mayoritas pendukung Pak Jokowi terkait kasus-kasus sengketa rumah ibadah yang makin marak. Mereka disatukan oleh ideologi yang sama: pluralisme. Dan jumlah mereka jauh lebih besar daripada jumlah para pendengki.   

 Masalah ini makin diperumit oleh tangan-tangan para elite-oligarki di belakang para mafia yang bisnis kotornya terganggu oleh berbagai kebijakan bersih-bersih ala Jokowi. Dengan licik, mereka menggunakan masalah ini sebagai celah untuk memanfaatkan para pendengki menciptakan instabilitas dalam negeri. Dugaan saya, aksi-aksi para pendengki rumah ibadah yang makin marak belakangan ini tidak lepas dari permainan elite-mafia jahat.   

 Semantik ala ketua BPIP itu hanya bisa dipahami oleh kelompok open-minded berliterasi tinggi. Sementara literasi rakyat negara berflower ada di ranking nyaris terbawah. Hasilnya ya begitu itu, heboh. Walau sungguh aneh tapi nyata, mereka yang heboh sekarang itu, malah diam seribu bahasa sewaktu Rocky Gerung secara eksplisit gak pake semantik nyampah  "Kitab suci itu fiksi".

 Tugasmu memang sungguh berat Pak Jokowi. Tapi kita sedang menunggu janji "pemerintahan tanpa beban" itu diwujudkan secara eksplisit. Masalah intoleransi tak bisa diatasi dengan pembangunan terowongan silaturahmi. Masalah sengketa rumah ibadah tak cukup hanya dengan menyentil para kepala daerah dan Kapolri.  

 Jangan lupa Pak, jumlah KAMI ini jauh lebih banyak dari jumlah para pendengki. Tolong jangan diabaikan suara kegalauan kami.