[Ngopi, 'Ngobrol Pilkada'] Ini 3 Hal Penting Terkait Peran Pers dan Sukses Pilkada

Kedai Naton Tutuyan-Boltim, Rabu, 29 Juni 2020~ 

Memenuhi undangan KPU Bolaang Mongondow Timur, saya dan Kornas Komite Pemilih Indonesia (TePI), Bung Jeirry Sumampouw  menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam dialog dengan kawan-kawan komunitas pers dalam acara Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dipandu Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman Iroth.

Karena audiensnya adalah komunitas pers, maka saya menyampaikan beberapa hal terkait peran pers dalam Pilkada dan bagaimana kolaborasi penyelenggara Pilkada dan pers. Ada 3 poin penting terkait peran vital pers dan hubungan pers dengan KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu.

1. Pers sebagai agen vital sosialisasi Pilkada dan peningkatan partisipasi Pemilih 

Salah satu indikator keberhasilan Pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih. Meskipun partisipasi pemilih tidak hanya diharapkan pada tahapan pemungutan suara, namun partisipasi pemilih dalam menggunkana hak pilih sering digunakan sebagai parameter kuantitatif sukses pilkada. Partisipasi adalah nafas demokrasi.

Partisipasi pemilih yang tinggi ditentukan oleh 2 faktor yaitu: akurasi data pemilih dan intensitas, kualitas serta jangkauan program sosialisasi. Pers memainkan peran penting untuk optimalisasi 2 faktor tersebut.

Penyelenggara pemilu membutuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akurasi data pemilih. Penyampaian pesan-pesan terkait kegiatan pemutahiran data pemilih membutuhhan peran pers. Mengingat keterbatasan KPU Kabupaten/Kota menjangkau seluruh pemilih, sementara pers punya ruang yang luas yang didukung dengan instrumen teknologi informasi digital.  

Masyarakat pemilih membutuhkan informasi terkait syarat didaftar sebagai pemilih, bagaimana peran aktif masyarakat melakukan proses cek-ricek pengumuman DPS dan menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun oleh PPS dan ditetapkan KPU Kabupaten.  

Demikian halnya dengan penyampaian pesan terkait penggunaan hak pilih di TPS. Apalagi teknis kegiatan di TPS nanti harus beradaptasi dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dapat dipastikan pers sangat dibutuhkan di tahapan ini.

2. Pers sebagai pengawal Pilkada berintegritas 

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers sangat diharapkan peran kritisnya. Tentu saja dengan memerhatikan kaidah-kaidah jurnalistik misalnya konfirmasi, uji data dan verifikasi. 

Isu-isu Pilkada yang menjadi pergumulan bersama dalam mewujudkan Pilkada bermartabat seperti politik uang, hoax dan ujaran kebencian dalam kampanye, politisasi SARA, politisasi birokrasi, dan isu-isu lainnya, sangat membutuhkan kerja-kerja pers yang kritis.

Penyelenggara Pemilu dan pers dapat bekerjasama menyampaikan pendidikan politik yang bermartabat kepada setiap elemen masyarakat.

Menjawab pertanyaan seorang peserta diskusi terkait Daftar Pemilih dalam Model A-KWK yang jumlahnya melonjak dibanding DPT Pemilu 2019, selain menjelaskan faktor-faktor kewajaran sehingga Daftar Pemilih yang merupakan hasil kolaborasi/sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, saya juga meminta pers bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu mengawal proses pemutahiran data pemilih untuk mencegah politisasi data pemilih berwujud penggelembungan data pemilih. Isu dan kecurigaan publik harus diverifikasi dalam data proses dan hasil pemutahiran data pemilih.

3. Mengawinkan kebebasan pers dan etika transparansi informasi penyelenggara 

Kebebasan pers menuntut transparansi informasi dari penyelenggara Pemilu. Namun demikian, pers juga harus memahami, sebagaimana kerja-kerja jurnalisme yang bebas, tetap diikat oleh batasan-batasan kode etik, demikian halnya dengan kerja-kerja transparansi Pemilu dibatasi dengan kaidah kode etik penyelenggara Pemilu dalam penyampaian informasi publik. 

Batasan-batasan etika penyampaian informasi publik tersebut misalnya, larangan menyampaikan informasi yang dikecualikan. Larangan menyampaikan informasi yang belum final atau belum diputuskan resmi sekalipun data-data telah ada. 

Misalnya informasi mengenai hasil perolehan suara. Sebelum hasil pleno terbuka ditetapkan maka belum ada informasi resmi tentang hasil Pilkada yang dapat disampaikan oleh pihak KPU. Pihak penyelenggara juga wajib menyampaikan informasi yang tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu dan tidak bisa mengomentari hal-hal yang menjadi kewenangan institusi lainnya.

Setiap jajaran KPU harusnya menjelaskan hal ini kepada teman-teman pers, agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman, mis-informasi dan mis-komunikasi....  

Mengingat peran vital pers, maka jajaran KPU seyogyanya memfasilitasi kerja-kerja pers, misalnya dengan menyiapkan fasilitas media center Pilkada dan memrogramkan penyampaian pesan Pilkada melalui konferensi pers atau siaran pers rutin.

***

Tiga hal di atas merupakan intisari penyampaian saya kepada kawan-kawan pers dalam acara "ngopi" atau ngobrol Pilkada Kedai Naton Tutuyan-Boltim, Rabu, 29 Juni 2020, yang diadaptasi menjadi bahasa tulisan yang relatif lebih sistematis dan informatif dibanding pemaparan lisan yang terbatas waktu itu.

Selamat berperan nyata dalam sukses Pilkada yang bermartabat untuk kawan-kawan jurnalis. Salam sehat, salam demokrasi, salam literasi.... Sukur moanto.

Meidy Y. Tinangon, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara