Oleh karena itu, langkah pertama dalam penataan adalah memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada di ketiga daerah tersebut dapat diselaraskan dengan Jakarta.
Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga atau forum koordinasi antardaerah yang efektif.
Lembaga semacam ini akan memungkinkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga stakeholder masyarakat, untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan wilayah.
Penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar kepentingan semua pihak dapat diakomodasi.
Harmonisasi kebijakan juga menjadi aspek penting dalam penataan pemerintah daerah.
Hal ini meliputi tidak hanya kebijakan terkait dengan infrastruktur dan pembangunan, tetapi juga kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Koordinasi yang baik antar-pemerintah daerah akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan satu sama lain, dan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai.
Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur bersama. Dalam aglomerasi ini, infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang erat antara pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, termasuk jaringan transportasi, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya.
Penataan pemerintah daerah yang efektif tidak hanya melibatkan koordinasi antardaerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan dari inisiatif-aglomerasi ini.
