Dilema Keselamatan Pasien, Kepanikan, dan Hoaks Covid-19

Terlepas hal ini, pada waktu bersamaan terjadi klaim pembiayaan Covid-19 sangat besar yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Seperti dilansir di beritasatu.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (5/7/2021) menyebutkan, total pengajuan klaim Covid-19 periode 28 Januari 2020 sampai 19 Juni 2021 sebanyak 1.044.855 kasus, dengan klaim biaya sebesar Rp 61,4 triliun. Dari angka tersebut, telah selesai diverifikasi 958.210 kasus dengan biaya Rp 58,6 triliun (95,46%).

Memang ada kesan semrawut dan kewalahan pemerintah menghadapi ledakan kasus covid-19 kini. Sebagian kalangan, bahkan menganggap ini sebagai kegagalan pemerintahan Joko Widodo mengendalikan pandemi. Tak terkecuali, pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali yang bakal diperpanjang waktunya, masih tidak terlepas dari kritik, bahkan meluas menjadi protes kalangan rakyat kecil.

Bagi akal waras, situasi pandemi sangat darurat ini menganggap kurang pas, terlebih untuk saling menyalahkan dan menyudutkan. Dengan keyakinan ilahiyah kuat, banyak juga yang memaknai lonjakan pandemi ini dengan tawakkal, selain berbagai ikhtiar yang sudah dilakukan.

Belum lagi, informasi hoaks dan yang masih diragukan kebenarannya, banyak berseliweran di tengah kegaduhan lonjakan kasus pandemi Covid-19 ini. Khalayak yang cepat percaya dan menelan mentah-mentah kabar hoaks ini pun dibuat menjadi tambah panik. Kepanikan yang juga diperparah dengan latah menyebarkan informasi yang masih harus dikonfirmasi kebenarannya tersebut.  

Semua kepanikan berlebihan, atau sebaliknya keras kepala menyepelekan, memang tak lepas dari latar belakang khalayak yang ada. Apalagi, bangs Indonesia memang punya populasi besar, dengan beragam sosiokultur dan keyakinan.

Yang pasti, masih ada harapan mengatasi pandemi yang semakin meresahkan kini. Vaksinasi Sinovac telah dijamin, dan pemerintah sudah mendatangkan tabung oksigen bantuan negara lain. Semua lintas sektor juga sudah digerakkan membantu vaksinasi, mulai TNI-Polri, BUMN, hingga organisasi kemasyarakatan.

Berbagai pengalaman gagap dan tidak sinkron pengendalian pandemi Covid-19 oleh pemerintah mestinya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Angka kasus yang dirilis sewaktu-waktu bisa lebih dikelola, karena yang lebih penting dikedepankan adalah aksi nyata penanganan kasusnya.

Tidak perlu lagi ada heboh kalau itu hanya soal data tracing kontak erat atau suspek. Tetapi, bagaimana hasil tracing ini sudah diberi asessmen jauh-jauh hari. Konsentrasi pengendalian penularan dan penyelamatan kepada yang sudah jelas terinfeksi dan terkonfirmasi positif, lebih darurat dan semestinya didahulukan. Daripada sibuk penyekatan wilayah atau jalan dan kerumunan, tetapi belum jelas status kesehatannya. (*)