# Tanggungan Jaminan Kesehatan
Derajat kesejahteraan masyarakat bisa diukur dari kualitas kesehatannya. Kesehatan yang semakin terjamin, menandakan adanya kualitas hidup masyarakat tersebut.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan, sejak diluncurkan 2014 lalu, program JKN-KIS sudah mencakup 223,9 juta warga atau lebih dari 82 persen penduduk Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit per 31 Desember 2019, BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran peserta sejumlah Rp 111,75 triliun.
Jumlah tersebut, juga diklaim lebih besar dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan pada 2019 yang harus dikeluarkan BPJS kesehatan, yakni senilai Rp108,46 triliun. Meski, beberapa tahun sebelumnya BPJS mengaku mengalami defisit karena pendapatan iuran jauh tidak sebanding beban pengeluaran pembiayaan kesehatan yang ditanggungnya.
Bagaimna dengan tahun 2020. BPJS Kesehatan menegaskan, aset netto per 31 Desember 2020 dana jaminan sosial kesehatan masih minus Rp 6,36 triliun. Padahal, arus kas uang yang masuk tercatat ada sekitar Rp 18,74 triliun. Kondisi defisit ini diantaranya dikarenakan masih ada klaim tanggungan yang harus dibayar sejumlah lebih dari RP 25 triliun.
Akan tetapi, dalam penghitungan BPJS Kesehatan, aset dan kondisi keuangan untuk jaminan kesehatanan JKN-KIS dapat dikatakan aman, apabila memiliki minimal kecukupan estimasi pembayaran klaim selama satu setengah bulan ke depan waktu berjalan. Aset untuk pembayaran klaim 1,5 bulan ke depan ini setara sekitar Rp 13,93 triliun.
Dari kondisi ini, bisa disimpulkan juga bahwa populasi besar Indonesia masih menyisakan beban penjaminan kualitas hidup kesehatannya. Apalagi, besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan disebut-sebut masih mendapatkan suntikan subsidi negara, terutama untuk golongan peserta mandiri Kelas II dan III.
# Kemandirian Berwirausaha Kurang
Indonesia boleh mempunyai jumlah penduduk sangat besar, dan menduduki 5 besar peringkat negara dengan populasi terbesar dunia. Akan tetapi, soal kemandirian dan potensi berwirausaha warganya, masih kurang dari 5 persen dari total penduduknya.
Tepatnya, tercatat masih sekitar 3,47 persen saja atau setara 8 juta lebih penduduk Indonesia yang berwirausaha. Angka ini bahkan tertinggal dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Seperti, Malaysia dan Thailand, tingkat kewirausahaanya sudah berada di sekitar 4,74 persen dan 4,26 persen. Sedangkan, Singapura menjadi yang tertinggi yakni sebesar 8,76 persen.
Meski begitu, Kementerian BUMN pernah merilis, ada potensi cukup besar dari sektor kewirausahaan ini. Ini ditunjukkan dengan tumbuhnya sejumlah startup atau wirausaha pemula di Indonesia. Hingga saat ini, ada setidaknya kepemilikan 2.219 startup di Tanah Air, yang menjadikan Indonesia masuk lima negara dengan statrup terbanyak.
Apakah kemunculan banyak wirausaha (startup) ini bisa menjadi kekuatan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian bangsa Indonesia ke depan? Tentu saja, iya!
Â
Digitalisasi dan dorongan sektor industri kreatif disebut-sebut bisa mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru ini. Tinggal masalahnya, sejauh mana bangsa Indonesia, khususnya generasi milenial, selalu mendapatkan ruang dan dukungan berbagai pihak untuk menekuni dan membesarkannya.
Bonus Demografi, Tantangan Lebih Berat
Tahun 2030 mendatang, diprediksi menjadi titik awal didapatkannya bonus demografi dari jumlah populasi Indonesia yang sangat besar ini. Asumsi bonus berarti sebuah keuntungan dari melimpahnya usia produktif yang dimiliki.
