SATU unggahan menarik di status whatsapp milik seseorang cukup menarik. Dalam status ini dituliskan, Bekerja dari Bali vs Stay at Home.
Status bernada satire ini menyusul perbincangan menarik di salah satu stasiun TV nasional, terkait rencana pemerintah membuat terobosan 'Bekerja dari Bali, Minggu (23/5/2021) malam.
Dalam siaran live dialog yang juga diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga S Uno ini, banyak dikaitkan dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk tetap melakukan penghematan dan refocusing APBN untuk penanganan dan pengendalian dampak pandemi akibat Covid-19.
Kebijakan lanjutan ini tetap diambil pemerintah, karena masih dibutuhkan anggaran besar untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Diantaranya, untuk vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi terdampak pandemi.
Menjadi menarik dan memunculkan perdebatan, manakala pilihan upaya ini menyasar klaster dan kawasan yang lebih mengandalkan sektor pariwisata. Dan, pilihannya jatuh di provinsi Bali yang nantinya bakal menjadi tempat kerja pemerintahan dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga.
Diantara tujuh kementerian/Lembaga ini di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Program work from Bali ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi untuk peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menjadi pertanyaan publik tentunya, mengapa harus dilakukan program Bekerja dari Bali (Work from Bali)? Kebijakan yang pastinya juga membutuhkan alokasi pembiayaan tersendiri yang tidak kecil bagi para ASN yang diusung untuk melakukan pekerjaan rutinnya ke sana.
Satu pertanyaan menggelitik pun muncul, apakah ini menjadi langkah pemerintah melakukan intervensi percepatan menggerakkan dan memulihkan kembali perekonomian di provinsi ini? Atau, memang pemerintah ingin melakukan balas budi, atas kontribusi Bali bagi pendapatan negara dari sektor pariwisata dan perekonomian penunjangnya?
Tak bisa dipungkiri memang, Bali menjadi salah satu penyumbang APBN terbesar dari sektor pendapatannya (pajak). Catatan dari pejabat DJPb Bali menyebutkan, akibat pandemi perekonomian Bali menurun drastis dalam setahun 2020 lalu, terkoreksi sejak triwulan I sebesar -1,44% (year on year) atau  -7,67% (q-to-q).
Sepinya kunjungan wisata di Bali menjadi faktor utama yang menyebabkan jatuhnya ekonomi ini. Karuan saja, disebutkan kunjungan wisman turun hingga 99,99% dari yang semula sebanyak 552.403 wisman (Desember 2019), menjadi 22 orang saja di bulan Agustus 2020. Karena tempat-tempat wisata sudah tidak ada pengunjungnya ini, otomatis seluruh kios di tempat wisata pun tutup. Miris juga memang!
Akan tetapi, bukan berarti pemerintah menutup mata atas kondisi sulit yang dialami di Bali ini. Bali sudah mendapatkan atensi khusus pemerintah. Setidaknya, Rp 8,32 triliun sudah digelontorkan selama 2020 lalu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk terdampak pandemi di Bali.
