Di Balik Reshuffle Terbatas Kabinet, Apa yang Dimau Jokowi?

Tantangan Indonesia Bersih, Damai, dan Bangkit
Jika reshuffle kabinet adalah pilihan bagi Jokowi, maka figur-figur terbaik lah yang dipilihnya untuk membantu mengatasi problematika dan tantangan Indonesia ke depan. Masih banyak masalah lain yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja, dan butuh pemikiran segar dan aksi nyata untuk mengatasinya.  

Apakah figur-figur menteri baru atau wakil menteri hasil reshuffle sudah pas? Bisa jadi, pilihan dan keputusan Jokowi adalah menempatkan figur kuat melebihi urusan pemerintahan. Bukan tidak mungkin juga, Jokowi dihadapkan pertimbangan pelik antara kepentingan politik kelompok versus respon situasi pandemik yang masih menghantui.  

Terpilihnya Tri Rismaharini (bekas Wali Kota Surabaya) sebagai Menteri Sosial bisa mencerminkan banyak hal. Jatah menteri yang beralih ke Risma, tidak berubah untuk kader PDIP. Meski jabatan ini diganti karena dugaan kasus korupsi senilai Rp 1,7 triliun, yang menyeret eks-mensos dari PDIP, Juliari P Batubara.

Perkara bantuan sosial (bansos) pengendalian dampak covid-19 memang rentan. KPK jauh-jauh hari juga sudah mewanti-wanti adanya potensi penyalahgunaan wewenang memanfaatkan bansos ini. Bukan tidak mungkin, kasus ini akan meluas merembet dan menyeret lebih banyak pelaku pelanggaran serupa hingga tingkat daerah.  

\Indikasi sejak awal keruwetan terkait bansos covid-19 ini sudah muncul. Mulai pendataan penerima banyak yang tidak tepat, dan selayaknya menerima. Kasus kemunculan nama-nama penerima satu keluarga, untuk jenis bantuan berbeda adalah contohnya. 

Apakah secara perorangan atau komunal tertentu, bansos ini berkaitan langsung dengan kepentingan politik pilkada misalnya? Wallahua'lam. Dan, pertanyaan ini juga tak ada salahnya ditelusur.  

Nah, kembali soal Mensos Risma, terlepas ia juga kader parpol, sosoknya dikenal tegas, lurus, dan tukang 'bersih-bersih' dan benah-benah. Risma juga tanpa kompromi, tak segan turun tangan sendiri, dan tanpa pakewuh jika ada yang kurang pas dalam pelayanan publik. Untuk Indonesia bersih, dari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dan korupsi ini lah, seorang Tri Rismaharini dibutuhkan membantu Jokowi.  

Situasi perpolitikan, juga keamanan dan ketertiban, di Tanah Air bukan berarti tanpa ancaman. Pemerintahan Jokowi tentunya menyadari hal ini. Euforia berlebihan dari kembalinya Habib Rizieq Sihab (RS) misalnya, bisa saja membuat sebagian elit penguasa meradang. 

Bagaimanapun, RS adalah simbol sebuah kekuatan dan idealisme kelompok agama tertentu, yang bisa jadi masih menyimpan harapan besar, bahkan ketidakpuasan, pada penguasa negeri ini.  

Dalam konteks ini, memasukkan nama Yaqut Kholil Qoumas, ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, ada pertimbangan khusus. GP Ansor selama ini paling getol dan terdepan mengklaim penjaga NKRI. NKRI yang diyakini tak hanya warisan tokoh bangsa, namun juga amanat ulama terdahulu yang harus dijaga dan dipertahankan. 

Dengan jutaan anggota Banser di bawahnya, Qoumas selama ini termasuk paling keras berseberangan dengan sepak terjang pergerakan ormas garis keras seperti FPI (Front Pembela Islam).