Kebanyakan para remaja dan mahasiswa generasi kiwari bisa jadi kurang mengenal nama apalagi kiprah Budiman Sudjatmiko pada pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. Padahal – terutama – sejak tahun 1996, tokoh muda yang satu ini – katakanlah – newsmaker dan acap nongol dan diberitakan berbagai media cetak maupun elektronik. Baru pada 2002 hingga 2004, pemuda berkaca mata dan kerap memakai baju dalaman menutupi lehernya itu nyaris sepi dari pemberitaan. Ia hilang. Kemana Budiman Sudjatmiko?
Tiga tahun setelah hasil raihan suara PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dipimpinnya (1996-2001) dalam Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 1999 jeblok sehingga hanya menempatkannya di papan bawah, rupanya mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM (Universitas Gadjah Mada) ini memutuskan meletakkan posisinya sebagai Ketua Umum PRD dan hengkang sejenak dari hiruk-pikuk politik praktis. Berbekal beasiswa Ford Fondation yang diperolehnya, ia memilih melanjutkan studi di luar negeri. Barangkali semacam mundur satu langkah, untuk maju beberapa langkah dalam kancah politik praktis di kemudian hari.
Akan tetapi langkahnya itu bukannya tanpa kritik. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dan pengarang novel Trilogi Pulau Buru bahkan figur idola Budiman sendiri, justru mengkritik keras bahkan menyayangkan. Bagi Pram – sapaan Pramoedya Ananta Toer –, mestinya ketimbang melanjutkan pendidikan formalnya, pemimpin politik semacam Budiman lebih baik menempa (mendidik) diri dalam pergerakan saja secara terus-menerus sekaligus memimpin parpol (partai politik). Dengan kata lain, menurut Pram, Budiman belajar otodidak saja dan fokus merealisasikan misi parpolnya di tanah air. Artinya pendidikan formal tidak lebih penting dari peran nyata di ranah politik. Namun, Budiman bersikukuh. Ia terbang ke dan belajar S2 Ilmu Politik, School of Oriental and African Studies di University of London dan S2 Hubungan Internasional di University of Cambridge, Inggris.
Beberapa tahun kemudian, Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil pun menggondol titel Master Ilmu Politik dari Universitas London, Inggris, dengan tesis mengenai politik Cina kontemporer dan Master Hubungan Internasional dari Universitas Cambridge, Inggris, dengan tesis tentang politik Klientelisme. Selanjutnya tokoh muda yang dicap pembangkang oleh Orde Baru ini kembali ke arena politik, melanjutkan kiprah politik praktisnya. Namun bukannya meneruskan mengembangkan PRD, ia malah hengkang. Ya, Budiman Sudjatmiko meninggalkan PRD dan malah masuk menjadi politisi PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan. Tentu saja sebagaimana langkahnya meneruskan pendidikan, pilihan berpindah parpol ini pun menuai pro-kontra bahkan cercaan, terutama dari para aktivis PRD sendiri.
Kenapa memilih PDI Perjuangan? Seperti yang diakuinya sendiri, Budiman memilih parpol yang masih dipimpin Megawati Soekarno Puteri ini dalam rangka menguatkan institusi parpol sekaligus mengeliminir munculnya kultus individu. Menurut Koodinator Kajian IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) SMA Muhammadiyah I Yogyakarta tahun 1989 ini, parpol sebagai institusi, fundamental bagi tegaknya demokrasi. Selain itu, bisa jadi pilihannya ini dilandasi beberapa alasan. Pertama, adalah Budiman yang jauh-jauh hari telah mendukung figur Megawati sebagai Presiden RI untuk menggantikan Presiden Soeharto.
Kedua, ideologi politik PDI Perjuangan relatif mirip dengan ideologi sosial demokrasi yang telah lama diperjuangkannya. Ketiga, PDI Perjuangan muncul dengan tagline membela wong cilik sebagaimana misi perjuangan politik yang diklaim Budiman. Keempat, tanah kelahiran dan tempat tinggal orang tua Budiman di Jawa Tengah memang disebut-sebut sebagai basis massa ‘Merah’ (kaum nasionalis dan sosialis). Kelima, mungkin saja Budiman membaca bahwa PDI Perjuangan merupakan parpol yang prospektif (dapat meraup dukungan besar dari masyarakat di masa mendatang) ketimbang PRD.
Berbagai pihak tentu bisa berdebat panjang untuk membaca secara akurat: Mengapa Budiman Sudjatmiko memilih PDI Perjuangan dan tidak melanjutkan untuk berkiprah dan membesarkan PRD? Namun itu soal lain dalam konteks ini. Sebab yang akan diuraikan dalam tulisan ini berkenaan aksi pembangkangan, berpolitik dengan target, dan menimbang kemungkinan pria kelahiran Majenang, Jawa Tengah, 10 Maret 1970 ini sebagai figur teratas dalam kepemimpinan nasional di masa mendatang.
Pembangkangan: Budiman Sudjatmiko, PRD, dan PDI Perjuangan
Lebih dari dua windu yang lampau, hotelprodeo telah menjadi saksi bisuketeguhan sikap politik Budiman Sujatmiko– tersangka penghinaan terhadap kepala negara – menjelang runtuhnya Orde Baru. Pemuda yang dicap pembangkang oleh rezim Soeharto itu akhirnya meringkuk di sel tahanan lantaran aktivitas politiknya dianggap telah mengganggu stabilitas negara. Ya, Budiman juga ditersangkakan sebagai pelaku bahkan dalang kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 yang belakangan acap disebut juga dengan peristiwa Kudatuli, yaitu aksi penyerbuanatau perebutan kantorPDI (Partai Demokrasi Indonesia) Megawati vis a vis Suryadi.Budiman Sudjatmiko bersama para aktivis PRD lainnya mendukung dan – dalam kadar tertentu – membantu Megawati merebut sekretariat PDI. Akibat peristiwa itu, Budiman ditangkap Sabtu malam, 10 Agustus 1996, kemudikan dipenjara.
Akan tetapi sebagai seorang aktivis politik, Budiman relatif piawai dan tahan banting menyikapi keadaan. Dijebloskan ke dalam jeruji besi pada masa Orde Baru bukannya menciutkan naluri berpolitiknya, melainkan malah seakan-akan menjadi modal tambahan untuk mengakumulasi pamornya. Maka di antara politisi muda tanah air kala itu, figuritasnya sangat menonjol. Ia tidak saja mengeksplorasi ide-ide populis, tetapi juga berpengaruh di kalangan aktivis perburuhan, petani, dan nelayan, wabilkhusus di kalangan aktivis gerakan Sosialisme Demokrasi. Budiman Sujatmiko merupakan satu di antara sekian politisi paling berpengaruh di Indonesia.
Sejak pertengahan sampai akhir 1990-an, bolehlah Budiman Sudjatmiko dikategorikan ikon pemuda penentang Orde Baru. Ia diekspos oleh berbagai media massa cetak dan elektronik sehingga popularitas pemuda asal Cilacap ini melejit. Budiman tidak sendirian. Bersama kawan-kawannya ia mendirikan dan lalu menjadi Ketua Umum pertama PRD (Partai Rakyat Demokratik. Semula kepanjangan dari Persatuan Rakyat Demokratik). PRD ialah sebuah organisasi politik yang jumlah anggotanya relatif kecil secara kuantitas, namun punya jaringan dan massa militan dan ‘sangar’ dalam memperjuangkan perbaikan nasib masyarakat yang terpinggirkan. Peran Budiman Sudjatmiko dan PRD dalam sejarah politik Indonesia pun menjadi sangatpenting.
PRD menghimpun para mahasiswa dan pemuda radikal yang disinyalir mengambil lajur ideologi Kiri. Budiman masuk ke dalamnya sebagai salah satu tokoh sentral dan vokal menyuarakan koreksi mendasar kepada rezim Orde Baru. Mudah dipahami karena kevokalannya dalam menentang rezim, ia pun lalu masuk daftar hitam (blacklist) dan sangat dicari (most wanted) rezim. Mengapa? Sebab pemuda ini kerap menyiarkan bopeng-bopeng penguasa, sebuah tindakan yang sudah barang tentu sangat dibenci rezim kala itu. Mudah dipahami apabila melalui aparaturnya, pemerintah otoriter itu lantas menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tindakan penghinaan terhadap kepala negara.
Aktivis mahasiswa ini menonjol waktu itu – ditengarai –lantaran muncul ke permukaan dan melontarkan kritik kerasnya ketika pada saat yang sama, banyak pemuda lainnya justru diam. Budiman dengan PRD-nya memang berani – untuk tidak menyebut nekad – mengkritik penguasa, padahal situasi zaman ‘sangat mengerikan’. Betapa tidak, padahal dengan aparatur militernya, rezim tidak ragu memenjarakan dan membunuh atau ‘menghilangkan’ orang-orang kritis. Budiman Sudjatmiko kritis namun nekad. Tentu ia bukan satu-satunya eksponen yang mengoreksi dan menyerukan Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, apalagi sebagai individu yang bergerak sendirian. Namun sepak terjang radikalnyasaat itu ibarat dinamit berdaya ledak luar biasa, sehingga namanya sulit dilepaskan dari deretan penting gerakan meruntuhkan Orde Baru.
Jika memutar kembali rekaman ringkas peristiwa itu, maka terkuak fakta terjadinya kerusuhan selama dua hari di Jakarta pasca penyerangan terhadap kantor pusat PDI Megawati pada 27 Juli 1996. PRD dengan Budiman Sudjatmiko di dalamnya masuk dalam headline pemberitaan mediadan menjadi pusat perhatian publik. Mengapa? Sebab pihak ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) melempar kesalahan di balik kerusuhan itu adalah PRD. Bahkan nama Budiman Sudjatmiko mangkal di barisan teratas sebagai individu yang harus bertanggung jawab, setidaknya dalam kacamata rezim. Peristiwa‘Sabtu Kelabu’ tersebut telah menjadi alasan subjektif bagi pemerintah Soeharto untuk memukul mundur manuver organisasi progresif PRD bersama underbouw-nya, termasuk untuk mematahkan aktifitas politik Budiman Sudjatmiko.
Pimpinan PRD dan Mukhtar Pakpahan (aktivis senior gerakan buruh) pun lalu ditangkap dan dipenjarakan. Budiman diganjar 13 tahun penjara. Selain dituduh sebagai pelaku kerusuhan, ABRI pun menuduh berbagai aktifitas PRD sebagai modus untuk membangkitkan kembali ajaran Komunisme yang ateistik. Rupanya taktik lempar kesalahan dan tuduhan itu ampuh membuat PRD menjadi common enemy (musuh bersama) ABRI dan ormas-ormas Islam. Kelompok yang terakhir disebutkan merespons dengan mendukung tindakan ABRI. Selanjutnya santer terdengar PRD akan segera dibubarkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Waktu terus bergerak. Pertengahan tahun 1998. Sebelum benar-benar dibubarkan, Presiden Soeharto malah lengser duluan. Sedangkan PRD bukan saja tetap berdiri, namun juga malah ambil bagian sebagai kontestan Pemilu 1999.
PRD mempunyai beberapa organ underbouw yang bergerak dalam konteks dan fokus berbeda. Dua diantaranya mencuat: SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan STN (Serikat Tani Nasional). Kendati jumlah anggotanya relatif kecil, namun organ yang pertama disebutkan populer lantaran rajin turun ke jalan dan melontarkan kritik terhadap rezim Soeharto. Tidak jarang SMID berdemonstrasi bersama beberapa LSM. Sedangkan STN fokus mengurusi pembelaan dan mengadvokasi para petani pedesaan, terutama membela hak atas tanah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dua tahun menjelang Orde Baru gulung tikar, PRD mendeklarasikan Manifesto Politik pada 22 Juli 1996. Isinya bukan saja mengkritik, melainkan juga menyerang secara tajam kondisi politik dan sosial ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto. Selain menunjukkan betapa jauhnya model pemerintahan yang dijalankan Orde Baru dari tipikal sistem yang demokratis, manifesto juga membeberkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat akibat kebijakan politik ekonomi pemerintah yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan namun abai pada pemerataan dan distribusi yang adil. Manifesto Politik PRD juga menyinggung menjamurnya korupsi dan kolusi dalam birokrasi pemerintahan.
Selain mengkritik dan mengejawantahkan borok-borok rezim, tindakan PRD lainnya yang membuat pemerintah Orde Baru semakin geram dan kebakaran jenggot adalah pernyataan politiknya yang mendukunggerakan kemerdekaan Timor Timur (belakangan resmi berpisah lalu menjadi negara Timor Leste). Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko sendiri sempat berada dalam satu penjara yang sama di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Cipinang dengan Xanana Gusmao, tokoh pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Timur saat itu.
Akhirnya, apabila ada parpol (partai politik) yang harus disebut lantaran paling menyita perhatian penguasa dan publik akibat sepak-terjang ‘galaknya’ meski diisi sekelompok kecil anak muda dalam masa-masa mencekam menjelang Reformasi 1998 di tanah air, maka ia adalah PRD. Dan jika harus menyebut satu figur yang menonjol dari parpol tersebut, juga mencorong di antara gegap gempita gerakan mahasiswa kala itu, maka Budiman Sudjatmiko wajib dimunculkan. Selain turun berdemonstrasi ke arena pergerakan jalanan dan mengkritik rezim, Budiman pun berulang kali tampil di layar kaca untuk memaparkan opininya.
Pada akhir1997dan awal1998, peran PRD dalam gelombangReformasidan dalam menumbangkan rezimSoehartomemang signifikan. Reformasi yang diprakarsai para intelektual ini ternyata ditunggangioportunisyang banyak jumlahnya. Klimaksnya Mei 1998. Terjadi kekacauan dalam skala nasional, termasuk kerusuhanrasial, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan, yang diduga didalangi olehmiliter, terutamaAngkatan Darat. Namun setelah itu, Presiden Suharto bersedia mundur dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada wakilnya, B.J. Habibie.
Kendati cuma berkuasa setahun saja, namun pemerintahan baru yang dikomandani Presiden B.J. Habibie mulai mangakomodir tuntutan demokratisasi. Bukan saja kebebasan pers dibuka lebar, melainkan juga para tahanan politik menerima amnesti. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tanpa syarat kepada para tahanan politik. Akhirnya Budiman Sudjatmiko dan para tersangka dan tahanan politik lainnya dari Peristiwa 27 Juli 1996 diberi ampunan dan dibebaskan pemerintah Indonesia, dalam hal ini oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999. Jadi dari putusan 13 tahun penjara, ia akhirnya dipenjara 3,5 tahun saja. Adapun penyelesaian hukum kasus ini – seperti berbagai kasus politik lainnya – tak pernah diusut tuntas, bahkan hingga saat ini.
Singkat cerita, selepas bebas dari penjara, Budiman kembali memimpin PRD sampai akhirnya berhenti pada tahun 2001 dan tidak berparpol sampai tahun 2004. Setahun berselang, ia pergi kuliah ke Inggris lantas kembali ke tanah air dan terjun lagi di arena politik praktis. Mula-mula ia menjadi Direktur Eksekutif Res Publica Institute, fokus kajian pertahanan dan ekonomi politik internasional. Lantas akhir 2004 ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Meski sudah malang-melintang di dunia pergerakan, namun di parpol barunya, mantan Ketua Umum PRD ini tidak ujug-ujug memimpin. Mula-mula bersama belasan para mantan aktivis mahasiswa lainnya ia mendirikan organisasi sayap partai PDI Perjuangan: Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi). Awalnya Repdem didirikan oleh belasan pemuda, namun belakangan berkembang menjadi organisasi massa yang beranggotakan ribuan kader yang tersebar di dua puluhan provinsi.
Dua tahun pasca bergabung, Budiman dipercaya menjadi anggota Badan Pekerja Pemilihan Presiden DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi Politik, Biro Propaganda dari 2006 sampai 2009. Ia juga menjadi pengurus Departemen Pemuda DPP PDI Perjuangan sejak 2005 hingga sekarang serta Ketua Umum DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) dari 2007 sampai 2009. Barulah pada Pemilu 2009, ia dicalonkan dan terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ia masuk Komisi II DPR RI, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Sejak awal ia memang ingin masuk komisi ini, melanjutkan proyek politik yang telah ia tekuni semasa menjadi aktivis pergerakan.
Budiman Sudjatmiko dan Target Politik
Pilihan hidup yang diambil dan ditempuh Budiman Sudjatmiko kerap menuai pro-kontra. Misalnya saat ia putuskan untuk turun berdemonstrasi ke jalan dan melontarkan kritiknya melalui berbagai media massa terhadap rezim penguasa pra Reformasi. Padahal rezim ini dikenal ganas dan keras kepada siapa pun yang bertindak ‘tidak sopan’ (mengkritik). Tentu saja para penguasa Orde Baru kontra kepadanya bahkan memenjarakannya. Lalu bukannya meneruskan kiprahnya di dunia politik, ia malah memilih berhenti dari percaturan politik praktis sejak 2001 hingga 2004. Pro-kontra juga mencuat lantaran pada tahun 2002 ia putuskan meninggalkan tanah air dan menimba ilmu di luar negeri. Pulang ke tanah air, pilihan politiknya juga melahirkan pro-kontra, sebab bukannya bernaung di PRD, Budiman Sudjatmiko malah loncat pagar dan bergabung dengan PDI Perjuangan.
Akan tetapi langkah-langkahnya tersebut bukannya tanpa pemikiran sama sekali. Ia tentu punya alasan sendiri mengapa menempuh hal itu. Dalam konteks politik, misalnya, persoalan yang paling dimusuhi olehnya ialah sistem yang tidak demokratis. Baginya, Orde Baru tidaklah demokratis. Namun sulit mengubahnya dari dalam. Sebab itu ia bentuk PRD untuk mengkritik bahkan meruntuhkan orde ini dari luar. Setelah runtuh, ia mulai berpikir bahwa mengubah negeri ini harus dimulai dari dalam sistem. Artinya ia pun harus masuk sistem ketatanegaraan negeri ini. Maka PRD yang dipimpinnya mendaftarkan diri menjadi kontestan Pemilu 1999. Sayang, raihan parpolnya kecil. Boleh jadi kala itu ia nyaris putus asa, sebab rakyat yang dibelanya malah kurang mendukungnya dalam Pemilu.
Budiman Sudjatmiko pun rehat sejenak. Barangkali ia berpikir untuk mematangkan ilmu pengetahuan di bidang politik dan hubungan internasional sekaligus meluaskan jaringan politiknya sehingga memutuskan kuliah S2. Dan ketika memutuskan berpindah parpol, bisa jadi itu hanyalah metode baginya untuk masuk ke dalam sistem yang ia maksudkan. PDI Perjuangan memang memiliki perangkat partai dan massa yang lebih besar ketimbang PRD. Lagipula ada kemiripan ideologi yang diperjuangkan PRD dengan PDI Perjuangan. Tambahan pula, sulit dipungkiri adanya jalinan hubungan relatif dekat antara ia dengan pimpinan parpol bergambar moncong putih ini. Dan benar saja, usai lima tahun berjuang di dalam parpol, akhirnya Budiman mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI. Ia pun masuk ke dalam sistem.
Tinggal pertanyaannya kemudian, apakah masuk ke dalam sistem dan mengubah negara ini dari dalam hanya sekadar pembenaran atau memang langkah politik yang benar-benar dijalankan olehnya? Untuk menjawab ini, tentu saja kita dapat mengecek kiprahnya selama di parlemen. Penting dicatat bahwa dalam keterangannya kepada sebuah media online, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa politik adalah upaya untuk mencapai target. Dalam kampanyenya, ia menyampaikan target tersebut sebagai janji. Ia menyatakan, "Ini janji saya. Janji saya adalah akan membuat rumah aspirasi di Dapil, ingin menyelesaikan kasus-kasus pertanahan minimal di Dapil saya, dan sudah ada yang selesai di Cilacap. Ketiga adalah ingin meng-goal-kan UU Desa. Itu tiga janji saya saat kampanye".
Artinya manakala hendak menilai kinerjanya selama di parlemen, lihat saja kesesuaian tiga janji atau target politik yang dikatakannya tersebut dengan pelaksanaannya di lapangan. Dan sejauh ini, rasa-rasanya Budiman tidak ingkar janji. Mungkin masih ada yang kurang dari caranya dalam menepati janji. Namun jika melihat keberadaan rumah aspirasi di Dapil Jawa Tengah VIII yakni di daerah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, maka dalam hal ini, ia telah menunaikan janjinya. Lihat pula bagaimana ia berupaya membantu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di Dapilnya. Ia pun telah beranjak membantunya, paling tidak telah melakukan sesuatu. Lantas bagaimana dengan UU tentang Desa? Pasca negoisasi panjang lebar, Undang-Undang ini ditetapkan 18 Desember 2013.
Dalam pandangan Budiman, desa adalah akar dari aneka permasalahan kemiskinan pada zaman dan ketakutan terhadap Orde Baru. Sedangkan kota besar hanyalah muara tempat berkumpulnya sampah dan bangkai yang diseret banjir bandang kemiskinan dan ketakutan di desa-desa. Sehingga ketika Ketua Umum Gema (Gerakan Masyarakat) Gotong Royong yaitu ormas yang fokus dalam hal sosial ekonomi serta pendidikan ini menargetkan penyusunan dan penetapan UU tentang Desa, maka ia sebenarnya telah menemukan jawaban dan mencoba memberi solusi terhadap akar permasalahan di negeri ini: dari desa. Dengan UU ini setidaknya ia dan para anggota DPR RI lainnya telah meletakkan tonggak baru pembangunan nasional: keadilan sosial sejak dari desa.
Dengan UU tentang Desa, dana pemerintahan desa akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sekitar 72.000 desa akan menerima dana langsung dari APBN bagi pembangunan desa dan sebesar 10% dari APBD. Menurut Budiman, nilai besaran rata-rata yang diperoleh tiap desa di Indonesia sebesar Rp. 1,4 miliar per tahun. Setidaknya itulah ketentutan yang tertera dalam Undang-Undang tentang Desa, meski pelaksanaannya secara bertahap. Namun pada pihak yang lain, sebagaimana halnya respon terhadap UU tentang Otonomi Daerah yang dikhawatirkan akan memunculkan raja-raja kecil, limpahan dana lebih besar terhadap pemerintahan desa pun menuai kekhawatiran serupa. Banyak pihak mengkhawatirkan lantaran UU ini, korupsi malah merebak di level pedesaan.
Kekhawatiran semacam itu dapat dipahami walau bukan argumentasi jitu untuk menolak kehadiran UU tentang Desa. Malahan kekhawatiran serupa bisa saja dimunculkan bahwa dana yang besar dan dipegang oleh level pemerintahan pusat dan daerah yang tidak terdistribusi ke level pemerintahan desa adalah juga rentan dikorupsi. Dengan kata lain, UU tentang Desa sudah tepat. Persoalan rentan terjadinya korupsi di level pedesaan, hal ini tentu menuntut pengawalan. Selain perlu transformasi kesadaran dan transfer pengetahuan kepada aparatur dan masyarakat di pedesaan mengenai tata kelola dan peruntukan dana, kontrol dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dana merupakan satu paket solusi.
Manakala menengok kembali perjalanan Rancangan UU tentang Desa hingga diketuk palu dan menjadi UU tentang Desa, maka sebenarnya kita akan melihat bahwa hal ini tidak semata-mata negosiasi di dalam parlemen dengan buncahan argumentasi dan persuasi. Selain ‘perang urat syaraf’ di parlemen, sesungguhnya negosiasi juga terjadi di luar ruang DPR RI. Soal ini bolehlah memperhatikan gerakan penyampaian aspirasi dan demonstrasi yang dilakukan para kepala dan aparatur desa di seluruh Indonesia yang berhimpun dalam organisasi Parade Nusantara. Kebetulan juga Budiman Sudjatmiko menjadi Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi ini yang kemungkinan besar memang mengerahkan organisasi ini, sebab agenda utama Parade Nusantara memang menggolkan UU tentang Desa.
Maka kalau begitu, benar kata Budiman: politik adalah upaya untuk mencapai target. Tiap politisi sebaiknya belajar darinya. Bahwa berpolitik mestilah memiliki target terukur untuk kemaslahatan dan kepentingan publik. Dan ia memang punya target yang jelas ketika hendak maju sehingga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Jika hendak dievaluasi, maka target atau janji politik Budiman Sudjatmiko pada musim kampanye Pemilu 2009 sudah tertunaikan, setidaknya yang jelas terukur dan dapat dilihat adalah pendirian rumah aspirasi di Dapilnya serta penetapan UU tentang Desa.
Budiman Sudjatmiko dan Kepemimpinan Nasional
Semenjak ia menjadi anak muda yang vokal, kritis, dan berani menentang rezim Presiden Soeharto terutama pada tahun 1996 hingga 1998 dan memimpin PRD dalam arena Pemilu 1999, sulit dipungkiri bahwa Budiman Sudjatmiko adalah satu di antara segelintir figur pemimpin muda yang menonjol dan banyak diharapkan intens terlibat dalam kepemimpinan nasional. Sebab orang atau – lebih tepat disebut – politisi yang baik bukan hanya vokal, kritis, dan berani mengkritik, melainkan juga kritis dan berani memperbaiki keadaan. Maka ketika rezim yang dikritiknya sukses dijungkalkan, sebaiknya Budiman memang tidak perlu segan-segan untuk memperbaiki keadaan. Kalau perlu, masuk ke dalam dan ubahlah sistem atau tata kerja kenegaraan dari dalam, sehingga berefek perbaikan bagi masyarakat kebanyakan.
Kenyataannya, Budiman Sudjatmiko bukan saja pengkritik yang keras, akan tetapi juga figur pemberani yang masuk ke dalam dan mencoba mengubah keadaan. Adalah terobosan baru dalam belantika politik di negeri ini manakala ia memasang target kerja sebagai wakil rakyat. Terobosan baru juga tatkala ia mendirikan rumah aspirasi sekaligus berniat menggolkan UU tentang Desa untuk memperkuat status hukum dan mengakselerasi pembangunan pedesaan. Bahkan yang tidak kalah menariknya, ketika hendak menggolkan UU tentang Desa tersebut, ia tidak saja menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Desa beserta perangkat argumentasi untuk memenangkan adu argumen di arena negosiasi di ruang parlemen, melainkan juga berjuang merebut perhatian dan dukungan politik di luar parlemen dengan mendirikan bahkan menjadi Pembina Utama Dewan Pimpinan Nasional Parade Nusantara. Dan ini langkah cerdas.
Sebagai politisi dan wakil rakyat, sampai sejauh ini Budiman pun relatif sepi dari gosip perilaku tercela. Ia belum terdeteksi sebagai politisi korup dan semoga memang bersih. Kalaupun pernah disebut-sebut sebagai dalang Kudatuli dan ditersangkakan lalu dihukum penjara pada zaman Orde Baru, itu hanyalah tindakan kurang bijaksana dari rezim penguasa dalam situasi konflik politik yang lebih bernuansa politis. Maka kalau begitu, tidak berlebihan manakala ia disebut sebagai the next Indonesian top leader (pemimpin papan atas Indonesia berikutnya). Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apa pun yang mengganjalnya, sehingga negara bangsa ini beroleh kebaikan berlimpah dari kiprah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko. Semoga.
Referensi
Tim Litbang Kompas. 2010. Wajah DPR dan DPD 2009-2014: Latar Pendidikan dan Karier. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Internet:
http://ideguru.wordpress.com/2010/03/17/budiman-sudjatmiko/
http://id.wikipedia.org/wiki/Budiman_Sudjatmiko
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Rakyat_Demokratik
http://politik.news.viva.co.id/news/read/10061-_saya_tak_pernah_meminta_jadi_caleg
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/08/20/0046.html
http://www.suarapembaruan.com/home/tiap-desa-dapat-dana-rp-14-miliar/47384
http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2545--tumbal-orde-baru
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
