Refleksi Falsafah Perekonomian Indonesia

Indonesia dibangun dengan pondasi UUD 1945 sebagai hukum dasar negara yang merupakan amanat untuk menjalankan aktivitas bernegara. Asas aktivitas perekonomian Indonesia tertuang pada pasal 33. Ayat pertama berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Ayat tersebut dimaknai bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Semangat persatuan dan kebersamaan adalah hal menonjol yang di cita-citakan. Hal itu memang harus dilakukan untuk mengikat keberagaman Indonesia sebagai negara kepualan terbesar di dunia.

Kita perlu melihat kondisi yang terjadi saat ini dengan apa yang dicita-citakan dalam undang-undang. Merefleksikan asas perekonomian dengan kondisi saat ini maka masih banyak masalah besar yang harus diselesaikan.

Dalam hal finansial inklusif Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data World Bank pada tahun 2017 masyarakat Indonesia dewasa yang memiliki akses terhadap institusi keuangan hanya sebesar 48,4%. Nilai tersebut jauh dari rata-rata negara Asia Timur dan Asia Pasifik sebesar 70,3% dan bahkan rata-rata kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah sebesar 56,1%.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan. Nilai koefisien gini yaitu indeks untuk mengukur ketimpangan berdasarkan pengeluaran berfluktuasi naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS koefisien gini tahun 2007 sebesar 0,35 sementara pada tahun 2017 sebesar 0,39 dan dari tahun 2011-2015 menyentuh angka 0,41. Padahal pertumbuhan Indonesia sejak 10 tahun terakhir mencatatkan nilai yang positif tetapi berdampak pada kesenjangan yang semakin lebar.

Data lainnya yang menunjukkan ketimpangan Indonesia mengkhawatirkan adalah dari Credit Cruisse tahun 2016. Disampaikan bahwa satu persen orang kaya di Indonesia dapat menguasai 49,3% total kekayaan negara. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada di urutan keempat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia setelah Russia, India, dan Thailand. Ketimpangan lainnya adalah pada bidang pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2016 menyampaikan indeks gini rasio tanah di Indonesia sebesar 0,59. Artinya sekitar 1% penduduk menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Hasil penelitian Suhariyanto (2012) pada penelitian tahun 2000-2011, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat kemiskinan hanya sebebar -0.3990. Artinya, penurunan jumlah penduduk miskin untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 143.050 orang.  Hal ini dapat disebabkan karena struktur pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor jasa dibanding sekor riil.

Padahal sebagaian besar masyarakat Indonesia adalah miskin dan rentan miskin yang menggantungkan kehidupan pada sektor perdagangan terutama pertanian. Sehingga pendapatan per kapita terus meningkat juga ketimpangan terus melebar karena pertumbuhan golongan miskin lebih lambat dibanding golongan kaya.

Berbagai kondisi tersebut merefleksikan berbagai masalah dalam mewujudkan asas kekeluargaan dalam aktivitas perekonomian. Asas kekeluargaan dimaknai dengan melibatkan seluruh rakyat. Sehingga pertumbuhan dan kesejahteraan seharusnya dapat dinikmati bersama. Sehingga kesenjangan adalah hal yang dapat dikurangi bukan sebaliknya semakin besar.

Oleh karena itu usaha mereduksi ketimpangan adalah hal yang harus ditekankan pada setiap regulasi yang dihasilkan. Pemerintah harus mampu mendistribusi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat yang tercermin dari tingkat ketimpangan bukan sekadar pertumbuhan statistik agregat tanpa memperdulikan bahwa dominasi pertumbuhan oleh sebagian golongan.

Negara sebagai induk masyarakat memiliki tanggung jawab penuh dalam mewujudkan keadilan perekonomian bangsa. Pada ayat kedua pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ayat selanjutnya yaitu ayat ketiga dijelaskan bahwa tujuaannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata rakyat berkaitan dengan kepentingan publik, bukan sekadar konsep aritmatik atau statistik.

Satu contoh masalah yang menonjol adalah analisis tentang perpanjangan kontrak PT Freeport oleh swasta yang dinilai masih menguntungkan Indonesia atas potensi penerimaan negara sebesar US$ 1,3 miliar per tahun. Namun Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki tingkat kemiskinan yang memprihatinkan yaitu pada tahun 2016 sebesar 36,9% dan 34,8%,, menempatkan dua peringkat teratas sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Oleh karena itu patut dipertanyakan apakah keuntungan benar-benar untuk kemakmuran rakyat.

Ayat selanjutnya pada pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat keempat merupakan hasil amandemen yang keempat pada tahun 2002. Bunyinya, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Dalam kalimat tersebut terdapat kata efisiensi dimana kata tersebut bertentangan dengan asas kekeluargaan. Dalam suatu sesi kelas Prof. Sri Edi Swasono menjelaskan penentangannnya terhadap kata efisiensi dan memperjuangkan kata keadilan sebagai peredam aktivitas perekonomian yang liberalis.

Secara teori ekonomi, efisiensi adalah keadaan dimana perusahaan memaksimumkan profit dengan memproduksi pada saat marginal return sama dengan marginal cost. Akibatnya produsen yang tidak mampu efisien akan terusir. Sementara asas kekeluargaan artinya saling bekerja sama untuk saling mendapatkan kesejahteraan dan menghindari sentralisasi.

Ketika kita membeli pada pasar tradisional mungkin harga suatu barang akan lebih mahal karena ketidakefisiensian, tetapi kita membantu produsen kecil untuk ikut terlibat dalam perekonomian. Inefisiensi berarti bahwa kita masih bisa menolong seseorang tanpa merugikan orang lain (Swasono, 2005).

Memaknai ayat keempat UUD 1945 bawasannya aktivitas perekonomian dilakukan bersama-sama secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Dilakukan bersama-sama secara optimal artinya adanya kerja sama antar masyarakat menghasilkan suatu produksi unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Dan menjaga keseimbangan alam artinya memperdulikan terhadap dampak yang dihasilkan pada lingkungan dan dampak terhadap generasi yang akan datang.

Amanat yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 adalah cita-cita perekonomian Indonesia. Segala penyimpangan terhadap konstitusi dasar harus segera dihentikan dan pemerintah harus selalu diingatkan. Terjadinya ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia disebabkan oleh tidak hidupnya asas kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia harus selalu mempertanyakan pertumbuhan untuk siapa, agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati sebagian golongan. Ketika kesenjangan semakin lebar dan sumber daya alam bahkan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemiliki modal besar, kita patut curiga adanya pengkhianatan kolektif pada konsitusi pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu perlu adanya dorongan kepada pemerintah dan dukungan masyarakat untuk menghasilkan regulasi yang pro kepada rakyat dan mengedepankan asas kekeluargaan. Karena konstitusi Indonesia dibangun dengan semangat bekerja sama bukan berkompetisi.

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2018. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2017.

Ruslan, Kadir. 2015. http://www.sapa.or.id/f2/294-tantangan-indonesia-miskin-rentan-dan-timpang.

Swasono, Sri. E. 2005. Ekspose Ekonomika.

Withnall, Adam. 2016. https://www.independent.co.uk/news/world/politics/credit-suisse-global-wealth-world-most-unequal-countries-revealed-a7434431.html.

World Bank. 2017. The Global Findex Database.