Sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam mengelola lembaganya, perguruan tinggi dibedakan menjadi 3, yaitu:
- Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
- PTN Badan Hukum, dan
- Perguruan Tinggi Swasta (PTS),
Adapun tata cara pengelolaannya diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, yang antara lain mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemimpin PTN.
Sebagai pedoman lebih teknis pelaksanaan PP tersebut, Kementerian menerbitkan Peraturan MenristekDikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang khusus mengatur PTN, dan Pasal 7 Ayat e poin (1) Permenristekdikti tersebut menyatakan “Menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih”.
Kecuali untuk PTN baru, pemilihan dilakukan secara bertahap, melalui 4 tahapan, yaitu:
- tahap penjaringan bakal calon,
- penyaringan calon,
- pemilihan calon, dan
- pengangkatan.
Tahapan ke 1 dan ke 2 dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi, sedangkan tahap ke 3 dilakukan secara berjenjang, yaitu putaran pertama untuk memilih 3 calon terbaik oleh Senat, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan putaran kedua oleh Senat (65% suara), dan Menteri (35% suara).
Disinilah letak permasalahannya, yaitu apakah Menteri dalam menggunakan suaranya dilakukan secara objektif dan bijaksana? Baik hati dan lemah lembut? (ini tambahan khusus). Faktor subjektif menteri dalam memberikan suaranya pastilah ada. Seorang calon yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan cenderung akan memperoleh suara yang lebih banyak bahkan bisa jadi hampir semua suara Menteri. Walaupun dari segi aturan tidak ada yang dilanggar.
Banyak pihak yang merasa keberatan dan bahkan menyatakan pemilihan rektor ini seperti jaman feodal. Bukan masalah hak pemerintah atau menteri, tetapi kita harus melihat dari perspektif keefektifan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila pemimpin organisasi didukung oleh anggota organisasi atau setidaknya mayoritas anggota organisasi.
Secara rasional hak suara Pemerintah c.q. Menristekdikti yang 35% dapat dipahami, walaupun bisa jadi hanya sebuah pembenaran dan rasioanl yang dicari-cari. Tetapi melihat praktek pemilihan di beberapa PTN, kita dapat melihat bahwa Menteri telah menggunakan hak suaranya secara tidak demokratis, misalnya yang terakhir di Universitas Andalas. Jadi masalahnya bukan rasional dan proporsi atas hak suara yang 35%, tetapi bagaimana Menteri menggunakan hak suaranya. Apakah ditunaikan atas pertimbangan objektif dan kepentingan nasional atau pertimbangan subjektif dan kepentingan golongan?.
Apa implikasinya?
Idealnya suara Menteri harus diberikan kepada minimal 2 calon secara proporsional. Lalu bagaimana kalau suara Menteri hanya untuk satu calon yang dipesan?
Secara logika pasti tugas seorang Rektor dalam menjalankan organisasinya akan sangat berat, dan akan jauh dari organisasi yang sehat. Karena bagaimanapun dukungan anggota organisasi yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Senat hanya minimal. Artinya selain harus menjalankan tugas utama menjalankan tridharma, pasti akan ada"tugas tambahan" meyakinkan anggota Senat dan pendukungnya untuk bahu membahu menjalankan organisasi. Belum lagi "klik" yang yang bakal timbul. Tapi ini bukan "klik" yang dianjurkan Polisi ketika memakai helm.
