Kajian terhadap Prinsip Prinsip Hukum Dagang : Studi Kasus pada Sistem E-commerce di Indonesia

 NAMA : MAYVA AYU WULANDARI

NIM : 222111323

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan e-commerce sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja secara online. Namun, pesatnya perkembangan ini juga diiringi oleh berbagai permasalahan hukum, seperti pelanggaran hak konsumen, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik perdagangan yang tidak transparan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum dagang memainkan peran penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua pihak dalam ekosistem e-commerce.

Definisi dalam Hukum Dagang

Hukum dagang adalah cabang hukum privat yang mengatur segala aktivitas perdagangan, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Di Indonesia, hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berfungsi sebagai dasar pengaturan kontrak dagang, tanggung jawab pelaku usaha, dan hak konsumen. Dalam era digital, konsep hukum dagang mengalami perkembangan untuk mengakomodasi transaksi elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama untuk mengatur e-commerce di Indonesia. Kedua undang-undang ini melengkapi KUHD dengan aturan khusus mengenai transaksi berbasis teknologi, seperti mekanisme pembayaran digital dan perlindungan data pribadi.

Prinsip-Prinsip Hukum Dagang

Prinsip-prinsip hukum dagang menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam sistem e-commerce:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Dalam konteks e-commerce, prinsip ini tercermin dalam syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang disediakan platform digital. Namun, pelaku usaha harus memastikan bahwa klausul tersebut tidak merugikan konsumen, seperti pemberian informasi yang tidak jelas atau penolakan hak pengembalian barang.

2. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sangat penting. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan, sementara konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami syarat yang berlaku sebelum bertransaksi. Sebagai contoh, dalam kasus barang cacat yang diterima konsumen, platform e-commerce harus menyediakan mekanisme pengembalian dana atau penggantian barang.

3. Prinsip Good Faith (Itikad Baik)

Semua pihak dalam transaksi e-commerce harus bertindak dengan itikad baik. Pelaku usaha tidak boleh menyembunyikan informasi produk yang relevan, sementara konsumen harus bertransaksi secara jujur, misalnya tidak mengajukan klaim palsu. Pelanggaran prinsip ini sering menjadi penyebab sengketa dalam transaksi digital.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Dalam e-commerce, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dan pelaku usaha. Regulasi seperti UU ITE memastikan bahwa semua transaksi digital memiliki legalitas yang diakui, termasuk bukti elektronik yang sah. Hal ini juga penting untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran dalam transaksi.

Kesimpulan dari essai ini yaitu : Prinsip-prinsip hukum dagang menjadi fondasi penting dalam mengatur dan menjaga ekosistem e-commerce di Indonesia. Kebebasan berkontrak, keseimbangan, itikad baik, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang relevan untuk menghadapi tantangan perdagangan digital. Studi kasus pada sistem e-commerce di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini masih memerlukan pengawasan dan penegakan yang konsisten. Dengan demikian, hukum dagang dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.