Yang mengejutkan masyarakat adalah  naiknya penghasilan anggota DPRD kurang lebih 100% dari penghasilan semula. Bahkan ada daerah  yang  anggaran transportasi DPRD nya lebih besar dari biaya operasional pendidikan. Kenyataan ini sebenarnya membuktikan bahwa politicalwill penguasa relatif rendah dalam memajukan pendidikan. Pembangunan pendidikan terkesan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Kondisi obyektif di atas  makin menggelisahkan  masyarakat dan pemerhati pendidikan di daerah, lantaran pejabat Kepala Dinas Pendidikan daerah dijabat oleh orang yang tidak mengerti pendidikan baik secara makro maupun mikro. Rasa-rasanya lengkaplah sudah carut marut wajah pendidikan kita yang dirintis dan dibangun dengan susah payah oleh Kihajar Dewantara.Â
Kita sering mengeluh tentang kurikulum yang over loaded, kurangnya fasilitas pembelajaran, kurangnya tenaga guru yang berkompeten. Tapi kita lupa membicarakan tentang penentu kebijakan pendidikan yang dikomandoi oleh orang yang tidak kompeten dalam bidang pendidikan.
PERENCANAAN PENDIDIKAN
Para pemerhati pendidikan mencoba menerjemahkan otonomi dalam pendidikan sebagai desentralisasi pendidikan. Penerjemahan ini sebenarnya tidak mengandung distorsi manakala kewenangan pengelolaannya secara substantif diserahkan pada daerah. Desentralisasi pendidikan sebenarnya ingin menampilkan sosok baru dari pemerintah yang sangat etatisme dalam pengelolaan pendidikan.
Pembicaraan tentang desentralisasi pendidikan hanya sebatas diskursus atau wacana. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, kita masih melihat dan mendengar tentang campur tangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan. Seakan-akan pemerintah tidak rela kalau pendidikan dikelola oleh tehnokrat pendidikan di daerah.
Terlepas dari itu semua, tulisan ini hendak dipumpunkan pada aras bagaimana merancang pembangunan pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan mestinya diletakkan pada bingkai pembangunan daerah, lantaran posisi strategis pendidikan sebagai penghasil sumber daya manusia berkualitas memiliki titik singgung yang mantap dengan keberhasilan pembangunan. Beberapa hal yang menjadi masukan dalam merancang pendidikan adalah; (1) analisis demografik, (2) analisis geografis, (3) analisis ekonomi, (4) analisis sosial budaya, (5) analisis politik.
Masukan dari kelima komponen di atas, akan sangat membantu tehnokrat pendidikan di daerah untuk menentukan jumlah (lembaga dan SDM), jenis dan aras pendidikan yang sinergik dan dibutuhkan dalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Â Karakteristik daerah yang satu berbeda dengan karakteristik daerah lain.Â
Kebutuhan akan lembaga,pendidikan, jenis pendidikan, macamnya kualitas SDM pun berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Hal itu semua mesti dirajut dalam suatu bingkai pembangunan daerah. Dengan begitu rate of return dapat diwujudkan secara bertanggungjawab.Â
KESIMPULAN
Untuk mewujudkan ideal-ideal tersebut di atas, kita butuh manpower planning yang baik. Kita butuh tenaga-tenaga pendidikan yang professional. Untuk menduduki jabatan di pemerintahan saja dilakukan fit and proper test, mengapa untuk menduduki jabatan professional dalam bidang pendidikan  tidak dilakukan fit and proper test?
