Kendari Memanas: Kesulitan Ekonomi, Pengangguran dan Jalan Mulus TKA China

Pandemi Covid-19 tak hanya membawa efek kesehatan pada manusia. Residu-residu pandemi juga membawa efek negatif bagi perekomian. Meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat adalah salah satu efeknya.

Pemerintah bukannya tak berupaya. Sejumlah kebijakan telah diluncurkan dengan kucuran anggaran yang fantastis. Namun dari berbagai sumber menilai, kebijakan-kebijakan pemerintah "jauh panggang dari pada api".

Seperti halnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kurang lebih 20 juta penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 tidak tepat sasaran. BPK mengungkapkan ada 8 temuan yang memuat permasalahan ketidakefektifan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, BPK juga mengendus Rp1,8 Triliun dana bansos mengendap di Bank dan kerugian negara sebesar Rp843,7 Miliar.

Program Kartu Prakerja yang disebut pemerintah sebagai antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 juga tak berjalan mulus. Kebijakan pemerintah ini dianggap banyak pihak sebatas menghambur-hamburkan uang negara saja. Bahkan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut menyorot program andalan yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019 lalu.

Jalan Mulus TKA, Kendari Memanas

Di tengah mencekamnya "hantu" pandemi, merosotnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran, tenaga kerja asing (TKA); khususnya yang berasal dari China, dinilai masyarakat seakan mendapat red carpet dari pemerintah. Berbagai penolakan dan berbagai reaksi ditunjukkan publik yang mulai gelisah dengan masa depan. Mulai dari menyuarakannya di media sosial, hingga menghadang serta berujung bentrok dengan aparat.

Diketahui, sebanyak 156 TKA China mendarat menggunakan maskapai Lion Air pukul 20.30 Wita, Selasa (23/6). Mereka terbang dari Ghuangzou China lalu ke Malaysia. Selanjutnya rombongan TKA China tersebut tiba di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado dan melanjutkan serta mendarat di Bandara Haluoleo.

Usai turun pesawat, TKA China tersebut melewati pintu khusus dengan pengawalan ketat aparat. Dikutip dari CNN, diketahui tidak ada pemeriksaan terhadap identitas para TKA. Bentrokan antara sipil dan aparat pecah lantaran massa aksi gagal menghadang para TKA tersebut.

Masyarakat kecewa, masuknya 156 TKA dari 500 TKA yang telah dijadwalkan dinilai sebagai bentuk tidak keberpihakan pemerintah terhadap nasib warga negaranya. Apalagi di masa sulit pandemi ini masih banyak warga, khususnya di Sultra yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah Harus Peka

Sejak zaman dahulu, sejak Indonesia masih bernama Nusantara, kultur masyarakatnya sangat terbuka dengan kedatangan masyarakat dari luar. Tapi satu hal yang menjadi pantang bagi masyarakat kita, yaitu pantang untuk menjadi budak di rumah sendiri. Maka tak heran, perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari perjuangan menjaga kulturnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi concern pemerintah hari ini di tengah situasi yang serba tak menentu.

Seperti hal yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 30 April 2020 lalu, ketimbang mendatangkan ratusan TKA dari China, lebih baik semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 yang tengah melanda Indonesia. Lagian, potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia tak kalah bagus dibandingkan tenaga kerja asing. Pemberian porsi dan kuota pekerjaan secara adil terhadap pekerja lokal, akan terasa sangat berharga di tengah situasi pandemi ini.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk fokus menyelamatkan ekonomi rakyat dan dengan tegas menghentikan segala macam kebijakan yang tidak sesuai dengan suasana kebathinan rakyat. Bukankah pasca Pilpres 2019 lalu Jokowi pernah mengaku sudah tak memiliki beban di periode keduanya ini? Ditambah lagi, keterangan Jokowi yang mengatakan untuk periode kepemimpinannya hari ini yang ada hanya visi presiden.

Jadi seharusnya, jika para pembantu Jokowi justru menjalankan visi dan ambisi pribadinya, serta memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan, penting bagi Jokowi menunjukkan sikap tegasnya kepada publik dengan cara me-reshuffle-nya.