Wacana Presiden 3 Periode: Amien Rais yang Gagal Paham dan Ketidakmampuan Partai Politik Melahirkan Sosok Pemimpin

Wacana tentang adanya perpanjangan masa tugas seorang presiden, dalam hal ini Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat beberapa hari terakhir ini. Padahal, pada awal kemunculan isu ini ditahun 2019 yang lalu, Joko Widodo sudah menjawabnya, dengan merujuk pada Undang-undang Dasar yang mengamandemenkan bahwa masa jabatan seorang presiden hanya dua periode. 

Tak dapat dipungkiri bahwa beliau memang pernah menginginkan adanya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 tetapi, fokusnya hanya pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Akan tetapi kemudian, publik tanah air terutama para elit politik, mengembangkan kemauan sang presiden tersebut, dengan daya pikir masing-masing, sehingga merembes ke mana-mana dan memunculkan adanya dugaan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang berusaha agar Joko Widodo menjabat satu periode lagi sebagai seorang presiden. 

Terbaru adalah seorang Amien Rais mengaku bahwa menangkap adanya sinyal politik yang mengarah pada masa jabatan presiden. Menurut pendiri Partai Umat itu, ada sebuah skenario yang mendasarkan agar kekuasaan Joko Widodo sebagai presiden RI bisa langgeng. Dengan kata lain, presiden Joko Widodo bisa kembali terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Amien Rais menjelaskan bahwa ada manuver politik yang dilakukan pemerintah untuk mencengkeram atau mengamankan Lembaga-lembaga Tinggi Negara untuk maksud itu.

Menurut Amien, manuver tersebut terlihat dari keinginan pemerintah untuk menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Keinginan itu didukung juga oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. 

Lewat manuver politik itu, pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengggelar Sidang Istimewa. Sidang tersebut, nantinya menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang MPR yang mungkin satu atau dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Pasal yang mana saja? Beliau juga tidak tahu.

Menjadi pertanyaan adalah apakah mengubah amandemen sebuah UU sekelas Undang-undang Dasar 1945, semudah khayalan para elit politik, termasuk seorang Amien Rais? Apakah seorang Presiden negeri ini, dapat mengatur MPR sesuai keinginannya? 

Mengubah amandemen UUD 1945, hanya karena kepentingan seorang presiden bersama kelompoknya, tentulah menjadi sesuatu yang sangat keliru. 

UUD 1945, merupakan konstitusi negara dan itu menyangkut hukum dasar negeri ini. Di sana tertulis dan tertuang dengan amat jelas berbagai macam hukum tertinggi untuk mengatur dan menata segala aspek kehidupan masyarakat seperti, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Maka, amandemen itu harus dikehendaki oleh rakyat dan bukan segelintir orang saja.

Kalau itu sampai terjadi suatu perubahan amandemen pun, proses untuk itu tidaklah mudah. MPR sebagai lembaga yang berwewenang sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945, harus cermat dan sangat hati-hati. 

Kalau wewenang itu ada pada MPR dan atas dorongan kehendak rakyat, dapatkah seorang presiden mengatur lembaga itu hanya untuk kepentingannya semata-mata? Tidak mungkin. Dalam hirarkinya saja sudah jelas bahwa MPR yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang presiden. MPR-lah yang melantik seorang presiden bukan sebaliknya. Di sinilah letak kegagalan seorang Amien Rais, dalam memaparkan sinyal, skenario, pun manuver politik yang ditangkapnya. 

Selain itu, adanya isu tentang masa kepemimpinan seorang presiden yang perlu ditambah satu periode lagi, terutama dengan melihat keberadaan kepemimpinan seorang Joko Widodo sejauh ini, dapat ditarik suatu kesimpulan besar bahwa negara ini nampaknya sulit untuk menemukan sosok atau figur lain yang dapat mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. 

Kalau itu yang terjadi maka, para elit partai politik yang ada saat ini gagal melakukan regenerasi dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, ketika pihak-pihak tertentu melihat bahwa seorang Joko Widodo masih memiliki peluang untuk maju lagi dalam Pilpres yang akan datang karena kapasitas dan integritas yang dimiliki maka, dilakukanlah berbagai macam manuver untuk melanggengkannya. Pertanyaan yang dapat timbul dari keadaan ini adalah mengapa itu terjadi? Salah satu jawabannya adalah politik destinasi yang berkuasa dalam parpol-parpol tanah air. 

Mungkin ada pihak yang akan mengatakan bahwa pendapat di atas merupakan temuan orang mabuk. Akan tetapi, kenyataan dalam Pilpres yang lalu memberikan gambaran bahwa hampir semua partai besar yang berkuasa saat ini, di dalamnya diisi dengan pribadi-pribadi yang masih memiliki kaitan kekerabatan dan jabatan publik. Terdapat kurang lebih 20 orang dalam Partai Nasdem, Golkar ada 18 orang, PDI-P  terdapat 17 orang, di dalam tubuh Gerindra ada 13 orang, Demokrat ada 10 orang, PAN 8 orang, PPP 6 orang, dan PKB 3 orang. 

Karena kekerabatan dan jabatan yang dikedepankan sebagai tolak ukur untuk dapat menempati posisi-posisi penting dalam tubuh sebuah partai dan bukannya kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh seseorang maka, partai-partai politik tanah air akhirnya kewalahan untuk menemukan sosok-sosok atau figur-figur yang dapat diandalkan untuk memimpin negeri ini. 

Kalau politik distinasi yang terus menerus menguasai tubuh partai, yang ada adalah makin maraknya korupsi dan sampai kapanpun partai-partai politik tidak akan mampu menempah dan mencetak pribadi-pribadi unggul yang dapat berbuat banyak bagi bangsa. Dari waktu ke waktu, para elit politik hanya akan sibuk untuk mengobrak-abrik UUD hanya untuk kepentingan mereka. 

SALAM