Urgensi Cyber PeaceKeeping Bagi PBB dalam Menangani Cyber Warfare

(4) menyediakan kapasitas memori tambahan untuk menyimpan data terpenting negara untuk meminimalisir kehilangan dan kerusakan data akibat serangan Denial Distributed of Service atau gangguan terhadap web atau situs layanan jaringan yang berpotensi untuk menghabiskan sumber daya aplikasi, dan 

(5) memberikan pelatihan bagi staf lokal negara anggota untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber bagi negaranya sendiri. 

Konsep ini dilakukan sebagai cara negara dan PBB dapat mendeteksi sedini mungkin serta menetralisir serangan siber sebelum malware nya dapat merusak situs target yang dituju. 

Daftar aktivitas tersebut relevan dengan core activities PBB dalam menjaga perdamaian yaitu melakukan observasi masalah, melakukan pemantauan atau monitoring dan laporan berkala terhadap kasus-kasus yang berusaha untuk melanggar perjanjian perdamaian, pelanggaran HAM dan upaya perubahan paksa terhadap aktivitas sipil.

Perkembangan zaman yang terus mengutamakan nilai efisiensi dan kecanggihan, mewajibkan PBB untuk dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang ada tersebut. 

Perang saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan konvensional namun juga cyber yang ternyata tingkat efisiensi dan ketangkasan cyber warfare dapat lebih berpengaruh signifikan dan praktis pelaksanaanya. 

Menjadikan cyber sebagai senjata pelengkap negara melakukan perluasaan zona pengaruh. 

Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi negara lain untuk melakukan tindak cyber attack yang sama terhadap negara kompetitor. 

Untuk itu tantangan yang dirasakan PBB tak hanya pada bagaimana mencegah dan menghambat negara melakukan tindak cyber warfare, namun juga pada kesenjangan digital bagi negara berkembang, dan tantangan politik lokal untuk menjaga janji perdamaian dunia secara nyata maupun maya. 

Kendati begitu, cyber peacekeeping penting untuk segera PBB implementasikan, oleh karena banyaknya kesempatan bagi para pelaku melakukan tindak cyber attack ataupun cyber warfare karena belum adanya aturan internasional yang komprehensif akan perilaku di ruang siber. 

Cyber peacekeeping menjadi urgensi bagi PBB akibat potensi konflik yang ditimbulkan mengancam 2 dimensi politik internasional yang jika terus "dibiarkan" di kemudian hari akan menciptakan keruntuhan masif terhadap perdamaian dunia.