Baru-baru ini Jokowi melakukan sidak dengan meninjau waktu tunggu kontainer sampai keluar pelabuhan Tanjung Priok. Karena enggak puas dengan jawaban yang diterima terkait lambatnya proses Dwelling Time itu, maka Jokowi pun mengultimatum agar masalah Dwelling Time itu harus segera dibereskan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Bisa saja Dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga Menterinya saya copot,” begitu kata jokowi ketika sidak dilapangan.
Rupanya ucapan jokowi itu bikin banyak pihak pada kelabakan dan kebakaran jenggot, dan seperti biasa saling tuding satu sama lain.
Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, bahkan menuding bahwa masalah lambatnya proses Dwelling Time itu akibat dari ulahnya importir yang baru mengurus izinnya setelah barang sampai di pelabuhan, serta memanfaatkan pelabuhan sebagai gudang sehingga membuat proses Dwelling Time memakan waktu lama.
Yang lebih seru lagi, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, pun mengusulkan agar biaya penimbunan peti kemas di pelabuhan dibikin mahal sekalian, bilamana perlu biayanya dihitung per hari.
Ngaco.
Yang begini ini kalau enggak tahu situasi dilapangan, main asal vonis saja, grasa grusu saling menyalahkan satu sama lain.
Yang paling ngasal yaitu statementnya si Sekretaris Kabinet itu, Andi Widjajanto, yang bilang bahwa Presiden Jokowi sudah mengantongi nama-nama pejabat yang akan dipecat karena punya andil dan peran lambatnya proses Dwelling Time itu. “Tunggu saja. Nanti dipecat segera,” katanya.
Et dah, apa sih pentingnya ini? Bukannya dilakukan perbaikan-perbaikan, ini malah ngompor-ngomporin. Yang begini ini penyakit utama orang kita, sukanya memanas-manasi.
Perusahaan tempat aku bekerja yang bergerak dibidang Security Equipment sudah kenyang makan asam garam di Pelabuhan Tanjung Priok ketika mendatangkan Security Devices dan Equipment yang diimport dari luar negeri.
Bagian Inventory kami seringkali menghadapi kendala karena adanya dualisme pengelolaan di Pelabuhan Tanjung Priok itu, yaitu Indonesia Port Corporation (IPC) dan PT. Pelindo II. Itu belum termasuk proses Pre-Clearance, Customs Clearance, dan Post Clearance yang leletnya minta ampun.
Ketika mendatangkan barang-barang pesanan para pelanggan kami, mulai dari CCTV, Access Control, Digitools, Pedestrian Gate, sampai X-Ray, bisa sampai dua minggu lebih ngendon di Pelabuhan, sehingga banyak Customer kami yang tak tahu menahu tentang hal ini komplain berat ngedumel enggak karuan karena barangnya lama baru datang sehingga proses instalasi pun tertunda. Ya mau bagaimana lagi? Yang salah bukankami, akantetapi leletnya proses di pelabuhan yang modelnya macam begitu itu.
Kalau situasinya begini terus maka sekalipun Jokowi memecat semua petugas dilapangan, termasuk memecat para Menteri terkait, solusinya tetap tak akan pernah ada karena masing-masing sektoral punya ego dan tak mau disalahkan.
Ya iyalah, Menteri Perdagangan bilang yang salahitu Importir,Menteri Perhubungan bilang naikkan charge penimbunan peti kemas based on regular basis, Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Bea & Cukai juga cuci tangan.
Berikut ini usul dan saran aku berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku di Pelabuhan Tanjung Priok mulai, dari proses Gate-in sampai Gate Out di Pelabuhan Tanjung Priok itu;
1. Lakukan asesmen dan observasi dilapangan dengan menunjuk team independen supaya segera dicari akar masalahnya apa agar dicarikan solusi terbaik supaya masalah Dwelling Time tak memakan waktu yang lama.
2. Gunakan sistem IT berbasis online sehingga segala macam jenis dokumen import sudah harus di approve sebelum kapal tiba. Jadi jangan hanya bisanya menyalahkan Importir yang katanya baru ngurus perijinan setelah kapal tiba. Nonsense itu, boss.
3. Menambah manpower petugas lapangan yang melakukan pemeriksaan terhadap barang yang baru tiba sehingga dapat mempersingkat waktu for the next process.
4. Pelayanan secara full di Pelabuhan harus tetap dibuka juga pada hari Sabtu dan Minggu untuk melayani kapal-kapal yang tiba dan sandar di pelabuhan pada hari sabtu atau minggu. Kalau segala jenis tetek bengek urusan baru bisa dilakukan pada hari Senin, maka jelas lah sudah ada tiga hari yang sudah terbuang percuma.
5. Pejabat yang berwenang untuk menanda tangani dokumen-dokumen terkait harus tetap berada di kantornya, karena seringkali mereka tak pernah ada di kantor dengan ngeles tingkat dewa alasan lagi Meeting lah, lagi rapat koordinasi lah, dan beribu alasan lainnya.
6. Memangkas segala macam tetek bengek Birokrasi yang tak perlu. Aturan yang tak perlu alias basi sebaiknya dibuang ke laut Ancol sana karena justru hanya bikin proses yang berbelit-belit sehingga makan waktu yang sangat lama.
Jujur saja, musuh utama masalah Dwelling Time ini adalah terlalu banyaknya aturan dan regulasi yang diterbitkan oleh masing masing Instansi tanpa ada koordinasi lintas Departemen. Mereka seenakudelnya menerbitkan regulasi kapan saja mereka mau tanpa adanya sosialisasi terkait regulasi yang baru.
7. Mengganti SDM yang enggak kompeten yang hanya mengakibatkan standard pelayanan di pelabuhan jadi leletnya minta ampun.
8.RubahSOP dan Jobdesc parapeetugas danPejabat terkait, sehingga hal-hal yang tak perlu segera dimutilasi dan dirampingkan untuk mempercepat proses Dwelling Time itu.
Itu saja sih.