Ketika mendatangkan barang-barang pesanan para pelanggan kami, mulai dari CCTV, Access Control, Digitools, Pedestrian Gate, sampai X-Ray, bisa sampai dua minggu lebih ngendon di Pelabuhan, sehingga banyak Customer kami yang tak tahu menahu tentang hal ini komplain berat ngedumel enggak karuan karena barangnya lama baru datang sehingga proses instalasi pun tertunda. Ya mau bagaimana lagi? Yang salah bukankami, akantetapi leletnya proses di pelabuhan yang modelnya macam begitu itu.
Kalau situasinya begini terus maka sekalipun Jokowi memecat semua petugas dilapangan, termasuk memecat para Menteri terkait, solusinya tetap tak akan pernah ada karena masing-masing sektoral punya ego dan tak mau disalahkan.
Ya iyalah, Menteri Perdagangan bilang yang salahitu Importir,Menteri Perhubungan bilang naikkan charge penimbunan peti kemas based on regular basis, Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Bea & Cukai juga cuci tangan.Â
Berikut ini usul dan saran aku berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku di Pelabuhan Tanjung Priok mulai, dari proses Gate-in sampai Gate Out di Pelabuhan Tanjung Priok itu;
1. Lakukan asesmen dan observasi dilapangan dengan menunjuk team independen supaya segera dicari akar masalahnya apa agar dicarikan solusi terbaik supaya masalah Dwelling Time tak memakan waktu yang lama.
2. Gunakan sistem IT berbasis online sehingga segala macam jenis dokumen import sudah harus di approve sebelum kapal tiba. Jadi jangan hanya bisanya menyalahkan Importir yang katanya baru ngurus perijinan setelah kapal tiba. Nonsense itu, boss.
3. Menambah manpower petugas lapangan yang melakukan pemeriksaan terhadap barang yang baru tiba sehingga dapat mempersingkat waktu for the next process.
4. Pelayanan secara full di Pelabuhan harus tetap dibuka juga pada hari Sabtu dan Minggu untuk melayani kapal-kapal yang tiba dan sandar di pelabuhan pada hari sabtu atau minggu. Kalau segala jenis tetek bengek urusan baru bisa dilakukan pada hari Senin, maka jelas lah sudah ada tiga hari yang sudah terbuang percuma.
5. Pejabat yang berwenang untuk menanda tangani dokumen-dokumen terkait harus tetap berada di kantornya, karena seringkali mereka tak pernah ada di kantor dengan ngeles tingkat dewa alasan lagi Meeting lah, lagi rapat koordinasi lah, dan beribu alasan lainnya.
6. Memangkas segala macam tetek bengek Birokrasi yang tak perlu. Aturan yang tak perlu alias basi sebaiknya dibuang ke laut Ancol sana karena justru hanya bikin proses yang berbelit-belit sehingga makan waktu yang sangat lama.Â
Jujur saja, musuh utama masalah Dwelling Time ini adalah terlalu banyaknya aturan dan regulasi yang diterbitkan oleh masing masing Instansi tanpa ada koordinasi lintas Departemen. Mereka seenakudelnya menerbitkan regulasi kapan saja mereka mau tanpa adanya sosialisasi terkait regulasi yang baru.