TKA, Serikat Pekerja, Perpres TKA, dan Capres 2019

Capres 2019

Masa transisi politik di tahun ini memang begitu ramai isu yang dikemas untuk mendukung ataupun menolak suatu kandidat. Tahun 2019 adalah tahun penentuan secara nasional siapakah yang akan menjadi orang nomor 1 di republik ini. Isu TKA dan Perpres TKA adalah proses produksi wacana yang sangat baik untuk dikemas. Diskursus ini sangat cantik dipakai karena dengan mudah dapat menaikan elektabilatas seorang kandidat.

Tulisan Dina Wisnu, Ph.D pada Sindo  sangat menarik untuk diikuti. Beliau menulis bahwa di negara-negara Eropa, beberapa partai politik juga menggunakan isu TKA untuk menunjang keberterimaan masyarakat. Partai-partai ultra kanan di Eropa yang menganut pola pikir Eurosceptic berpandangan bahwa penggunaan TKA melemahkan kedaulatan sebuah negara. Partai Konservatif di Inggris misalnya berhasil memenangkan referendum (Brexit) dengan tema tenaga kerja asing dari Rumania dan Bulgaria.

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga berhasil membangun sentimen anti TKA dari Meksiko untuk mengkonsolidasi pemilihnya. Beberapa presiden atau pimpinan politik yang mengangkat isu anti-imigran atau membatasi imigrasi dan menjadi menang antara lain Presiden Milo Zeman petahana dari Cekoslovakia, Luigi Di Maio dari Partai Gerakan Lima Bintang di Italia, Viktor Orban dari partai Fidez di Hungaria dan beberapa pemimpin lain (baca di sini).

Sehubungan dengan tulisan Dina, KSPI sendiri telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dukungan itu pun disambut baik oleh kelompok oposisi dan terus menabuh genderang perang. Skema berpikir pun dibentuk dalam segala ruang, termasuk media sosial. Klarifikasi pemerintah yang sedang berkuasa dianggap sebagai pembelaan diri. Temuan Ombudsman yang mungkin saja sebagai kasus pelanggaran Pasal 42 UUK, dianggap sebagai keterlibatan langsung.

 Beberapa hari kemarin, media sosial juga dihebohkan dengan isu perusahaan Prabowo di Morowali Sulawesi Tengah yang menggunakan TKA dari China. Namun berdasarkan penelusuran tim Tribun, nama Prabowo tidak ada dalam perusahaan dimaksud (baca di sini). Di samping isu itu, ada juga isu lainnya tentang penunggakan upah buruh di perusahaan Prabowo (baca di sini). Apakah isu ini benar adanya atau sekedar praktik konstruksi wacana, yang terpenting adalah para buruh harus tahu dengan persis di tangan siapa nasib buruh benar-benar diperhatikan. Jika isu penunggakan upah buruh adalah benar, maka sudah barang tentu KSPI telah mengorbankan diri dalam politik elektoral.

Semoga.

***