Tenaga kerja asing haruslah memiliki persyaratan tertentu agar dapat bekerja di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja di Indonesia secara administrasi tidak tersaingi kesempatan kerjanya. Contoh persyaratan tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia yaitu mengaktifkan kembali Tes Bahasa Indonesia yang diadakan Balai Bahasa Indonesia dikarenakan test Bahasa Indonesia ini dihapuskan keberadaanya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Agustus 2015. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi pekerja dalam negeri atau tenaga kerja lokal di Indonesia untuk menghadapi MEA.
Namun, hal tersebut hanya ditujukan oleh para pekerja saja karena ditakutkan investor asing merasa dibatasi pergerakannya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia menyebabkan semunya pergerakan investor asing sehingga banyak tenaga kerja yang akhirnya kehilangan mata pencaharian mereka. Dengan demikian, alangkah baiknya pemerintah sebagai eksekutor kebijakan melakukan penguatan tenaga kerja dari aspek dalam dan luar sehingga harga diri tenaga kerja yang merupakan pencerminan dari bangsa dan negara ini tetap terjaga.
Seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai program yang mengcover para tenaga kerja di Indonesia, pemerintah Joko Widodo diharapkan membentuk sebuah solusi juga dalam masalah menghadapi MEA agar tenaga kerja Indonesia mempunyai skill atau keterampilan yang mumpuni untuk siap bersaing dengan para pekerja asing baik di dalam maupun di luar Indonesia saat MEA dimulai. Kebijakan-kebijakan pemerintah Joko Widodo alangkah baiknya juga tidak mengesampingkan tenaga kerja yang akhir-akhir ini mempunyai beberapa tuntutan namun aktif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan tersebut karena citra tenaga kerja merupakan penggambaran kesejahteraan bangsanya. Akhirnya, pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terus maju seiring dengan waktu terutama di lingkup nasional maupun internasional.
