"I Shall Return"
(Jenderal MacArthur)
Kata-kata legendaris Jenderal MacArthur, yang ia ucapkan dari Filipina ketika akan dievakuasi ke Australia, di tahun 1942 saat Jepang mulai memasuki Filipina dan memaksa Amerika Serikat mundur, "I Shall Return" quotes dari Jenderal MacArthur kemudian menjadi idiom yang paling terkenal untuk 'seseorang yang dikalahkan, kemudian datang kembali penuh kemenangan'.
Kasus Antasari Azhar dalam sejarah dunia hukum kita juga begitu mengejutkan dan memberi pemaknaan dalam. Ia yang dulu disekap dan dibui karena kasus yang menurut Antasari 'direkayasa oleh kekuatan kekuatan jahat', kini ia kembali ke dalam gelanggang sejarah, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana, lalu mengejutkan banyak pihak dengan membongkar banyak hal dan membuat semua orang menyorot dirinya dalam "lampu besar panggung politik dan hukum" rakyat banyak berharap Antasari menjelaskan apa yang menjadi 'kabut sutra ungu' dalam persoalan persoalan hukum besar yang kemudian menyeretnya dalam penjara.
Kembalinya Antasari Azhar, ke dalam gelanggang sejarah Republik setelah dipinggirkan ke penjara menjadi pertanyaan baru bagi publik untuk memeriksa kembali sejarah perjalanan KPK dan sejarah pengaruh kepemimpinan dalam KPK.
Bisa dikatakan Antasari Azhar adalah monumen terbesar kepemimpinan KPK, ia-lah yang berani mengangkat kasus besar dimana kasus itu ditengarai melibatkan orang yang paling berkuasa di negeri ini. Kasus Bank Century dimana aliran dananya mengalir ke banyak orang, dan prolog dari kasus itu yang sedikit terbongkar membuat publik tahu, bahwa kekuasaan yang tidak benar ditopang oleh aliran logistik yang 'tidak jujur'. Dan Antasari membongkar itu dengan caranya sendiri. Tapi ia pun menjadi sasaran serangan yang terstruktur dan membuatnya di bui oleh kekuatan kekuasaan.
Arti penting Antasari dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia adalah "Kepemimpinan dan Kemampuannya Dalam Mengarahkan KPK sebagai 'organisasi yang jelas dalam pola pemberantasan korupsi'. Di tangan Antasari kasus kasus besar dan pembidikan penghancuran korupsi lewat akar organis-nya seperti masalah APBD dengan bunga bank-nya yang banyak dinikmati kepala daerah, pernah jadi polemik dan akan disikat habis oleh Antasari, tapi keburu Antasari digiring ke tahanan saat itu.
Harus diakui, hanya di jaman Antasari sajalah KPK mampu bertarung dengan kekuasaan dalam kasus besar dan bila kasus-kasus itu dibongkar akan membersihkan banyak pejabat negara dari sistem kekuasaan. Dan Antasari bisa menjaga jarak dengan kekuasaan serta tidak ingin menggunakan KPK sebagai alat barter kekuasaan. Disinilah kekuatan Antasari sesungguhnya.
Kepemimpinan Antasari mempunyai lansekap psikologis kepemimpinan paling jelas yaitu : "KEBERANIAN".
Jalan hidup Antasari adalah jalan hidup yang menguji dari satu keberanian menuju keberanian yang lain, ia menanjak kemudian dijatuhkan berkali kali karena membongkar perkara perkara besar. Ia tidak bermain drama, ia tidak mengejar jabatan politis sehingga menjadikan KPK sebagai alat barter politik, ia tidak hanya main di kasus kasus kecil, tapi berani membongkar kasus besar sehingga membawa dirinya langsung pada permainan kekuasaan yang licin dan penuh jebakan.
Sebelum era KPK berdiri keberanian Antasari sudah dikenal publik pada saat ramainya kasus Hutomo Mandala Putera (Putera Bungsu Mantan Presiden Suharto), saat itu Tommy Suharto --panggilan akrab Hutomo-. Bermain dalam kasus tukar guling (ruislag) BULOG dengan PT Goro Batara Sakti. Kasus ini kemudian meledak menjadi kasus pembunuhan, korbannya adalah Hakim Agung Syaifudin Kartasasmita. Kejadian itu terjadi tahun 2001.
Dalam suasana penuh ketegangan, Antasari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan eksekusi terhadap Tommy Suharto, setelah Antasari mendapatkan pendapat hukum MA (Mahkamah Agung), dalam kasus ruislag itu.
Antasari terbilang berani saat itu, karena banyak orang enggan berhadapan dengan orang sekelas Tommy Suharto.
Keberanian Antasari ini kemudian diulang, saat ia terpilih menjadi Ketua KPK pada tahun 2007. Awalnya banyak yang meragukan terpilihnya Antasari karena ia dianggap bagian dari lembaga yang "bermasalah".
Perlu diketahui berdirinya KPK karena dianggap sebagai bagian upaya pembersihan lembaga bermasalah seperti Kejaksaan dan Kepolisian.
Naiknya Antasari ke KPK kemudian menggebrak perhatian publik, kasus Jaksa Urip Gunawan yang bermain duit dengan Artalyta Suryani alias Ayin, menjadikan Antasari berada lagi di tengah sorotan publik. Ia dibawah sorotan lampu paling santer dan mendapatkan tepuk tangan rakyat secara besar besaran ketika berhasil membongkar kasus korupsi di Kejaksaan. Kemudian Antasari mendorong Kejaksaan bersikap profesional dan reformasi di Kejaksaan dijadikan sebuah keharusan.
Skandal Ayin ini membuat ribut publik, apalagi beredar luas di kalangan masyarakat, ada foto di sebuah pesta pernikahan antara Presiden SBY dan Ayin. Lalu publik bertanya-tanya ada hubungan apa antara SBY dan Ayin.
Lalu, Antasari membongkar kasus politisi Al Amien Nasution dalam kasus pemerasan tender GPS (Global Positioning System) di DPR. Kasus ini mengungkap permainan para pemeras pemeras di Parlemen yang dibongkar Antasari, dan kemudian Antasari bersiap membuldoser Parlemen bagaimanapun caranya, agar Parlemen bersih.
Satu hal lagi yang harus diulangi adalah "Keberanian". Inilah yang kemudian menjadi sikap Gentleman dan membuat Antasari berada di kutub yang berlainan dengan Penguasa saat itu.
Problematika Hukum Kita Karena Adanya "Kurang Berani", tidak gentleman dan Ditunggangi persoalan persoalan politik yang kemudian menjadi beban atas persoalan hukum itu sendiri.
Antasari Adalah Ketua KPK Terbaik
Harus diakui kepemimpinan Antasari menjadikan KPK sebagai pendobrak kasus kasus besar hanya efektif di tangan Antasari, sayangnya Antasari kalah oleh kekuasaan saat itu dan tidak mendapatkan back up hukum yang kuat, bahkan Antasari menjadi korban atas rekayasa kasus pembunuhan yang sadis itu. Publik beranggap kasus Antasari adalah rekayasa, karena Presiden Jokowi sendiri mengeluarkan grasi, ini secara juridis berarti "Negara Mengakui" Antasari tidak bersalah.
Sementara saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan seorang pemberani dan bernyali besar untuk membongkar kasus kasus besar.
Pangkal Persoalan KPK ada pada Kepemimpinannya
Setelah Antasari, KPK nyaris tidak memiliki kekuatannya karena faktor kepemimpinan yang tidak jelas, dimasa Abraham Samad, KPK dibawa menjadi satu barter politik, yang sampai sekarang kasusnya-pun belum jelas. Busyro Muqqodas lebih seperti seorang dosen ketimbang penegak hukum, sementara Agus Rahardjo, cenderung main aman dengan main dalam tarian irama OTT recehan. Tidak ada yang berani seperti Antasari berdiri sendirian membongkar korupsi besar di Republik ini.
Antasari dan Restrukturisasi KPK
Perdebatan Parlemen vs KPK, akan menjadi sebuah pergumulan besar pertarungan politik bila tidak dicegah dan ada penyelesaian secara politik.
Di satu sisi KPK mengandalkan sebuah gerakan sosial sementara Parlemen memiliki kekuatan massa sebagai bagian dari pilihan politik. Namun keributan ini akan menggiring pada gejolak besar kembali, sementara Presiden masih disibukkan pada agenda agenda besarnya terutama soal infrastruktur dimana agenda itu adalah agenda fundamental yang harus dijalankan.
Apa yang terjadi saat ini jelas situasi politis amat kental, ketimbang gerakan sunyi KPK yang membereskan usaha usaha pemberantasan korupsi.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi silang selisih karena OTT hanya diarahkan pada operasi kelas kecil yang hanya berpengaruh di media sesaat tapi tidak membongkar urat urat nadi korupsi secara keseluruhan.
KPK saat ini tidak melakukan operasi besar besaran mengungkap kejahatan korupsi kelas kakap dan lapisan gunung es korupsi yang multidimensi seperti : "penyebab budaya korupsi, pengungkapan trik trik korupsi sampai membongkar aliran dana korupsi kelas kakap yang ditujukan pada logistik Pemilu". Tingkah genit KPK tak lepas dari lansekap KPK setelah ditinggalkan Antasari, malah terjebak dalam permainan drama politis ketimbang sebuah gerakan berwibawa yang substansi dalam pembersihan dasar dasar fundamental korupsi di Republik ini.
KPK semakin hari mulai menjadi panggung drama ketimbang sebuah lembaga yang mampu menjadi rantai gerakan panjang pemberantasan korupsi.
Selama KPK dijadikan Panggung Drama dalam tampilan publiknya, maka KPK tidak akan efektif dalam pemberantasan korupsi, karena tugas KPK adalah menarik akar akar penyebab korupsi, menerapkan sistem yang tepat dalam percepatan pemberantasan korupsi, membangun hubungan antar lembaga penegak hukum sehingga tugas sementara KPK bisa diselesaikan dengan baik, bukan malah menjadikan KPK sebagai "Kekuatan Tunggal" yang menakut-nakuti lembaga lain sehingga kerap terjadi konflik internal antara lembaga penegakan hukum secara berkelanjutan.
Kembalinya Antasari ke KPK, bisa dikatakan "mengembalikan marwah hukum tugas KPK" sehingga tidak lagi menjadi sebuah "sajak rembulan yang kosong dalam pemberantasan korupsi" tapi menjadikan KPK kembali pada fungsi utamanya, mempercepat pembersihan korupsi yang ada di lembaga-lembaga penegak hukum, membersihkan pemain pemain anggaran negara baik itu dari Parlemen maupun dari otoritas kebijakan publik.
Akankah Antasari kembali lagi masuk sebagai Pimpinan KPK dan mengembalikan 'marwah' KPK sesungguhnya, bukan sebagai "Panggung Drama Yang Genit" tapi sebagai kekuatan yang mempercepat penyelesaian persoalan persoalan korupsi.
Apa yang terjadi pada KPK saat ini, juga kisruhnya dengan Parlemen harus dilihat secara jernih. Apakah KPK sudah melakukan sesuatu yang besar selama 15 tahun nyaris tidak ada pergerakan besar yang merestrukturisasi lembaga lembaga pengadilan, kejaksaan dan kepolisian dalam situasi bersih bersih
Mungkin kita akan melihat dalam waktu dekat ini....
