Harus diakui kepemimpinan Antasari menjadikan KPK sebagai pendobrak kasus kasus besar hanya efektif di tangan Antasari, sayangnya Antasari kalah oleh kekuasaan saat itu dan tidak mendapatkan back up hukum yang kuat, bahkan Antasari menjadi korban atas rekayasa kasus pembunuhan yang sadis itu. Publik beranggap kasus Antasari adalah rekayasa, karena Presiden Jokowi sendiri mengeluarkan grasi, ini secara juridis berarti "Negara Mengakui" Antasari tidak bersalah.
Sementara saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan seorang pemberani dan bernyali besar untuk membongkar kasus kasus besar.
Pangkal Persoalan KPK ada pada Kepemimpinannya
Setelah Antasari, KPK nyaris tidak memiliki kekuatannya karena faktor kepemimpinan yang tidak jelas, dimasa Abraham Samad, KPK dibawa menjadi satu barter politik, yang sampai sekarang kasusnya-pun belum jelas. Busyro Muqqodas lebih seperti seorang dosen ketimbang penegak hukum, sementara Agus Rahardjo, cenderung main aman dengan main dalam tarian irama OTT recehan. Tidak ada yang berani seperti Antasari berdiri sendirian membongkar korupsi besar di Republik ini.
Antasari dan Restrukturisasi KPK
Perdebatan Parlemen vs KPK, akan menjadi sebuah pergumulan besar pertarungan politik bila tidak dicegah dan ada penyelesaian secara politik.
Di satu sisi KPK mengandalkan sebuah gerakan sosial sementara Parlemen memiliki kekuatan massa sebagai bagian dari pilihan politik. Namun keributan ini akan menggiring pada gejolak besar kembali, sementara Presiden masih disibukkan pada agenda agenda besarnya terutama soal infrastruktur dimana agenda itu adalah agenda fundamental yang harus dijalankan.
Apa yang terjadi saat ini jelas situasi politis amat kental, ketimbang gerakan sunyi KPK yang membereskan usaha usaha pemberantasan korupsi.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi silang selisih karena OTT hanya diarahkan pada operasi kelas kecil yang hanya berpengaruh di media sesaat tapi tidak membongkar urat urat nadi korupsi secara keseluruhan.
KPK saat ini tidak melakukan operasi besar besaran mengungkap kejahatan korupsi kelas kakap dan lapisan gunung es korupsi yang multidimensi seperti : "penyebab budaya korupsi, pengungkapan trik trik korupsi sampai membongkar aliran dana korupsi kelas kakap yang ditujukan pada logistik Pemilu". Tingkah genit KPK tak lepas dari lansekap KPK setelah ditinggalkan Antasari, malah terjebak dalam permainan drama politis ketimbang sebuah gerakan berwibawa yang substansi dalam pembersihan dasar dasar fundamental korupsi di Republik ini.
KPK semakin hari mulai menjadi panggung drama ketimbang sebuah lembaga yang mampu menjadi rantai gerakan panjang pemberantasan korupsi.
