Kurangnya relevansi dan mutu pendidikan nasional dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Pendidikan di Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pendidikan di masa demokrasi terpimpin mengalami perubahan yang signifikan. Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, yang memberikan kekuasaan dan kewenangan yang besar kepada Presiden Soekarno sebagai pemimpin tunggal. Pendidikan pada masa ini berusaha untuk menyesuaikan dan mendukung ideologi dan politik pemerintah, serta untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan nasional.
Beberapa langkah yang diambil dalam bidang pendidikan antara lain:
- Menyusun Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Pendidikan Nasional, yang mengatur tentang tujuan, sistem, dan organisasi pendidikan nasional
- Menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan pada tahun 1962, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tentang kurikulum, metode, sarana, dan prasarana pendidikan nasional
- Menerapkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu tiga tahun untuk sekolah dasar, tiga tahun untuk sekolah lanjutan pertama, tiga tahun untuk sekolah lanjutan atas, dan empat tahun untuk perguruan tinggi
- Membangun dan memperluas jaringan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia, baik negeri maupun swasta, serta memberikan bantuan dan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta memberikan tunjangan dan fasilitas kepada guru
- Menyelenggarakan dan mendukung berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga penelitian
- Mendorong dan mengembangkan kerjasama dan pertukaran pendidikan dengan negara-negara lain, baik di kawasan Asia maupun di dunia
Pendidikan di masa demokrasi terpimpin juga menghadapi beberapa masalah dan tantangan, seperti:
Adanya campur tangan dan pengaruh politik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yang mengancam kebebasan dan kemandirian akademik
Adanya konflik dan ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang berdampak pada keamanan dan stabilitas nasional
Adanya krisis ekonomi dan sosial, yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, inflasi, dan korupsi, yang berpengaruh pada kesejahteraan dan pendidikan masyarakat
Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang menyebabkan ketergantungan dan ketimpangan dengan negara-negara maju
Pendidikan di Masa Orde Baru (1966-1998)
Pendidikan di masa orde baru mengalami perbaikan dan kemajuan yang luar biasa. Indonesia mengalami perubahan politik yang besar, yaitu berakhirnya era Soekarno dan dimulainya era Soeharto, yang membawa stabilitas dan pembangunan di berbagai bidang. Pendidikan pada masa ini berusaha untuk mendukung dan mengikuti pembangunan nasional, serta untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
