Demokrat Bergabung Prabowo Bingung; PKS Digantung, PAN "Mutung"

Pendaftaran Capres - Cawapres untuk Pemilu tahun 2019 bisa jadi akan diundur. KPU menyatakan, bila sampai tengat waktu yang ditetapkan -- tanggal 10  Agustus 2018 -- tidak ada pasangan yang mendaftar, tengat pendaftaran akan diundur selama dua minggu.

Sampai saat ini kedua Capres -- Joko Widodo maupun Prabowo Subianto -- belum mengumunkan nama Cawapres masing-masing. Keduanya seperti saling menunggu.

Kubu Jokowi sendiri mengatakan sudah memiliki nama Cawapres, tinggal diumumkan pada waktunya. Sementara dari kubu oposisi, masih terus melakukan penjajakan. Kubu oposisi yang mengusung Prabowo sebagai Capres, terlihat sibuk berunding, untuk menentukan siapa Cawapresnya.

Selama ini Prabowo didukung oleh 4 Partai Politik (Parpol), yakni Gerindra, PKS, PAN, dan terakhir Demokrat, di samping partai kecil PBB dan Partai Berkarya yang dinamakan Koalisi Keumatan. Dari keenam partai itu PKS sudah menyatakan dukungan sejak awal, bahkan mempopulerkan hastag #2019GantiPresiden, yang dimotori ole Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

PAN kemudian merapat, dan terakhir -- ini yang paling aktif merangsek -- Partai Demokrat. Dengan masuknya Demokrat, kekuatan kubu oposisi bertambah.

Banyaknya partai yang mendukung tidak serta merta membuat Prabowo happy. Karena semua partai pendukung dengan tegas mengatakan ingin kadernya menjadi pendamping Prabowo sebagai Cawapres.

PKS sejak awal sudah menyiapkan 9 orang kader terbaiknya; PAN mengajukan nama Ketua Umum Zulkifli Hasan; kemudian Demokrat menyodorkam Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) yang terus ditenteng-tenteng oleh orangtuanya agar menjadi pemimpin di Indonesia.

Masuknya Demokrat di satu sisi memperkuat kubu oposisi. Tetapi di sisi lain berpotensi merusak soliditas yang sudah dibangun selama ini dengan PKS. Prabowo benar-benar dibuat bingung, dari partai mana yang akan dipilih jadi pendampingnya.

Semua memiliki plus-minus di matanya. PKS merupakan kawan lama yang sudah menyatakan dukungan sejak awal. Meski pun perolehan suaranya tidak terlalu signifikan -- sehingga tidak bisa berdiri sendiri untuk mengusung Capres / Cawapres, PKS merupakan "pejuang" yang cukup militan membelanya.

PAN juga tidak bisa dianggap remeh. PAN memiliki pendukung cukup besar. Partai ini dipimpin oleh seorang ketua yang kini duduk sebagai Ketua MPR. Popularitasnya tak diragukan. Ini juga partai yang sayang jika dibuang dari barisan pendukung.

Demokrat, meskipun baru datang belakangan, membawa amuisi yang memadai untuk "peperangan", baik logistik maupun suara. Demokrat memiliki 10,9 persen kursi di DPR dan dipilih oleh 12,8 juta suara dalam Pemilu 2014 lalu.

Besarnya dukungan yang dimiliki Prabowo tidak serta merta membuat langkahnya semakin pasti dan pikirannya tenang. Justru ia semakin gamang.  Masalahnya semua pendukung punya pamrih. Mau mendukung asal kadernya jadi pendamping.

PKS sudah sejak awal menyiapkan kader untuk menjadi Cawapres, PAN juga demikian, dan Demokrat tentu saja datang dengan membawa impian. Walau SBY mengatakan AHY tidak harus menjadi Cawapres, tetapi dari statemen-statemen pengurus maupun "Tim Hore"nya dapat dibaca bahwa keinginan untuk mendudukan putra mahkota Demokrat di kursi Cawapres, tak bisa ditawar.  Belum lagi bila melihat sosialisasi yang masif melalui baliho dan orasi di televisi, yang menampilkan AHY.

Perlu waktu bagi Prabowo untuk memutuskan siapa pendampingya. Dia terus melintir kiri-kanan untuk memohon pengertian kepada para pendukungnya, jika suatu saat harus memutuskan sebuah nama. Yah, seperti lirik lahu Pance Pondaag, "untuk sebuah nama...mata tak pernah pejam..."

Seperti itulah, mungkin, kondisi Prabowo saat ini.

Keputusan Ijtima Ulama tak bisa dianggap main-main, terutama untuk opsi kedua. Nama UAS yang melejit dalam setahun terakhir di panggung nasional, memiliki dukungan yang terus menguat untuk menjadi Cawapres. UAS dinilai menjadi solusi dari permasalahan bangsa saat ini.

Bagi Prabowo, ini jelas buah simalakama baru. Diterima, partai pendukung bakal "kuciwa"; tidak diterima umat yang konon jumlahnya sampai 100 juta lebih pendukung UAS, akan kecewa.

Faktor UAS ini jauh lebih memusingkan bagi Prabowo, karena ketiga partai pendukung tentu tidak legowo kalau hanya ngasih dukungan tapi tidak dapat kursi Cawapres.

PKS melalui elitnya menegaskan harus dapat kursi Wapres. Kalau tidak mengancam mundur dari koalisi. PAN sudah jauh-jauh hari mencalonkan Ketumnya jadi Presiden atau setidaknya Wapres.

Demokrat tentu tidak mau menyerah begitu saja. Meski pun AHY dinilai masih hijau, kemudian Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta Demokrat bergabung ke Koalisi Keumatan asal tidak mencalonkan AHY sebagai pendamping Prabowo, tetapi AHY memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan  calon lain. Demokrat juga memiliki kursi lebih banyak di DPR dibandingkan PAN dan PKS.

Persoalan yang dihadapi saat ini sangat pelik. Dia bingung untuk memutuskan siapa pendampingnya. Cara terbaik yang diambil untuk sementara adalah menggantung persoalan. Meski pun Ijtima Ulama dan tokoh sudah memiliki rekomendasi jelas, dia belum juga memutuskan. Sebab memutuskan salah satu antara UAS atau Salim Segaf Al Jufri (PKS) saja, tidak mudah,  apalagi ditambah  Zulkifli Hasan dan AHY.

Juga tidak boleh dilupakan, Yusril Ihza Mahendra sudah sejak lama disebut-sebut sebagai sosok yang pantas menimpin Indonesia. Selain itu Amin Rais juga pernah digadang-gadang untuk mencalonkan diri, setelah bangsa peniru ini terinspirasi dengan kemenangan Mahathir Mohammad di Malaysia.

Yusril dan Amin Rais memang tenggelam dengan sendirinya. Bahkan anak Amin Rais, Hanum, dalam Indonesia Lawyer Club (ILC)  Senin (7/8/2018) tidak menyebut-nyebut nama ayahnya sebagai Capres atau Cawapres. Dia malah -- sambil menangis -- meminta UAS menerima rekomendasi Ijtima Umat dan Tokoh.

Seperti kata Presiden PKS Sohibul Iman, Prabowo sedang memegang bola, tapi tidak tahu mau dilempar ke mana. Sikap menggantung Prabowo itu akhirnya membuat PAN tidak sabar. Merasa kansnya paling kecil dibanding Cawapres pendamping Prabowo lain, Ketum PAN Zulkifli Hasan seperti mutung (ngambek). Dia lalu bermanuver menemui Jokowi.

Memang tidak ada penjelasan valid soal pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi secara diam-diam di istana. Tapi apalagi urusnnya kalau bukan untuk menentukan posisi dalam Pilpres 2019 mendatang. Bagi dunia politik, persoalannya adalah bukan mendukung siapa, melainkan "dapat apa".

Bagaimana nasib Koalisi Keumatan ke depan? Mari tanya pada rumput yang bergoyang..