Menyoal Legitimasi Pemenang FFI 2014-2016

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) di Jakarta, 2 Agustus 2017 lalu, ada pernyataan menarik sekaligus mengejutkan dari Ketua Pelaksana FFI 2016, Lukman Sardi. Menurut Lukman, ketika FFI berlangsung, banyak juri tidak menonton film-film yang dinilai.

"Jujur saja, saya sulit mau bilang apa soal banyaknya Juri FFI yang tidak nonton film yang dinilai," ungkap Lukman, seperti dikutip oleh tabloidkabarfilm.com (6/8/2017).

Pernyataan Lukman bagi sebagian peserta FGD mungkin tidak terlalu mengejutkan, karena banyak di antara mereka yang terlibat dalam forum itu juga terlibat dalam kepanitiaan dan Juri FFI 2014 -- 2016. Yang mengejutkan baru kali ini ada yang berani mengungkapkan, dan itu dari mulut mantan Ketua Pelaksana FFI sendiri.

Namun demikian, pernyataan itu jelas akan menimbulkan implikasi lain. Setidaknya ada dua persoalan yang harus dilihat sebagai buntut dari pernyataan itu, yakni legitimasi moral para juri yang tidak menilai dan legitimasi pemenang FFI.

Para Juri yang tidak menilai film, tetapi tetap menerima honor dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah, jelas menjadi kelompok yang tidak memiliki standar moral yang baik. Padahal pakaian yang melekat pada diri seniman adalah moral. Karena seniman dalam karyanya mengutamakan rasa, kejujuran atau nurani. Karyanya ke luar dari hati, bukan seperti kebanyakan profesi lain yang memang dilegalkan untuk meniru.

Karena standar moral sangat penting dalam diri seniman, maka moralitas itu juga akan tercermin dalam perilaku dan pergaulan sosialnya. Jika seniman tak punya moral, maka karya-karyanya pun patut dipertanyakan.

Itu kalau memang sang seniman, yang direkrut menjadi Juri FFI menerima honor yang disediakan meski pun tidak bekerja (menilai film). Tetapi bagaimana jika sang juri juga tidak menerima honor karena merasa tidak enak? Kalau melihat tidak ada anggaran yang kembali ke kas pemerintah sebagai penyandang dana FFI, jelas di sini ada ketidakjujuran pengguna anggaran. Ini sebuah penggelapan, bisa dipidana.

Semua pihak, baik panitia maupun para juri yang terlibat dalam FFI kelihatannya sepakat untuk memendam persoalan itu, daripada menimbulkan dampak yang pelik di kemudian hari. Tetapi pernyataan Lukman Sardi bagi orang luar terasa sangat mengejutkan.

Bukan yang pertama

Penulis merasa yakin bahwa apa yang diungkapkan Lukman Sardi bukan baru terjadi pada saat ia menjadi Ketua FFI. Tahun 2014, pertamakali FFI menggunakan 100 Juri, penulis pernah bertemu dengan salah seorang staf EO (Event Organizer), atau pihak pemenang tender pelaksana FFI di Palembang, yang mengeluhkan permintaan panitia untuk membayar kebutuhan seluruh Juri, meski pun tidak semua Juri bekerja.

Misalnya dalam kegiatan nonton bersama para Juri di Bioskop XXI Planet Hollywood Jakarta, bidang penjurian meminta anggaran untuk semua juri -- makan dan transport -- dikeluarkan, meski pun tidak semua anggota Juri datang untuk menilai.

Anggaran untuk Penjurian memang salah satu pos yang tidak bisa dinegosiasikan. Belum anggaran bidang lain yang tak kalah besarnya. Jadi kalau masyarakat mendengar begitu besarnya anggaran untuk menyelenggarakan FFI tetapi hasilnya biasa-biasa saja, itulah barangkali, antara lain, salah satu penyebabnya.

Legitimasi Pemenang

Dampak lain dari tidak bekerjanya banyak juri adalah legitimasi terhadap para pemenang FFI. Jadi pertanyaan, apakah keputusan Panitia FFI terhadap nama pemenang merupakan hasil penilai juri yang sesungguhnya? Mengingat pihak yang menentukan pemenang FFI adalah Dewan Juri.

Pertanyaannya adalah, berapa banyak Juri yang menilai untuk sebuah film pemenang FFI atau unsur-unsurnya? Lima orang, empat, tiga, dua atau satu orang? Tidak ada yang tahu apakah juri-juri itu benar-benar menilai atau hanya memberikan hasil penilaian. Itu dua hal yang berbeda.

Sejak FFI 2014, panitia memutuskan menggunakan 100 Juri. Ada 21 kategori yang dinilai. Untuk masing-masing kategori ada 5 (lima) orang juri, dan semuanya diambil dari orang-orang yang ahli pada bidangnya. Misalnya untuk ketegori Editing (penyuntingan) akan dinilai oleh para editor, untuk pemeran dinilai oleh para aktor.

Dalam menilai, para juri tidak harus duduk bersama di satu tempat. Panitia memberikan mereka flashdisk berisi film-film peserta yang akan dinilai. Nah para juri bebas memilih tempat di mana saja untuk menilai. Apakah di kantor, di rumah, di jalanan atau di lokasi syuting. Hasil penilainnya dimasukan ke dalam web milik sebuah lembaga akuntan internasional, Deloitte. Kompilasi hasil penilai juri itulah yang akan menentukan pemenang. Seperti quick count dalam Pemilu.

Lagi-lagi yang menjadi pertanyaan, apakah para juri itu benar-benar menonton film dalam isi flashdisk yang diberikan panitia? Bagaimana kalau dia hanya membawa-bawa saja flashdisc itu dalam tasnya tapi tidak ditonton karena sibuk dengan pekerjaan lain atau situasi tidak memungkinkan? Bisa saja. Toh Deloitte juga tidak mengontrol, Ketua Panitia atau Ketua Bidang Penjurian juga tidak tahu. Yang penting mereka bisa memasukan "hasil kerja" mereka ke web milik Deloitte. Sesederhana itu.

Kesibukan merupakan persoalan utama insan film di Indonesia saat ini, yang membuatnya sulit berkonsentrasi untuk satu pekerjaan yang serius: penjurian! Dengan banyaknya produksi film di Indonesia saat ini, banyak insan film yang terlibat dalam lebih dari satu film setahun, akan menyulitkan mereka membagi waktu untuk menonton sekian banyak film peserta FFI dengan serius.

Yang tak kalah penting, tempat menonton film terbaik adalah bioskop, karena kualitas audio maupun visual sebuah film akan tertangkap dengan jelas di sini, selain penonton (juri) bisa benar-benar berkonsentrasi. Sedangkan menonton film di tempat lain dengan media berbeda, diragukan hasilnya.

Jadi masuk akal jika Lukman Sardi mengatakan banyak juri yang tidak menilai film peserta FFI. Itu membuat legitimasi pemenang FFI menjadi rendah. Dalam pertandingan sepakbola, kualitas menang WO atau melalui petandingan, akan berbeda.

Semoga ke depan penyelenggaraan dan pelaksanaan FFI akan lebih baik lagi. Penyelenggara hendaknya jangan hanya melihat sisi popularitas atau ketokohan seseorang untuk duduk di kepanitiaan, tetapi kinerjanya payah. FFI harus dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki waktu, dedikasi dan kemampuan yang baik, agar hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun moral. 

Penulis juga berharap, semoga dengan adanya pernyataan Lukman Sardi itu tidak ada lagi Piala Citra yang dikembalikan.(why16661@gmail.com)