Pariwisata: Jangan Gembira dengan Bebas Visa

Transportasi juga masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Infrastruktur yang buruk dan sulitnya menemukan transportasi umum yang baik, kerap menyulitkan wisatawan yang ingin menuju ke tempat-tempat tertentu di sebuah kota. Bagi turis yang membawa uang cukup mungkin tidak masalah karena bisa menyewa kendaraan dari berbagai tempat penyewaan yang kini banyak ditemui di tanah air, tetapi bagi turis yang memiliki bekal tidak terlalu banyak, hal itu memberatkan. Sejauh ini transportasi publik memang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.                                                       

Ketersediaan makanan yang cocok dengan lidah bangsa asing juga masih sangat kurang di banyak daerah di Indonesia. Persoalan ini memang terkait dengan hukum demand and supply (permintaan dan penawaran). Jadi memang tidak ada yang mau berinvestasi untuk menyediakan rumah makan untuk turis asing – terutama dari negara-negara Barat – jika tidak ada turis yang datang dengan jumlah yang memadai.                                                                                          

Ketiga faktor terkahir itulah yang sampai saat ini masih belum ditangani secara serius oleh pemerintah. Pemerintah pusat merasa bahwa faktor kenyamanan, keamanan dan kemudahan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki asset wisata dan berpotensi dikunjungi oleh turis mancanegara. Sementara pemerintah dareah karena anggaran terbatas dan keterbatasan wawasan akan pentingnya kehadiran wisatawan ke daerahnya, juga abai akan hal tersebut.                                                                                                      Kementerian Pariwisata yang diberi tugas untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia sejauh ini masih menjalankan pola-pola lama, yakni melakukan promosi pariwisata, meminta anggaran lebih untuk kegiatan promosi itu, dan mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing. Langkah yang belum kreatif.                                                

Kebijakan bebas visa itu jangan hanya dilihat dari sudut kepentingan pariwisata saja. Harus juga diperhitungkan dampaknya. Bagaimana jika dengan kebebasan visa itu yang datang bukan hanya turis yang ingin berlibur dan menghabiskan uangnya di Indonesia? Bagaiman jika kebijakan bebas visa itu dimanfaatkan oleh sindikat penjahat internasional yang ingin beroperasi di Indonesia? Atau masuknya tenaga kerja illegal ke Indonesia, terutama bila Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau perdagangan bebas di tingkat yang lebih tinggi diberlakukan.                                                                                    

Saat ini saja tanpa kebijakan bebas visa, Indonesia berulangkali kebobolan. Indonesia merupakan negara yang mudah ditembus oleh sindikat perdangan narkoba internasional. Memang banyak yang tertangkap, tetapi lebih banyak lagi yang lolos. Indikasinya, peredaran narkoba di Indonesia masih tinggi. Dan sebagian besar narkoba datang dari luar Indonesia.                                                

Yang kedua adalah masuknya tenaga kerja illegal ke Indonesia. Hal ini bukan sesuatu yang aneh. Kita mungkin sering mendengar ditangkap-nya PSK dari Tiongkok maupun Uzbekistan dari tempat-tempat hiburan di Jakarta. Mereka datang menggunakan visa turis, tetapi kenyataan bekerja di Indonesia. Dan banyak lagi pekerja illegal yang tertangkap oleh pihak imigrasi atau kepolisian karena melakukan tindak kejahatan di Indonesia.                              

Masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah terkait kebijakan bebas visa bagi warganegara asing. Jadi, jangan terlalu gembira dulu dengan kebijakan bebas visa. Sebab yang baru diperhitungkan sekarang hanya manfaatnya, belum mudaratnya. Jangan-jangan mudaratnya bisa lebih banyak kalau pemerintah tidak cermat dan menerbitkan aturan lain untuk berjaga-jaga.

Ini bukan xenopobhia, tetapi kita tetap harus waspada. Perkuat dulu system keamanan dan pertahanan kita, sebelum kebijakan bebas visa itu diberlakukan. Keamanan bangsa lebih penting dari sekedar devisa. (hw16661@yahoo.com)