Gerakan Cinta Nusantara 9
Sustainable development is the role of all parties. There is a great need for a pentahelix strategy, cross-institutional collaboration, involving education, community and religious leaders in order to achieve national prosperity.
Pada dasarnya keberadaan penduduk akan memengaruhi perkembangan  suatu negara, asalkan penduduknya mempunyai taraf hidup yang baik. Jumlah penduduk yang semakin banyak berpeluang untuk memperlancar pembangunan.  Namun, jika pertumbuhan penduduk tak diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan yang mumpuni, keadaan ini akan mengundang persoalan besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia,  masuk peringkat ke-4 setelah China, India, Amerika Serikat.
Dibutuhkan strategi yang kuat dalam menata kelola kependudukan. Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 153 / 2014 telah merancang Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup ide dan pemetaan bermacam aspek kependudukan dalam proses pembangunan. Pola penyusunan GDPK ini mencakup lima unsur pembangunan kependudukan yaitu : pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan data base kependudukan.
Aspek-aspek pembangunan tersebut tak dapat abai dari kesepakatan internasional maupun nasional yang dikenal dengan Sustainable Goals Development/SGDs. Tulisan ini akan fokus pada tujuan SDGs nomor 3: memastikan kehidupan sehat dan memprioritaskan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam pasal ini, hal-hal ini yang menjadi perhatian diantaranya meminimalisir angka kematian ibu dan bayi, penyakit HIV/AIDS, serta ketersediaan akses kesehatan reproduksi
Penata ulang
Tantangan terbesar dalam penerapan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah penata ulang strategi pembangunan yang terpadu dan pengalokasian  kesehatan sebagai proses pembangunan serta pemahaman bersama terhadap pembangunan itu sendiri. Keluarga Berencana (KB) merupakan keutamaan  dalam Pembangunan Kesehatan masyarakat yang mendasari pada penguatan supply dan demand yang seimbang. Kebijakan tentang kependudukan dan Keluarga Berencana sudah ditetapkan pada Repelita I dan termasuk dalam rencana jangka panjang pengelolaan penduduk.
Mengapa program KB di perlu dilanjutkan? Hal ini ada kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi yang menekankan pada kebutuhan lapangan kerja. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang begitu cepat telah memicu industri berkembang dan tidak membutuhkan banyak pekerja, melainkan penguasaan teknologi dan keberadaan pekerja yang digantikan dengan mesin-mesin canggih. Â Program KB dengan slogan 'dua anak lebih baik' akan mendukung jumlah penduduk usia kerja yang lebih banyak daripada usia tidak bekerja.
Sejalan dengan era digital, Indonesia sekarang tengah memasuki era Bonus Demografi yakni penduduk usia produktif lebih besar ketimbang warga usia non produktif yakni lansia dan bayi. Kesempatan emas saat ini harus ditanggapi dengan tepat. Karena miss demographic dividend dapat berpengaruh pada bonus demografi dimana ageing population bertambah namun tidak produktif, melainkan penyakitan karena kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Â Disamping itu, generasi yang stunting (kurang gizi) dapat lahir manakala terjadi banyak perkawinan usia dini, putus sekolah, kemudian jarak kelahiran yang dekat, banyak anak dan kematian ibu yang tinggi.
Pemerintah melalui BKKBN sebagai instansi yang ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menggalakkan program-program pencegahan stunting yang dimulai sejak prekonsepsi pada pasangan usia subur dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu melalui Kementerian Agama RI telah diberlakukan semacam bimbingan pra nikah bagi pasangan yang akan menikah sebagaimana telah terlebih dulu dilakukan lembaga-lembaga keagamaan. Gereja Katolik misalnya telah lama memberi pembekalan kepada calon pasangan menikah termasuk bagi mereka yang menikah berbeda agama dengan program yang dinamakan Membangun Rumah Tangga (MRT). Materi yang diberikan selama 2 hari penuh mencakup diantaranya ekonomi keluarga, komunikasi suami isteri, KB sesuai ajaran Katolik.
Kesejahteraan
Berdasarkan aspek-aspek yang diutarakan di atas, maka KB dapat dikatakan memberi andil dalam keberhasilan momentum bonus demografi. Hal ini disebabkan karena KB memungkinkan untuk menekan dan mengontrol angka kelahiran. Â Agar penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan dengan optimal, pemerintah harus mampu membuka lapangan kerja baru baik dengan optimalisasi UMKM maupun penggunaan zona ekonomi digital. Pemerintah perlu pula mengacu pada sistem PPP (Public-Private Partnership) yaitu kolaborasi Pemerintah dan swasta guna mengadakan sarana layanan publik dalam pengentasan bisnis baru, misalnya membangun Pendidikan tingkat vokasi. Dengan skema ini, diharapkan nantinya akan bertumbuh pelaku-pelaku usaha baru, khususnya yang berbasis teknologi. Sebagaimana dikembangkan oleh Andre Hamboer untuk Tuang Coffee di Ruteng, Eka Pamitra Wineka untuk Tani Hub dan Lia Ellyhan untuk Valentino Mutiara & Ellyhan Jewelry.
Pentahelix
Daftar Pustaka
1. Kerangka Acuan DSK Bidang Demografi, "Pembangunan Kependudukan Melalui Keluarga Berencana Dalam Rangka Pencapaian SGDs", PPRA LXIV tahun 2022
2. Buku ajar Demografi, Lemhannas RI PPRA LXIV
3. Undang- Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
4. 1001 Virus Cinta Keluarga, Mathilda AMW Birowo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2012
5. Materi presentasi narasumber dalam Diskusi Panel Demografi
6. UU, Peraturan dan artikel terkait sebagaimana tercantum dalam catatan kaki